Aktivis Lintas Generasi Ramai-Ramai Bahas Dugaan Korupsi POKIR DPRD Garut

LOGIKANEWS.COM – Persoalan korupsi di Indonesia menjadi sebuah momok mengerikan. Pasalnya, perbuatan jahat itu semakin mengakar dan mengarah pada budaya negatif.

Untuk menyikapi persoalan yang mengerikan ini sejumlah aktivis di Kabupaten Garut yang diinisiasi oleh Ormas KRAK (Komite Rakyat Anti Korupsi) berkumpul dan membahas persoalan dugaan Tipikor di Kabupaten Garut, Jumat (22/06/2019) di Sekretariat Ormas KRAK, Perum Bumi Praja I No.15, Garut Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, sejumlah tokoh aktivis di Kabupaten Garut seperti Haryono SH, Suryaman, Agus Sugandhi selaku pendiri Garut Governaunce Watch (GGW), Iwan Setiawan alias Iwan Khatox dan Dadan Brigade. Selain aktivis senior juga hadir para aktivis junior seperti Ketua LSM SIDIK, Yogi Iskandar, Ivan AMPG, Zamzam Z Brigade dan lainnya.

Ketua LSM KRAK, Rizal Mardiansyah mengatakan, pertemuan ini dilakukan sebagai wujud kecintaan terhadap Kabupaten Garut. Pertemuan ini menjadi sebuah tonggak pergerakan demi terwujudnya Garut yang lebih baik.

TONTON VIDEONYA DISINI:

“Kami berkumpul antara aktivis senior yang memiliki rekam jejak dan pengalaman yang cukup matang. Pertemuan ini sebagai bentuk pembelajaran sekaligus aksi nyata dari kami semua sebagai warga Garut,” katanya.

Haryono menegaskan, persoalan yang dibahas diantaranya dugaan korupsi BOP dan POKIR di DPRD Kabupaten Garut. Pihaknya juga mempertanyakan sekaligus akan mendorong Kejari Garut untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi BOP dan Pokir di DPRD Garut.

“Saya sangat mengapresiasi pertemuan ini, sebagai suatu kepedulian sebagian masyarakat. Kami juga mengapresiasi Kejaksaan Garut yang berani menyampaikan ada potensi kerugian negara sebanyak Rp150 Milyar dari pokok-pokok pikiran DPRD,” katanya.

Menurut Haryono, Pokir DPRD disinyalir saat ini selama lima tahun terakhir potensial sudah mengganggu proses program pembangunan. Dugaan ini yang berkembang saat ini. Jadi kalau seandainya Kejaksaan memproses kasus itu, maka dirinya mendukung dan mendorong kasus tersebut untuk dituntaskan.

“Sehingga Pokir harus ditegakan sebagai aspek kaidah bagian dari pembangunan. Pokir bukan melulu proyek, tapi Pokir adalah produk DPRD yang mulia. Pokir merupakan hasil pemikiran dewan yang diperoleh ketika mereka menerima aspirasi. Baik ketika reses, ketika membaca koran dan ketika mereka akan menentukan kebijakan. Pokir harus dikembalikan, pokir harus dikembalikan pada proporsi sebenarnya,” terangnya.

Haryono kembali menegaskan, Pokir harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana perundang-udangan. Untuk itu, kami akan mendorong Kejaksaan Negeri Garut untuk menuntaskannya. “Dan tentunya kami berharap banyak kepada Kejaksaan Negeri Garut. 150 Milyar Rupiah kerugian itu apakah karugian dari suatu kebijakan secara keseluruhan atau adanya kerugian senilai itu,” ungkapnya.

Sebagai masyarakat Garut tentunya Indeks Pertumbuhan Manusia yang nilainya hanya Nol koma sekian, posisinya tidak diposisi 60 atau 70 an. Pokir ini adalah bagian percepatan pembangunan Kabupaten Garut, untuk mewujudkan Kabupaten Garut kota panutan, tata tengtrem kerta raharja menuju ridho Allah. “Kami berkumpul berdoa untuk Kejari dan untuk masyarakat Garut secara keseluruhan serta untuk para pimpinan-pimpinan Garut dan kami akan terus mendorongnya,” jelasnya.

Ketika ditanya, mengingat banyaknya dugaan korupsi di Kabupaten Garut yang tidak tuntas-tuntas, apakah pertemuan ini melahirkan sebuah formula baru sesuai harapan masyarakat secara umum. Haryono pun menegaskan, ketika bicara kuantitas tanpa ada fokus itu akan terasa sulit, tapi bagaimana difokuskan bahwa kasus itu berkualitas untuk bisa menuntaskan kasus-kasus yang lainnya.

“Kalau mau jujur, indikator-indikator ketidakbaikan atau yang mengganggu kenegaraan bisa dilihat dari Peraturan Daerah (Perda). Apakah Perda ini nyambung dengan Peraturan Bupati (perbup) dan keputusan yang lain. Kalau hari ini hanya baru 33,3 persen dari Rp4.5 Trilyun, maka ini ada indikasi terkait lemahnya pembinaan pegawai atau ketidakpahaman PPK melakukan pembinaan pegawai. Ini ada indikasi dan tentunya harus dievaluasi secara keseluruhan,” katanya.

Kalau dibagi Tiga, sambung Haryono, dari penataan ruang ada perencanaan, pemanfaatan dan pengandalian. Sekarang bagaimana penataan ruang infrasatruktur atau budidaya apakah nyambung atau tidak dengan posisi beban kerja yang ada di birokrasi yang berjumlah sekitar 16.000 orang. Lalu, bagaimana tatakelola keuangan. Kalau sampai muncul keterlambatan-keterlambatan mungkin saja ada masalah ditingkat manajemen keuangan.

“Tentunya kita berharap ada kejelasan. Apakah benar ada dana yang menganggur, apakah yang 33 persen itu dampak dari diterjemaahkannya suatu uang dikatakan Idel Kas. Ini semua harus dibuka dan semoga Pokir merupakan dari kualitas untuk bisa menuntaskan segala masalah yang ada di Garut ini,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Tokoh Garut yang lain Suryaman mengatakan, kalau dilihat dari masalah hanya Tiga persoalan yang mendasar. Yang pertama banyak fenomena alam, bencana, kemiskinan kesenjangan. Setelah kami selami bahwa hampir dekat dari penyalahgunaan kewenangan yang berbasis anggaran. Ini perlu diluruskan, perlu ada penajaman, penyidikan.

“Maka pada pertemuan ini kami siap mengawal dari beberapa kebijakan. Lalu apakah ada kesungguhan dari para pemegang hukum, baik di Polres maupun kejaksaan. Cukup jelas dan nyata, dari kesenjangan masyarakat sangat mencolok antara masyarakat dengan pejabat. Yang cukup bersyarat lai adalah kepatutan dan kewajaran yang tidak seimbang dengan kemiskinan masyarakat,” imbuh suryaman.

Ketika melihat persoalan di Garut, Suryaman berpendapat persoalan yang nampak cukup aurat. Mobil Alphard dihadapkan pada kemiskinan masyarakat yang ke rumah sakit saja pakai BPJS harus ngantri. “Jadi harapan kami sanat mendukung kepada generasi muda untuk terus semangat menciptakan suasana kenyamanan, keamanan, kemakmuran dan keadilan di Garut,” bebernya.

Pembinan LSM GGW (Garut Governuance Watch), Agus Sughandi menambahkan, di Garut kasus yang melibatkan DPRD itu sudah lama dan berkali-kali, namun sampai saat ini tidak ada efek jera bagi anggota dewan yang menjabat. Sedangkan, kasus yang sekarang ini, tingkat kerugian yang disebutkan oleh pihak Kejaksaan Rp150 Milyar dan itu bukan satu-satunya, bukan anggota dewan semata.

“Tapi melibatkan pihak eksekutif. Disini eksekutif yang menjadi kapitalis birokrat. Mereka tidak punya alat produksi, tetapi alat produksinya menggunakan kebijakan-kebijakan yang menyebabkan terjadinya korupsi,” jelasnya.

Kasus-kasus yang sudah ada dan ditangani, Agus Sugandi berharap Kejaksaan maupun kepolisian tidak lagi menjadikan pesimisme masyarakat mengenai kasus ini. Dan ini sebuah momentum bagi penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini, khususnya kasus Pokir dan kasus yang lain yang macet di pihak kejaksaan dan kepolisian.

“Bersama-sama gerakan anti korupsi in melaksanakan pengawalan secara fisik ataupun materi dan kita bisa berkoordinasi dengan pihak terkait,” jelasnya. (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *