ADA INDIKASI “PEMUTIHAN PERIJINAN” DALAM PENGESAHAN RAPERDA PERUBAHAN TATARUANG GARUT

HARYONO SH

LOGIKANEWS.COM – Hari ini, Senin 1 Juli 2019 bertempat di ruang rapat Komisi II DPRD Kabupaten Garut sekelompok masyarakat dari Pegiat Lingkungan Garut (PLG) melakukan Audensi dengan DPRD Kabupaten Garut.

Kehadiran mereka dalam audensi ini untuk menyampaikan keberatannya atas disahkan nya Raperda tentang Perubahan Tata Ruang 29 tahun 2011, pada Rapat Paripurna DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tanggal 21 Juni 2019 silam.

Pegiat Lingkungan Garut (PLG) dimotori oleh Haryono, S.H juga Edi Affif dari LSM Spektrum yang dalam aspirasinya menyampaikan bahwa keberatan dan meminta untuk dikaji ulang atas perda Perubahan Perda Kabupaten Garut tentang RTRW Kabupaten Garut 2011- 2031. Adanya indikasi perubahan Perda ini merupakan “pemutihan” terkait beberapa perijinan.

Menurut Edi Affif, negara ini adalah tataruang. Dimana ruang sudah diadopsi menjadi adat dan budaya, dimana pemerintah dibentuk untuk melindungi masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsanya.

“Khusus di Kabupaten Garut mayoritas tanahnya gembur dan subur serta dipenuhi dengan lereng. Sebenarnya Perda Tata Ruang 29 tahun 2011 sudah paripurna dan sudah diparipurnakan juga waktu itu oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Garut,” tandas Edi.

Sementara itu Haryono, SH menuturkan, secara substantif perubahan Peraturan Daerah  (Perda)  29 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut 2011-2031 yang dibahas atau masih draft karena belum disahkan, yang diterima oleh DPRD Kabupaten Garut tidak sinkron antara Perda nya dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dimana ketidak sinkronnya itu terdapat pada Pasal 3 dan Pasal 36.

“Dalam perubahan pasal tersebut tidak terukur dan bukan merupakan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dalam KLHS. Untuk itu kami akan mempertanyakan kepada pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah pusat,” ucapnya.

Lanjut Haryono, pihaknya juga melihat surat dari provinsi yang menyatakan perubahan Perda tataruang tidak perlu menunggu perubahan Perda Provinsi, dan kami keberatan dengan pernyataan dari surat itu, karena berdasarkan pasal 6 Undang-undang 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, bahwa tata ruang itu komplementer, berjenjang dan tidak berdiri sendiri, tetapi diatur oleh Negara.

“Untuk itu kami pun mempermasalahkan dan mempertanyakan dari pernyataan Propinsi itu tersebut. Dan kami akan berkirim surat dengan kajiannya kepada Propinsi, Pemerintah pusat, juga kepada Kementerian Agraria dan Tataruang (ATR),  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengkaji ulang perda tataruang ini, agar sesuai dengan tataruang nasional serta tataruang Propinsi Jawa Barat yang saat ini sedang dalam proses,” paparnya.

Haryono menegaskan, jangan sampai lembaga vertikal yang mengesahkan Perda itu hanya ambil cepatnya saja. Karena Garut ini kalau memang berdasarkan daya dukung dan daya tampung yang sesuai dengan keilmuannya ternyata bisa jadi skala besar. Oleh karenanya harus betul-betul sesuai dengan kajian yang ada. “Jika itu diabaikan, lantas buat apa KLHS dibuat. Lalu buat apa peraturan menteri lingkungan hidup juga dibuat,” tandas Haryono.

Hariono juga mengaku heran dengan KLHS RPJMD yang belum selesai tapi RPJMD sudah selesai dan disahkan.
Untuk itu, Haryono juga memandang perlu optimalisasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang leading sektornya ada pada Sekretaris Daerah  (Sekda).

“Sudah waktunya TKPRD mengkaji tiga bulanan terkait tataruang Kabupaten Garut. Dimana saat ini alam sudah mulai terasa kerusakannya, dan sudah waktunya tataruang jadi panglima, tegasnya. Seharusnya DPRD maupun Pemerintahan Daerah mengundang masyarakat  yang sebagai pemangku kepentingan dalam pembahasan Raperda tataruang ini,” pungkasnya. (Ridwan Arif).

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *