Agus Sugandhi Nyatakan Dugaan APBD Gate Garut Saat Ini Paling Parah Sepanjang Sejarah

LOGIKANEWS.COM – Dugaan korupsi di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut baru-baru ini mencuri perhatian masyarakat Garut, terutama para politisi dan pegiat anti korupsi di Kota Intan. Pasalnya, sekitar 50 anggota dewan disebut-sebut sebagai pejabat yang akan diproses hukum oleh aparat terkait yakni Kejaksaan Negeri Garut.

Sontak saja, kabar inipun menjadi bola panas menjelang Pemilihan Legislatif (pileg) serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres) RI Tahun 2019 yang akan dilaksanakan tanggal 17 April 2019 besok. Apakah benar seluruh anggota DPRD Garut akan diperiksa pihak aparat penegak hukum atau hanya sebatas isu menjelang hajat demokrasi.

Salah satu pegiat anti korupsi sekaligus aktivis senior di Kabupaten Garut, Agus Sugandhi akhirnya kembali turun gunung. Setelah aktivis ini enjoy dengan aktivitasnya sebagai petani, namun akhirnya Ketua Dewan Etik Garut Governance Watch (GGW) Kabupaten Garut ini membuka suara terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Garut.

“Dugaan kasus pelanggaran hukum yang diduga dilakukan 50 anggota DPRD Garut atau lebih dikenal APBD gate kali ini lebih parah dari kasus-kasus sebelumnya,” ungkap Agus Sugandhi kepada Logikanews.com di bilangan Jalan Samarang Garut, Selasa (16/04/2019).

Menurut senior di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Garut ini, dugaan kejahatan yang dilakukan para oknum di DPRD Garut ini lebih sporadis dan merugikan keuangan negara lebih besar dari kasus APBD gate sepanjang sejarah di Kabupaten Garut.

“Saat ini kami menduga adanya dugaan jual beli kegiatan program yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Garut dengan oknum pengusaha terhadap program pembangunan hasil Musrenbang yang disebut dengan Pokok Pikiran (pokir,red) DPRD. Kalau dulu nilai proyeknya kecil-kecil, tetapi saat ini cukup besar,” katanya.

Akibat dugaan praktek jual beli program kegiatan tersebut, Agus Sugandhi menegaskan hal itu akan berpengaruh terhadap hasil pembangunan dan akan melibatkan banyak pihak. Bahkan tidak menutup kemungkinan akibat praktek jual beli ini bisa memunculkan proyek fiktif.

“Ketika pengusaha mau mengerjakan proyek tersebut angka rupiahnya sudah berkurang, karena terpotong oleh pihak-pihak tertentu. Akibatnya kemungkinan bisa memunculkan proyek fiktif,” tandasnya.

Menjelang Pileg kali ini, sambung Agus Sugandhi, sudah ada bandar-bandar proyek yang sudah masuk dan menitipkan sejumlah nilai. Dan apabila dilihat dari kerugian negaranya Agus memprediksi bisa mencapai 60 persen.

“Semisal salah satu kegiatan sudah digadaikan sebanyak 20 persen dari nilai anggaran. Ini artinya anggaran kegiatan sudah terpotong untuk oknum dewan sebanyak 20 persen. Kemudian dikurangi lagi dengan beban kepada negara sekitar 10 persen.

“Setelah mengalami berbagai potongan-potongan yang cukup besar, ada juga pengusaha yang menjual lagi kegiatan pekerjaannya. Plus ditambah pengeluaran untuk biaya koordinasi serta dipotong lagi oleh pengusaha sebagai keuntungan yang harus diperoleh pengusaha, karena tidak mungkin pengusaha tidak mau mengambil untung,” tandasnya.

Menurut pandangan Agus Sugandi, ini semua diakibatkan oleh sistem dan mekanisme yang terjadi di pemerintah Indonesia. Untuk mengungkap kasus ini semua bisa dimulai dari proses administrasi. Apabila APH memiliki keseriusan dan keberanian, maka semuanya bisa terungkap.

“Walaupun dugaan korupsi ini melibatkan banyak pihak, APH akan mampu mengungkap semua yang terlibat. Pasti ada konspiratif atau persengkongkolan antara oknum legislatif dan eksekutif,” terangnya.

Ketika ditanya apakah APH di Garut mampu untuk mengurai persoalan ini, Agus menegaskan APH pasti bisa mengurai persoalan tersebut, karena APH memiliki alat, anggaran dan kewenangan. “Saya yakin APH bisa mengungkap dugaan kejahatan di lingkaran gedung dewan,” katanya.

Agus menambahkan, sistem di negara Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal. Untuk merubah sistem yang saat ini terjadi, Demokrasi liberal bisa diganti. Kalau pun tidak diganti, maka harus diperkuat tingkat pengawasannya.

“Melalui laporan kekayaan pejabat, maka akan diperoleh kejelasan darimana para pejabat menambah pendapatan mereka setelah jadi anggota DPRD dan sebelum menjadi pejabat. Mekanisme pengawasan ini yang harus diperketat,” tukasnya.

Agus juga menegaskan, pihaknya meyakini di tahun 2015 sampai tahun 2018 ada persengkongkolan antara oknum legislatif dan eksekutif serta disana ada peran politik yang dilakukan salah satu oknum yang memainkan peran-peran itu.

“Oknum ini melakukan praktek pembagian uang sebagai pengganti tutup mulut dan itu berjalan sudah lama,” tambahnya.

Agus mencontohkan kelemahan kinerja DPRD Garut dari produk yang dihasilkan oleh pihak legislatif Garut.

“Menurut saya, selama ini yang dilakukan DPRD Garut  hanya penganggaran dan pengawasan, tetapi legislasinya seperti apa, mana hasilnya. Berapa Perda yang sudah dibuat oleh DPRD. Kebanyakan hanya perda eksekutif,” pungkasnya. (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *