ALIM Menggugat Pemkab Garut Melalui Resolusi Limbangan

TANDATANGAN: Santriawati Limbangan ikut membubuhkan tandatangan Resolusi Limbangan pada sehelai kain putih yang akan dibawa ke DPRD Garut, senin 26 Februari 2018. (FT: Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM – Aliansi Limbangan (ALIM) dan sejumlah tokoh masyarakat dan sesepuh Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut mengaku kecewa terhadap kebijakan Pemkab Garut. Pasalnya, beberapa kebijakan yang ada di Kecamatan Balubur Limbangan dianggap merugikan masyarakat serta diduga melanggar sejumlah aturan yang ada.

Utamanya, kebijakan Pemkab Garut dituding menjadi penyebab rakyat sengsara serta mengadu domba. Beberapa hal yang dianggap merugikan diantaranya revitalisasi Pasar Modern (Pasmo) dan rencana pembangunan Pabrik di Desa Cijolang, Kecamatan Balubur Limbangan. Selain itu, Pemkab Garut juga dianggap gagal memberantas keberadaan Narkoba dan sejenisnya, sehingga menyebabkan banyak korban berjatuhan.

Sebagai bentuk klimaks kekecawaan tersebut ALIM dan tokoh masyarakat disaksikan ratusan warga melakukan deklarasi Resolusi Limbangan, yang dilaksanakan Hari Jumat, (23/02/2018), di Alun-Alun Limbangan, Kabupaten Garut. Resolusi Limbangan mendapat dukungan penuh dari tokoh-tokoh besar di Limbangan dan ribuan warga Limbangan.

Dengan disaksikan sejumlah personil aparat keamanan dari TNI dan Polri, aksi damai dan deklarasi Resolusi Limbangan berjalan aman dan kondusif. Beberapa tokoh masyarakat berhasil menyampaikan unek-unek dan kekecewannya dengan disambut dukungan dari masyarakat.

Salah satu pengurus ALIM, Den Tresna mengatakan, aksi damai dan deklarasi Resolusi Limbangan muncul akibat kekecewaan masyarakat Limbangan yang dianggap telah dianaktirikan serta tidak dipedulikan oleh Pemkab Garut. “Limbangan ini sebagai saksi sejarah Kabupaten Garut, namun seakan tidak dipedulikan. Pemkab Garut seakan tidak menganggap keberadaan kami,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua ALIM, Denden Amirullah mengatakan, isi pernyataan resolusi Limbangan akan segera disampaikan kepada pihak DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Garut, Hari Senin, tanggal 26 Februari 2018. Pihaknya meminta DPRD untuk merespon aspirasi masyarakat yang meminta Pemkab Garut membatalkan rencana pendirian pabrik di Desa Cijolang dan lainnya.

“Kepada para tokoh Limbangan, tokoh masyarakat dan Muspika Kecamatan Limbangan yang datang ke acara deklarasi Resolusi Limbangan membuktikan bahwa Limbangan memiliki jatidiri, marwah dan siapapun tidak bisa seenaknya di Limbangan. Saya berharap masyarakat membubuhkan tandatangan di kain putih yang telah disdiakan,” ujarnya.

Menurut Denden, Resolusi Limbangan adalah murni suara dan aspirasi masyarakat Limbangan, yang tidak mau harga dirinya di injak-injak oleh siapapun. Limbangan merupakan daerah yang memiliki nilai sejarah, budaya dan religious. Nilai-nilai tersebut tertanam kuat selama puluhan tahun, menjadi bagian yang tidak bisa terpisah dalam kehidupan keseharian masyarakat Limbangan, namun belakangan ini muncul berbagai masalah di lingkungan masyarakat yang merusaka tatanan nilai-nilai kehidupan.

“Mulai dari permasalahn pasar yang tak kunjung selesai, permasalahan Miras, hingga permasalahan pendirian pabrik yang sangat tidak layak berdiri di Cijolang. Salah satu faktor penyebab tersebut, karena kebijakan Pemkab Garut  yang tidak taat aturan dan selalu melabrak aturan dan kami tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Pemerintah membiarkan persoalan di Limbangan dan perlakukan tidak adil terhadap masyarakat Limbangan. Atas dasar itu kami menyampaikan rasa keprihatinan dan menggugat  Pemkab Garut melalui resolusi Limbangan,” terangnya.

Denden menyebutkan, Pemkab Garut harus membatalkan rencana dan pendirian pabrik yang telah melabrak aturan dan regulasi, selesaikan persoalan Pasar Limbangan dan Limbangan Kota santri, maka Pemkab Garut segera mensosialisasikan Perda tentang Miras kepada masyarakat, terutama di Limbangan. “Pabrik No, Kesejehteraan Yes,” ungkapnya. (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *