Galih Beberkan Kelemahan Pemkab Garut yang Tak Mampu Menyerap Banprov TA 2018

0 382

LOGIKANEWS.COM – Direktur Pusat Analisa Kebijakan dan Informasi strategis sekaligus Politisi dari Partai Kesatuan Bangsa (PKB) yang menncalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Kabupaten Garut, Galih Fachrudin Qurbany ST mengatakan, sudah bukan rahasia lagi jika proses penyerapan anggaran yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seringkali telat untuk diserap.

Secara umum telatnya penyerapan anggaran terjadi pada kwartal I dan II. “Banyak faktor yang menyebabkan ini terjadi. Berbagai alasan pun disampaikan. Mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau terlambat APBD yang disahkan. Persiapan yang membutuhkan waktu yang lama, pelelangan yang gagal sampai beberapa kali, hingga kondisi alam yang dianggap tidak bersahabat,” katanya.

TONTON VIDEONYA DISINI:

Menurut Galih, karena keterlambatan itu, pihak pengusaha dan masyarakat menjadi bingung, terus bertanya kenapa begini dan begitu, hingga menjadi tafsir yang mengarah pada statemen tendensius yang memojokan birokrat.

“Kalau dilihat secara keseluruhan, sebagian besar permasalahan ini dimulai dari perencanaan yang tidak matang. Proses pengadaan yang tidak memetakan kebutuhan terlebih dahulu, namun hanya berdasarkan anggaran yang tersedia. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab utama mundurnya pelaksanaan pelelangan. APBN dan APBD yang terlambat turun kerap menjadi alasan. Namun, sebenarnya apabila perencanaan pengadaan yang menggunakan APBN dan APBD sesuai dengan konsep perubahan yang disandang oleh anggaran, maka kegiatan yang dibiayai melalui anggaran perubahan, seharusnya bukan kegiatan yang pelaksanaannya membutuhkan waktu yang panjang serta hanya merupakan kelanjutan/perbaikan dari kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya,” tandasnya.

Politisi sekaligus caleg di dapil V ini juga menegaskan, semua masalah diatas adalah masalah tekhnis yang mengakibatkan keterlambatan dan mendorong pada ketidak kondusifan, inefesiensi serta lambatnya masyarakat sebagai penerima faatdapat menikmati hasil pembangunan. “Lalu bagaimana apabila APBD Perubahan ini tidak diserap. Siapa yang harus disalahkan ?,’ tanya Galih.

Dari 22 kabupaten/kota, sambung Galih, yang tidak melakukan penyerapan di Provinsi Jawa Barat hanya Kabupaten Garut, gagal melakukan penyerapan anggaran perubahan bantuan keuangan dari Pemerintah provinsi (Banprov).

“Sebanyak Rp134 Milyar uang pembangunan yang sejatinya bisa menggerakan ekonomi lokal dan memberikan multy player effect bagi masyarakat Garut, begitu saja menguap, hilang tanpa bekas. Meskipun terdengar upaya penyelamatan dari pihak Pemkab Garut untuk menggeser anggaran perubahan Banprov pada kegiatan murni Tahun Anggaran 2019,” katanya.

Galih pun mengatakan, keputusan untuk tidak menyerap bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diambil oleh bupati Garut melalui surat dengan Nomor: 900/3760/Bapeda yang ditandatangani oleh Bupati Garut, terkait alasan tekhnis ketidakmampuan Pemkab Garut untuk melakukan penyerapan, karena waktu yang mepet dan meminta gubernur Jabar bersama DPRD Provinsi Jabar untuk menggeser dan meluncurkan bantuan keuangan tersebut kedalam APBD Jawa Barat TA 2019.

“Sebelum kita memberikan restu dan mengamini atas langkah yang diambil oleh Pemkab Garut sebagaimana tertuang dalam surat permohonan diatas, ada baiknya kita soroti langkah-langkah yang terjadi sebelumnya. Untuk mengurai apakah betul keputusan yang diambil oleh Pemkab Garut, semata-mata hanya karena alasan mepetnya waktu ada alasan lain non tekhnis yang sesungguhnya menjadi biang kerok atas ketidakmampuan Pemkab Garut. Untuk mengurai benah kusut tersebut, ada baiknya kita analisa alasan tekhnis, waktu dan payung hukum dibawah ini,” bebernya.

Alasan pertama: Pemkab Garut telah mensinyalir bahwa Perda Jabar No.12 Tahun 2018 tentang perubahan APBD TA 2018, tanggal 23 Oktober dan Peraturan Gubernur Jabar Nomor.71 Tahun 2018 tentang penjabaran perubahan APBD TA 2018, baru diterima tanggal 5 November 2018, sementara Anggaran perubahan kabupaten telah disahkan dalam paripurna pada tanggal 26 Oktober 2018.

“Jika kita melihat durasi waktu, dimana baru tanggal 5 November 2018, maka ada waktu hingga 31 Desember 2018 sebagaimana UU Nomor I Tahun 2004 dan 17 tahun 2003, bahwa akhir tahun anggaran adalah tanggal 31 Desember. Maka kita memiliki waktu 55 hari kerja. Dimana pada tanggal 6 November 2018 Pemkab Garut bergegas dan SKPD yang merupakan leading sektor penyerapan ada pada dinas Tarkim, PUPR, LH, Indag dan Dispora melakukan langkah cepat. Maka waktu tersebut sangat cukup bagi dinas tekhnis dan pengusaha penyedia jasa konstrukti untuk melakukan pembangunan,” terangnya.

Masih menurut Galih, jika dilihat dari diundangkannya Pergub dan Perda tersebut sejak tanggal 23 November 2018, jadi sangat tidak masuk akal jika alasan payung hukum menjadi alasan utama tidak terserapnya anggaran Banprov TA 2018.

“Seperti kita ketahui bahwa azas legalitas hukum saat diundangkan berlaku mengikat dan harus dipatuhi, meskipun objek hukum tidak mengetahui saat diundangkan. Jadi sangat tidak relevan bagi Bupati dan Pemkab Garut menjadikan alasan ketidaktahuan dan belum diterimanya Perda dan Pergub Jabar, untuk tidak mengeksekusi penyerapan dan malah terkesan buying time (mengundur waktu). Alasan ini tidak bisa diterima dari segi legalitas hukum,” imbuhnya.

Alasan kedua: Belum dimasukannya sejumlah angka Banprov senilai Rp 134 Milyar dalam laporan penerimaan bantuan keuangan dalam buku APBD-P dalam Paripurna DPRD Garut tanggal 26 November 2018.

“Maka dalam hal tersebut DPRD Garut bisa mengadakan rapat khsusus pimpinan secara cepat untuk melahirkan keputusan dan diskresi dalam bentuk revisi Perda Nomor 6 Tahun 2018, tertanggal 26 November 2018 dan atau Bupati Garut membuat Perbup atas penjelasan tekhnis yang mengatur keterlambatan memasukan anggaran bantuan dan keuangan dari Prov Jabar,’ paparnya.

Alasan Waktu Mepet: Jika alasan waktu yang 55 hari kalender masih dianggap kurang cukup karena banyak prosedur yang harus dilalui ada baiknya mengurai Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang mengupas tiga tujuan dilakukannya perubahan kedua tersebut, yaitu mempercepat pelaksanaan anggaran, baik APBN maupun APBD. “Menghilangkan dan memperjelas hal-hal yang multi tafsir dan memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan,” ujar Galih.

Pasal 93 ayat (1) huruf a2 memberikan ruang kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu 50 hari kalender masa keterlambatan. Penjelasan pasal ini tercantum “cukup jelas’. Artinya tidak perlu lagi dimaknai lain.

“Dengan demikian tidak adal larangan jika masa keterlambatan tersebut melampaui batas akhir tahun anggaran. Pemberian waktu keterlambatan tentu didasari pada itikad baik (Good Faith) dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan pekerjaan. Selama masa keterlambatan penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu), dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan (Pasal 120),” ungkapnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, lanjut Galih, PPK dan penyedia diharuskan melakukan Adendum bukti perjanjian apabila waktu keterlambatan selama 50 hari kalender akan melewati batas akhir tahun anggaran. Hal yang perlu diadendum hanyalah sumber dari dokumen anggaran tahun anggaran berikutnya.

“Dalam Permendagri No.13 Tahun 2016 dan semua perubahannya terakhir dengan Permendari No.12 Tahun 2011 pekerjaan kontrak tahun tunggal dapat melewati batas akhir tahun anggaran jika dalam kondisi force major (Pasal 138). Oleh karena, pada kondisi normal belum diatur dalam Permendagri 13/2016 beserta semua perubahannya. Maka kepala daerah dapat menetapkan peraturan mengenai hal ini seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK 05/2012,” tambah Galih.

Dari analisa singkat terkait kupasan argumentasi bupati, dinas tekhnis dan DPRD Garut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan, bukanlah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan hanya bentuk penghindaran semata-mata dari Pemkab Garut, yang telah menunjukan ketidaksiapannya. “Kelemahannya secara manajemen maupun administrasi pengelolaan anggaran keuangan, ketidakprofesionalan dan hanya akal-akalan,” pungkasnya.

Pada waktu yang bersaman, Galih pun menegaskan kembali, jadi jangan salahkan para pengusaha baik yang tergabung di Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Jasa Konstrukti dan masyarakat selaku penerima manfaat memiliki persepsi lain yang tendensius, bahwa ada “konspirasi besar” dibalik itu. Antara Bupati, DPRD Garut dan dinas tekhnis untuk menjegal kelompok tertentu yang telah mengusung dan mendorong sejumlah dana bantuan keuangan dari Provinsi Jabar.

“Oleh karena itu, bupati harus mempertanggungjawabkan atas kebijakan untuk tidak menyerap anggaran sejumlah Rp134 M, yang merugikan masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha serta masyarakat jasa konstruksi yang langsung atau tidak langsung telah memenggal masuknya anggaran tersebut, guna pembangunan masyarakat Garut. Meskipun bupati Garut telah melayangkan surat kepada Gubernur bernomor: 900/3760/bapeda, ini tidak bisa dijadikan sebagai jawaban yang memberikan solusi alternatif, karena terkait ditolak atau tidaknya permohonan pergeseran dana perubahan TA 2018, menuju dana luncuran murni TA 2019, sangat tergantung subjektifitas dan objektivitas seorang gubernur. Lalu bagaimana jika surat permohonan tersebut ditolak. Bagaimana pertanggungjawaban bupati, DPRD dan Birokrat ?.

Padahal penolakan tersebut nyata berakibat fatal terhadap kehidupan dunia usaha, pengusaha dan masyarakat Garut pada umumnya yang akan menerima manfaat hasil pembangunan tersebut.

“Terlebih jauh atas gonjang ganjingnya kebijakan bupati tidak menyerap anggaran banprov tersebut. DPRD Provinsi maupun DPRD Garut harus melakukan langkah-langkah strategis, untuk menggunakan haknya (hak bertanya), kepada bupati atas kebijakan yang telah diambilnya. Sehingga hal tersebut menjadi jelas, terang dan tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari, terlebih bisa menghindari adanya gerakan politik yang mendorong terciptanya inkondusifitas pembangunan yang ada di Garut. (Asep Ahmad)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.