AMPG Beberkan Berbagai Dugaan Kejahatan, Mampukah APH Menegakan Supremasi Hukum di Garut

Ketua AMPG, Ivan Rivanora. (FT: Ridwan Arif)

LOGIKANEWS.COM – Aksi penolakan terhadap rancangan dan revisi sejumlah undang-undang yang dibuat dan akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berlanjut. Kamis 26 September 2019 di Kabupaten Garut, aksi unjuk rasa (unras) digelar di gedung DPRD. Aksi unras tersebut dilakukan oleh sejumlah komponen pergerakan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Garut (AMPG).

Dalam orasinya, Ivan Rivanora selaku Ketua Koordinator aksi menyatakan sikapnya, bahwa reformasi yang dicita-citakan adalah agar mampu memberikan antitesis baru dan udara segar terhadap pembingkaian sejarah era orde baru nampaknya tak cukup bergerak. Cita-cita itu terkaburkan oleh berkuasanya kembali elit borjuis dalam ruang politik serta berbagai kepentingan politik semu segelintir aktivis 98 yang telah menjadi reformis gadungan.

Dikatakan Ivan, disisi lain kekuatan neo orde baru mulai dibangun kembali dalam ruang-ruang sipil. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap aksi-aksi kritisme kaum muda mahasiswa progresif diberbagai daerah di Indonesia.

“Kemudian dengan adanya persatuan dan keberanian dari rakyat untuk memperjuangkan demokrasi akan semakin mendekatkan kita pada kemenangan-kemenangan perjuangan demokrasi yang lain, seperti memperjuangkan hak rakyat dalam berpolitik, hak perlindungan secara hukum, hak keadilan dan kemakmuran secara ekonomi dan lain-lain,” paparnya.

Lanjutnya, oleh karena itu pihaknya menyerukan kepada berbagai kelompok pro demokrasi untuk terlibat dalam konsolidasi demokratik dan meluaskan persatuan perjuangan demokrasi. “Oleh sebab itu, dengan melihat fenomena yang sekarang sedang dihadapi dari berbagai kebijakan pemerintahan pusat dan DPR RI, dengan tegas kami menyatakan menolak dengan keras RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan (PAS), RUU Pertanian, RUU Sumber Daya Air, RUU revisi UU KPK,” tandasnya.

Pihaknya pun menolak kenaikan 100 persen iuran BPJS dan meminta BPJS dibubarkan, karena tidak sesuai dengan perintah UUD 45. Kerena diduga telah bertentengan dengan induk UUD 45 Pasal 28H Ayat 1,2,3 serta Pasal 34 Ayat 1,2,3. Dan jaminan mutlak kesehatan untuk rakyat dikembalikan kepada Jamkeskin, KIS dan Jamkesda.

“Selain dibidang kesehatan, AMPG meminta pemerintah melaksanakan jaminan pendidikan yang profesional, bermutu dan berkualitas, juga pembiayaan gratis untuk rakyat, sesuai dengan UUD 45 Pasal 31 dengan lima ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). AMPG meminta aparat menindak tegas terhadap oknum kepala sekolah yang melakukan unsur melawan hokum,” terangnya.

Selain isu nasional tersebut, berbagai isu di pemerintahan dan legislatif Garut pun dikemukakan dalam aksi unras yang berlanjut dengan audensi bersama DPRD Garut. Dalam audensi tersebut AMPG meminta untuk segera usut tuntas dugaan kasus-kasus tindak pidana Tipikor, seperti Pokir dan BOP DPRD Kabupaten Garut, dana bonus produksi, dana bagi hasil produksi dan lainnya.

“Karena itu bertententangan dengan UU 20 tahun 2001 junto UU 31 tahun 1999 Tentang Tipikor. Cabut mandat DPRD yang tidak menjalankan fungsi sesuai dengan ketetapan UU MD3 serta kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Garut, untuk segera menyelesaikan dengan cepat terhadap permasalahan dugaan Tipikor yang diduga dilakukan oleh oknum eksekutif dan legislatif,” ungkapnya.

Dalam maklumatnya tersebut, AMPG juga menyatakan, jaminan keidupan yang layak, serta Jaminan secara hukum bagi Ikatan Warga Pasar (IWAPA) di Kabupaten Garut, khusunya warga pasar Cibatu, karena kondisi yang ada disana diduga terjadi diskriminasi dan tidak ada jaminan secara sosial, ekonomi dan Hukum berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) (Lihat UUD 1945) dan persamaan hak-hak ekonomi, politik, sosial budaya hingga kesamaan perlakuan sebagai warga negara Indonesia di depan hukum.

AMPG juga meminta, tindak tegas pelaku usaha yang berdampak terhadap kerusakan dan degradasi lingkungan serta ekosistemnya. Degradasi tanah, udara, air di lingkungan Kecamatan Garut Kota akibat pencemaran limbah Sukaregang yang sampai hari ini tidak pernah diselesaikan oleh Pemkab Garut. “Oleh karena itu berikan jaminan kesehatan dan ramah lingkungan bagi warga terdampak, jaminan TJSL, jaminan sosial, jaminan hokum,” katanya.

Kemudian bagi korban banjir bandang Cimanuk 2016, AMPG menuntut Pemkab Garut untuk memenuhi hak asasi manusia atas korban kehilangan nyawa warga korban bencana banjir bandang. Pengembalian infrastruktur yang mengalami kerusakan yang sampai hari ini tidak kunjung selesai dan tidak ada kepastian, baik secara sosial dan hukum dari Pemkab Garut juga harus segera diselesaikan.

“Selain itu, pengembalian dan pemulihan ekonomi untuk masyarakat korban bencana banjir bandang, pemulihan moral dan material bagi korban bencana banjir bandang. AMPG juga meminta penertiban secara adil atas hak tanah dan bangunan warga korban bencana alam banjir bandang tahun 2016,” imbuhnya.

Untuk persoalan reaktivasi kereta api oleh PT.KAI, korban Baporzone akfifasi PT KAI menuntut kepada Pemkab Garut untuk menyelenggarakan jaminan pendidikan dan sarana lainya bagi masyarakat yang terdampak reaktivasi kereta api. Peserta aksi juga meminta jaminan perumahan yang layak, sesuai amanat pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” .Lain dari itu, jaminan ekonomi, jaminan kesehatan untuk korban aktivasi Rel PT.KAI pun dituntut agar diperhatikan oleh pemerintah,” katanya.

Dalam menilai kinerja Bupati Garut, AMPG meminta dan menuntut DPRD untuk menggunakan hak dan fungsinya untuk mengevaluasi kinerja bupati dan Wakil Bupati Garut dari tahun 2014 sampai 2019 dalam penggunaan APBD Kabupaten Garut, diantaranya dengan besaran anggaran Rp4,6 triliun, peningkatan IPM Kabupaten Garut yang posisi sekarang masih jauh tertinggal, stabilitas lingkungan hidup, kinerja ASN dalam pelayanan publik, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, K3, pengelolaan RTRW Kabupaten Garut, kebijakan umum Kabupaten Garut.

 

“Kami meminta penertiban PTSL dan gugus tugas reformasi agraria untuk para petani penggarap, masjid, pesantren, sekolah, madrasah dan tempat-tempat pelayanan umum lainnya. Kepada Pemkab Garut kami pun menuntut jaminan subsidi pembayaran listrik dan air untuk mesjid, tajug dan pesantren, jaminan kesehatan, jaminan ekonomi untuk para guru ngaji di setiap pedesaan,” beber Ivan.

Dari pihak DPRD Kabupaten Garut yang menemui dan beraudensi dengan perwakilan peserta unjuk rasa sebanyak enam anggota dan satu unsur pimpinan, diantaranya Enan selaku Wakil Ketua DPRD, Ketua F Golkar, Deden Sopian, SH.I Lulu Gandhi N R,SE., M.S, Ketua F Gerindra, A Kurnia Ketua F PKB, Ayi Suryana, Ketua F PPP,  H. Jajang S, Ketua F PKS dan Cucu Suhendar, SPd., M.AP dan Ketua F Demokrat.

Sebagal pihak perwakilan DPRD Kabupaten Garut tersebut menandatangani kesepakatan dengan peserta audensi yang isi dari kesepakatan tersebut, yaitu akan melaksanakan pembahasan dengan Pemerintah Daerah (eksekutif) dalam menyelesaikan hal-hal yang menjadi tuntutan masa audensi, diantaranya menyelesaikan persoalan warga Pasar Cibatu Garut dan menganggarkan pembayaran atas permbangunan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Selanjutnya, akan menyelesaikan persoalan masyarakat terdampak reaktivasi rel Kereta Api Garut, menyelesaikan persoalan warga korban terdampak dari limbah industri penyamakan kulit Sukaregang, menyelesailkan persoalan korban terdampak bencana banjir bandang Sungai Cimanuk tanggal 26 September 2016. DPRD Garut juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan ini. DPRD juga sepakat untuk penegakan supremasi hukun di Kabupaten Garut.

Terkait dengan tuntutan RUU KPK, KUHP, PRS, Pertanahan, Pertanian, Minerba, maka DPRD Kabupaten Garut akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada DPR RI. (Ridwan Arif)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *