Kadispora Garut: Revi PUPR Membangkang

1 1.380

LOGIKANEWS.COM – Munculnya ancaman pembongkaran Baja WF di Gedung Sport Hall Garut, yang terletak di Jalan Suherman, Ciateul, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut oleh pihak PT BNR beberapa hari lalu, sepertinya ditanggapi dingin oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut. Pasalnya, pihak Dispora tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan, karena yang dianggap bertanggung jawab terhadap pembayaran material Baja WF adalah pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Garut. Hal itupun akhirnya di sebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengelola Keuangan (BPK) RI Tahun 2017.

Menurut pengakuan pihak Dispora Garut, selain sudah menyampaikan kewajiban Dinas PUPR harus membayar Baja WF kepada pihak perusahaan, juga diperkuat oleh perintah Bupati Garut, H Rudy Gunawan dihadapan Kepala Inspektorat Kabupaten Garut, Burdan Ali Junjunan yang sekarang menjabat kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Garut dan dihadapan pihak perusahaan di Kantor Bupati Garut tahun 2016 lalu sebelum pelaksanaan lelang kedua.

Kepala Dispora Kabupaten Garut, Kuswendi didampingi Kabid Sapras Dispora, H Yana kepada LogikaNews.Com di kantornya, Selasa (08/04/2018) mengatakan, waktu penagihan awal, pihak perusahaan dalam hal ini pengusaha pertama yang mengerjakan proyek Sport Hall tahap pertama, yakni PT Joglo tidak menagihkan ke tagihan untuk Baja WF ke Dispora. Selain itu, dalam regulasi yang berlaku disebutkan pembayaran harus dilakukan apabila baja tersebut sudah terpasang. “Dibayar itu harus nempel. Selama belum terpasang atau baja masih dibawah, maka itu tidak menjadi hitungan. Kemudian kalau dibayar atau dipaksakan harus dibayar, maka itu yang akan melanggar hukum,” terang Kuswendi dan Yana.

Menurut Kuswendi, dirinya pernah menyampaikan hal itu kepada Kabid di PUPR, Pahrevi Firdaus. Namun pihak PUPR malah membangkang. Sehingga persoalan yang seharusnya selesai di tingkat tekhnis tersebut akhirnya harus sampai ke bupati langsung. “Pada waktu itu diberi tahu Revi sama saya, karena membangkang akhirnya dipanggil sama bupati. Menurut bupati itu harus dibayar oleh PUPR. Ini dikatakan bupati sebelum ada kejadian atau jauh-jauh sebelumnya. Ternyata di perjalanan, sekarang tidak ada LHP nya itu harus ke Dispora, tetapi memang ke PUPR,” katanya.

Kuswendi juga menyebutkan, mentaati regulasi yang berlaku menjadi pegangan pihak Dispora. Hal itupun dibuktikan dengan LHP BPK. “Sekarang yang menjadi temuan BPK pun kan ke PUPR, bukan ke Dispora. Sehingga persoalan ini sudah jelas, bahwa yang harus membayar Baja WF itu bukan Dispora, tetapi pihak PUPR,” tandasnya.

Ketika ditanyakan alasan pihak PUPR kenapa enggan membayar Baja WF kepada perusahaan, Kuswendi mengaku tidak memahaminya juga. Karena sejak jauh-jauh hari pihak PUPR pun sudah mendapatkan penjelasan dari Dispora. Menurutnya, komunikasi itu sudah dilakukan bahkan sampai dipanggil oleh Bupati Garut, H Rudy Gunawan. “Seperti tadi saya katakan, kata pak bupati, ini harus diayar oleh PUPR, Dispora bener. Bupati lebih tahu tentang ini, karena masalah hukum bupati sangat memahaminya. Pada waktu itu Revi mengatakan ia ia di depan kita. Ia pak nanti saya masukan. Intinya, pihak PUPR tidak mau menerima kelalaian,” terangnya.

Kuswendi kembali menegaskan, persoalan baja WF sehingga menjadi persoalan murni kelalaian pihak PUPR, bahkan bukan kelalalain lagi, karena sejak awal sudah diberitahukan oleh Dispora. “Sejak awal sebelum dilelang sudah diberitahukan. Hasil akhir dari BPK kemana BPK memposisikan harus membayar. Itu bukan ke Dispora, tetapi ke PUPR. Nilai untuk Baja ini diatas Satu Miliar Rupiah, kalau dipaksakan oleh Dispora maka akan menjadi temuan yang melanggar hukum. Sehingga pihak Dispora tidak mau melakukan pembayaran Baja BF itu, Karena kami tahu itu akan melanggar aturan,” katanya.

Dari berbagai persoalan tersebut Kuswendi menyebut tidak ada kerugian Negara. PUPR tinggal menyampaikan kepada SKPD, sudah selesai. “Itu kenapa harus repot-repot. Cuman perusahaan harus sabar, karena ada proses dan mekanisme yang harus ditempuh. Pembayaran itu akan dilakukan nanti pada saat anggaran perubahan. Pihak perushaan pasti tahu, masa tidak tahu bahwa prosesnya seperti itu. Sejak awal saya sudah menduga bahwa ini akan menjadi temuan. Temuannya silahkan BPK lebih tahu kepada siapa merekomendasi. Kan tidak ada ke Dispora,” imbuh Kuswendi seraya mengulangi tentang temuan dan rekomendasi BPK.

Selain alasan regulasi hukum yang menyebut Baja bisa dibayar setelah terpasang, Kuswendi menilai tidak ada kerugian secara finansial, hanya waktu saja. Harusnya pembayaran dilakukan sebelum anggaran perubahan, sekarang harus dibayar setelah anggaran perubahan. “Seharusnya dibayar kemarin, tetapi sekarang harus dibayar nanti di anggaran perubahan. Tinggal sabar saja, karena itu proses. Kalau mau saling menyalahkan, kenapa baja itu juga tidak ditempel oleh perusahaan. Pemborong maksa ingin dibayar, tempelkan dulu saya bilang begitu. Apabila perusahaan maksa, maka nanti pihak kami yang bermasalah. Karena itu regulasinya jelas, kenapa tidak memngikuti regulasi itu. Hanya itu jawabannya,” tegasnya.

Ketika ditanyakan pembahasan apa yang dilakukan antara Bupati Garut, Dispora, PUPR dan pihak perusahaan serta Kepala Inspektorat, Kuswendi kembali mengatakan, saat itu Revi ditanya sama bupati, kenapa pak Revi tidak masuk, ini kan aturannya begini, dan saat itu Revi menjawab ia pak. “Revi sudah saya telfon, tetapi malah membangkang. Saya juga bilang ke Revi saya mari kita lihat aturannya. Saya bilang, pak Revi, walaupun barangnya ada tetapi belum nempel, maka tidak boleh dihitung. Kalau dihitung celaka nanti pihak Dispora yang disalahkan. Seharusnya cepat dari PUPR bergerak cepat dan membuat RAB termasuk pake hitungan daripada Baja WF,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, ketika ditanyakn terkait struktur di PUPR, diatas kepala bidang itu ada Kepala dinas. Lalu apa peranan kepala Dinas dalam hal ini, apakah Kabid sudah melakukan komunikasi antara atasan dan bawahannya, Kuswendi pun menjawab, komunikasi itu ada bahkan secara lisan dirinya sudah menjelaskan kepada Kadis PUPR, Uu saepudin. “Saya katakan, bukan komunikasi lagi, bahkan sampai saya bawa ke bupati, kan itu kurang bagus. Kenapa bupati harus disibukan dengan hal itu. Seharusnya masalah ini tekhnis yang bisa menyelesaikan di tingkat dinas. Upaya itu sudah kami lakukan sudah sampai ke bupati dan TAPD,” tukasnya.

Sampai berita ini diturunkan, Fahrevi Firdaus tidak berhasil ditemui.  (Asep Ahmad).

 

You might also like
1 Comment
  1. Cialisonline says

    Seruuu😻terima kasih min

Leave A Reply

Your email address will not be published.