Akibat Banjir Bandang Pengusahanya Dipenjara, Puluhan Rakyat Meninggal Dunia

0 231

LOGIKANEWS.COM Terjadinya banjir bandang di Garut bulan September 2016 lalu menyisakan sisa tangis yang mendalam. Dalam bencana tersebut ribuan orang menjadi korban, puluhan orang meninggal dunia dan belasan orang yang hilang.

Kemudian, pasca banjir bandang, pihak kepolisian dari Polda Jabar melaporkan sejumlah pengusaha Darajat, karena diduga sebagai penyumbang banjir. Laporan tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Garut, hingga akhirnya Enam pengusaha menjadi terdakwa dan diproses di Pengadilan Negeri Garut.

Setelah berjalan selama berbulan-bulan, akhirnya majelis di Pengadilan Negeri (PN) Garut memvonis Enam orang sebagai terdakwa dan Lima orang sebagai terpidana. Ke lima pengusaha tersebut dinyatakan bersalah, karena usaha wisatanya tidak mengantongi dokumen lingkungan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Namun anehnya, walaupun perusahaan tersebut dinyatakan bersalah dan lima pemilik tempat divonis sebagai tahanan. Dua orang diputus tahanan badan dan tiga pengusaha lainnya mendapat putusan tahanan luar, namun sampai saat ini kegiatannya masih dibiarkan oleh Pemkab Garut. Lima perusahaan yang dinyatakan tidak memiliki Amdal dan melanggar aturan sampai saat ini masih berjalan.

Bagi masyarakat awam, muncul pertanyaan dari fakta-fakta yang terjadi. Pertama, terkait vonis pengadilan kepada Lima Terpidana. Walaupun menggunakan Undang-Undang yang sama yakni UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No.27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan serta PP LH No.5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

Para terdakwa dikenakan dakwaan Primair yakni Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia dan dakwaan Subsider Pasal 109 jo Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun putusannya berbeda. Dua orang dipenjara di Rutan Garut, sementara Tiga terpidana lainnya, dikenakan hukuman tahanan kota. Tentunya, masyarakat pun menjadi heran dengan putusan tersebut.

Kedua, walaupun Pengadilan sudah memvonis Lima orang sebagai terpidana karena terbukti bersalah, tetapi kegiatannya masih dibiarkan. Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa pemiliknya dijadikan tahanan badan dan tahanan luar, namun tempat usahanya masih dibiarkan beraktifitas.

Ketua Paguyuban Warga Banjir Bandang Cimanuk (PWKBB), Iskandar kepada LogikaNews.Com (Grup Majalah Logika dan Majalah Intan) melalui sambungan telfonnya, 25 Oktober 2018 mengatakan, pembiaran aktifitas wahana wisata Darajat di Kecamatan Pasirwangi Garut merupakan preseden buruk bagi hukum di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut.

Pasalnya, sudah jelas-jelas Lima perusahaan terbukti tidak mengantongi dokumen lingkungan Amdal dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Garut, namun tempat usahanya tetap dibiarkan beraktifitas.
“Lima pengusaha berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah. Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hukumannya sekitar tiga tahun penjara dan denda miliaran rupiah,” ujarnya.

Sementara itu, sambung Iskandar, setelah terbukti bersalah dan tidak mengantongi dokumen lingkungan, tetapi Pemkab Garut dalam hal ini Satpol PP sebagai penegak perda (peraturan daerah) malah diam.
“Biasanya, alasan Satpol PP ketika tidak bertindak karena tidak ada surat dari instansi terkait atau tidak ada perintah dari Bupati Garut. Namun menurut saya, ini hanya alasan mereka saja. Sehingga patut diduga, para oknum pejabat melakukan pembiaran dan diduga ikut menikmati dari keberadaan objek pariwisata ilegal. Ini artinya, Pemkab Garut juga harus mendapat sangsi hukum, karena terbukti melakukan pembiaran,” tegas Iskandar.

Akibat ulah dari pembiaran yang dilakukan oknum pejabat terkait inilah terjadinya banjir bandang. Sampai saat ini mereka harus ikut bertanggung jawab kepada korban banjir, dari mulai berat sampai ringan sebanyak 2.548 kepala keluarga. “Korban banjir bandang dari kategori ringan sampai berat dan hanyut. Puluhan orang meninggal dunia dan belasan orang belum diketahui keberadaannya,” terang Iskandar.

Sebagai Ketua PWKBB 23 September 2016, Iskandar menyebut oknum pejabat bisa disebut terkesan cuci tangan. Bahkan, setelah terjadi banjir bandang pun, ada sejumlah anggaran yang diperuntukan bagi korban banjir, sayang sampai saat ini masih dipertanyakan.

“Ada anggaran Jaminan Hidup alias Jadup, namun ternyata tidak semua korban mendapatkan haknya. Baik korban yang ada di rumah tapak, maupun di lokasi terdampak. Banyak warga yang bertahan di tempat mereka bernaung sebelum terjadinya banjir bandang,” jelasnya.

Bahkan, masih kata Iskandar, di rumah tapak, sarana ibadah dan sarana olahraga tidak pernah di bangun. Banyaknya rumah yang sudah dihuni sampai saat ini tidak mendapat penerangan listrik.
“Rumah Tapak di Pangganggungan, Lengkong Jaya, Kecamatan Karangpawitan harus dicek oleh semua SKPD, termasuk oleh LSM dan wartawan untuk dikajid an dipublikasikan,” katanya.

Menurut Iskandar, besaran Jadup yakni Rp10.000 per orang, yang diberikan selama 90 hari pasca bencana. Tetapi sayangnya, setelah cek di lapangan banyak yang tidak mendapat Jadup. “Padahal semua mendapat hak, yakni masyarakat yang bertahan di tempat masing di lokasi terdampak,” urainya seraya mengatakan, pihaknya menduga anggaran Jadup disunat sejumlah oknum.

Pengusaha dan Masyarakat Adalah Korban

Keterkaitan pengusaha wisata Darajat dan korban banjir bandang menurut Iskandar keduanya merupakan korban. Pengusaha adalah korban pembiaran Pemkab Garut dan warga terdampak adalah korban kejahatan lingkungan yang sampai saat ini belum ditemukan secara detail, siapa yang menyebabkan banjir bandang.

“Saya berharap pemerintah memberikan seluruh hak korban terdampak dan membenahi ekonomi mereka secara layak. Korban yang beralih profesi dari rumah terdampak dan dipindahan ke rumah tapak di Lengkong Jaya secara ekonomi mereka lumpuh, karena beralih profesi ke rumah tapak,” ujarnya.

Kewajiban pemerintah, tegas Iskandar, belum merealisasikan pendirian koperasi, pelatihan skill bagi masyarakat yang beralih profesi dan pembangunan ibadah serta sarana olahraga belum direalisasikan. Dan termasuk bagi warga yang menghuni rumah tapak yang dialamnya tidak ada sapras (sarana dan prasarana) seperti kasur dan lemari.

“Padahal dulu ada statemen dari Wabup Garut, dr Helmi Budiman bahwa yang tidak ada isinya akan digantikan dengan uang sebesar Rp 3 juta. Tetapi faktanya, sampai saat ini tidak ada. Banyaknya permasalahan yang dialami warga yang berada di rumah tapak mengeluhkan hal itu kepada paguyuban,” ujar Iskandar.

Selain itu, sambung Iskandar, anggaran Jadup seharusnya sejak tahun 2016 sudah dikucurkan, karena program itu sudah selesai. Tetapi fakta di lapangan warga yang terdampak tidak mendapatkan jadup pasca bencana. Sampai saat ini anggaran tersebut dipertanyakan dan ada apa.

“Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab adalah Dinsos, Dinas PUPR dan BPBD. Selama ini memang sudah ada koordinasi dan validasi data, sehingga diharapkan semua SKPD melakukan pendataan secara profesional lalu berikan apa saja hak korban dan segera direalisasikan,” tegasnya.

Iskandar menambahkan, kalau deadline penanggulangan bencana selama tiga tahun dan hak-hak yang belum diterima para korban bencana, maka pihaknya akan melakukan proses hukum dan melaporkan ke penegak hukum.
“Kalau sampai batas waktu selama Tiga Tahun, tepatnya bulan September tahun 2019 nanti semua masalah dan hak-hak korban bencana banjir belum tuntas, maka selayaknya semua unsur harus bertanggung jawab dan penegak hukum harus memberi ganjaran yang setimpal. Mereka, para oknum terutama para oknum para pejabat yang menikmati hasil dari bencana banjir bandang harus diganjar seberat-beratnya,” imbuhnya.

Sampai saat ini, Iskandar merasa kecewa kepada para oknum pegawai pemerintah, karena leletnya melakukan pendataan kepada korban banjir di rumah tapak, mengakibatkan banyak anak korban terdapak putus sekolah, dikarenakan jarak tempuh yang sangat jauh dan biaya sekolah yang cukup tinggi.

Lima pengusaha Darajat yang berstatus tahanan antara lain, H Dedi Hidayat pemilik Darajat Pass (DP), H Habib pemilik BRI (Bukit Rejeng Indah), Adang S pemilik Puncak Jaya Darajat, Akusnawan pemilik Darajat Indah (DI) dan H Enceng Juju Juarsah pemilik Awit Sinar Alam Darajat. Sementara H Asep Fachrudin selaku pemilik Puncak Darajat divonis bebas.

Disebutkan juga, Empat pengusaha kini tengah melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Sementara salah seorang pengusaha merasa pasrah dengan semua proses hukum yang menimpanya, sehingga tidak melakukan kasasi.

Kewenangan Kepolisian

AKAN JEMPUT BOLA: Kedepan satpol PP baru akan melakukan sistem jemput bola. Mereka akan menanyakan atau meminta data kepada instansi terkait tentang perusahaan mana saja yang tidak mengantongi dokumen lingkungan. Selama ini satpol PP Kabupaten Garut menunggu laporan dari instansi terkait. Terkait pelanggaran Wisata Darajat Satpol PP menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Kabid Penegak Perda, Rico Fernandez (baju putih) bersama Sekretaris Satpol PP, Dede Rohmansyah. (FT: Asep Ahmad)

Sekretaris Satpol PP, Dede Rohmansyah didampingi Kabid Penegak Perda Frederico fernandez mengatakan, kaitan dengan Wisata Darajat sudah ditangani Pemkab Garut dengan intansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Keberesihan dan Pertamanan DLHKP, termasuk Satpol PP. Satpol PP sebagai leading sektor penegak Perda (peraturan daerah), namun apabila tidak ada laporan dari instansi terkait tidak bisa langsung bertindak begitu saja. Kalau memang belum ada Amdal, maka Dinas LH harus melaporkan ke Satpol PP bahwa kalau belum ada dokumen Amdal.

“Maka dinas LH harus menyampaikan kepada kami bahwa perusahaan itu belum memiliki dokumen Amdal,” terang Kabid Penegak Perda Satpol PP Garut, Rico Fernandez diamini Sekretaris Satpol PP, Dede Rohmansyah di ruang kerjanya.

Berbicara tentang UU Lingkungan Hidup, sambung Rico, maka penegakan hukumnya ada di wilayah aparat Kepolisian. Sesudah di Kepolisian Satpol PP sebagai penegak Perda yang diatur oleh Perbup dan Perda. “Kalau UU lingkungan hidup kaitannya dengan kepolisian,” kata Rico.

Menurut Rico, soal keberadaan Wisata Darajat Kecamatan Pasirwangi yang ada di wilayah Garut, maka setidaknya harus ada pengawasan dari Pemkab Garut dan legalitasnya dikeluarkan oleh DPMPT setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait. Selama ini, sambung Rico Bupati Garut sudah mengeluarkan surat penataan di kawasan darajat dan perpanjangan. “Aturan baru lagi tentang penataan, diwajibkan semua perusahaan wajib memiliki izin dokumen lingkungan,” ujarnya.

Rico berharap Satpol PP mendapat laporan tertulis dari instansi terkait. Namun ketika wartawan mempertanyakan apakah selama ini Satpol PP tidak melakukan sistem jemput bola, yang artinya Satpol PP yang datang ke instansi terkait untuk menanyakan perusahaan mana saja yang belum memiliki dokumen lingkungan, bukan menunggu dari dinas terkait, Rico mengaku baru akan melakukan hal itu. “Kedepan kami akan melakukan itu,” jelasnya. (Asep Ahmad)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.