AMPG LAPORKAN BAPPEDA GARUT KE KEJATI JABAR

LOGIKANEWS.COM – Brigade Rakyat NKRI dan Komite Anti Korupsi Garut (kerak) yang tergabung di Aliansi Masyarakat dan Pemuda Garut (AMPG) menyikapi persoalan DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau) di Kabupaten Garut, khususnya Tahun 2017. Menurut AMPG, ada beberapa kejanggalan terkait proses perencanaan dan pelaksanaan program DBHCT.

Organisasi yang terdiri dari berbagai elemen ini menduga ada konspirasi besar antara oknum di Kabupaten Garut diantaranya oknum pejabat di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut.

Berdasarkan kajian dan analisis AMPG, perencanaan dan pelaksanaan program DBHCT terjadi berbagai konspirasi sehingga menyebabkan disparitas terhadap penerima manfaat program DBHCT.

“Tahun 2017 ada beberapa kasus indikasi penyalahgunaan wewenang mengalokasikan DBHCT. Selama ini DBHCT ini banyak diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur saja. Padahal seharusnya juga dialokasikan terhadap bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Ketua AMPG, Ivan Rivanora didampingi petinggi Komite Anti Korupsi (Kerak), Asep Kusmawan SH dan Mahbub Mahbubun SH, di Kopi Tuin, Jalan Patriot Garut beberapa pekan lalu.

Menurut Ivan, pihaknya berupaya mendorong pelaksanaan program DBHCT ini bisa diterapkan dengan baik, dengan cara proses perencanaan dan pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

“APH Harus mendeteksi, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. APH harus segera melakukan pendalaman terkait program di DBHCT,” terangnya.

Ivan juga menegaskan, AMPG akan terus mendesak APH agar transparan dalam melakukan pengawasan, agar tercipta prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Garut dan jangan sampai terjadi monopolistik.

“Anggaran tahun 2017 sekitar Rp 25 Milyar, berdasarkan kajian dan investiasgasi APMG diduga adanya konspirasi antara para oknum di birokrat yakni Bappeda dan BPKAD. Permainan mata pada bagian perencanaan di Bapeda menyebabkan adanya disparitas atau tidak meratanya penyaluran anggaran DBHCT,” katanya.

Ivan berpendapat, program DBHCT mayoritas diterapkan untuk pembangunan fisik saja, padahal masih banyak hal yang tidak tersentuh DBHCT, diantaranya persoalan penyakit gizi buruk. Padahal setiap warga negara harus mendapatkan kelayakan hidup dan kesehatan yang dijamin oleh negara. Tetapi sampai hari ini, hal itu tidak tersentuh di Kabupaten Garut.

“Perencanaan, penatusahaan dan pelaksanaan terjadi kontra produktif dengan perencanaan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Garut,” imbuhnya.

Atas dugaan dan indikasi tersebut, AMPG telah melaporkan Bappeda dan DPKAD ke Kejati Jabar. Selain Bappeda dan BPKAD, dinas-dinas tekhnis lainnya juga seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas perkebunan dan Dinas PUPR.

“Kami mendesak APH untuk melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap program DBHCT di Kabupaten Garut. Laporan yang kami layangkan sekitar tanggal 6 Desember 2019, bahkan sudah ada jawaban dari Kejati terkait program tahun 2016. Sementara yang tahun 2017 ditangani oleh Kejaksaan Negeri Garut,” terangnya.

Selain melakukan pelaporan ke Kejati Jabar, AMPG Garut juga membuat surat tembusan kepada pihak-pihak lain Sebelum melakukan pelaporan, pihak AMPG melayangkan surat tembusan terkait pelaporan tersebut.

“Kita tidak melakukan konfirmasi, karena kami pun tidak menjustifikasi bahwa disana ada tindak pidana korupsi. Tetapi kita meminta APH untuk bisa melakukan penyelidikan secara mendalam terkait program DBHCT,” katanya.

PERANAN DPRD DIPERTANYAKAN

AMPG juga menegaskan, dari sisi pengawasan yang dilakukan legislatif, AMPG juga mempertanyakan peran DPRD. Salah satu kelemahan DPRD yakni pengawasannya. Tupoksi DPRD tidak mendapatkan rekomendasi bahwa ada dugaan penyalahgunaan dan temuan.

“Seharusnya DPRD yang memiliki fungsi kontroling bisa memberikan laporan kepada APH dan inspektorat terkait hasil pengawasan DPRD dalam melakukan pengawasan kinerja eksekutif. Sampai habis periode ini, kami tidak pernah melihat DPRD sebagai lembaga pengawasan melahirkan sebuah rekomendasi kepada APH terkait fungsi pengawasan DPRD,” katanya.

Fungsi pengawasan DPRD harus dikritisi dengan keras, bukan hanya eksekutif, tetapi legislatif pun harus dikritisi. Bahkan, DPRD tutup mata dalam persoalan program DBHCT yang disinyalir ada penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran TA 2017.

“Kita mengistilahkan ada main mata antara oknum ekskutif dan DPRD Kabupaten Garut terkait hasil pengawasannya. Kami sebagai pemerhati belum mendapatkan salinan pengawasan dari DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan,” papar Ivan.

MENDORONG TIM TP4D

Sementara TP4D, AMPG sempat melakukan konsultasi dan komunikasi dengan tim TP4D, baik di Kejati Jabar maupun Kejari Garut. AMPG menyikapi fungsi TP4D, yakni fungsi intelejen, Tindak Pidana Korupsi. “Seharusnya Tim TP4D agar melakukan pengawasan mulai dari perencanaan program DBHCT dan bukan hanya melakukan pengawasan dan investigasi seputar pelaksanaannya saja,” tandasnya.

BUPATI GARUT GAGAL MELAKUKAN PEMBINAAN ASN

AMPG menargetkan dari pelaporan program DBHCT ke Aparat Penegak Hukum (APH), kedepan program tersebut bisa lebih profesional dan mengakomodir kebutuhan dasar masyarakat yang sangat prioritas. Pengawasan dan pembinaan dari Bupati Garut terhadap dinas-dinas di Kabupaten Garut adanya pembiaran dan kelalaian.

“Masyarakat tidak mengetahui program DBHCT, apa saja peruntukannya. Sehingga pemerintah perlu hadir untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada program DBHCT untuk kepentingan masyarakat dan kerakyatan. Jangan sampai Program DBHCT hanya digunakan untuk kepentingan kapitalis. Untuk itu pemerintah perlu hadir untuk menyelamatkan anggaran negara dengan menyalurkannya sesuai kebutuhan masyarakat Garut, yang saat ini membutuhkan sokongan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sebagai indikator IPM di Kabupaten Garut,” jelasnya.

SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT

AMPG menyarankan seluruh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Garut, dengan cara mengakses segala bentuk informasi resmi yang dikeluarkan lembaga resmi oleh lembaga yang memiliki legalitas hukum yang jelas.

“Masyarakat tidak boleh alergi terhadap politik. Kita memiliki kewajiban yang sama untuk meningkatkan kualitas politik, agar para oknum yang melakukan kejahatan di dunia politik bisa diminimalisir,” paparnya.

Asep Kusmawan dan Mahbub menambahkan, program DBCHT merupakan isu yang harus didorong secara hukum. Kaitan masalah peran sebagai pengawal pengaman dan pelaksanaan pembangunan, progres proyek pembangunan yang bersifat strategis, fokusnya harus ke pendidikan dan kesehatan.

“Hal ini harus diakselerasikan dengan pengawas eksekutif yakni pihak legislatif. APH juga harus melaksanakan pengawalan dan pengamanan terkait program DBHCT. Selain itu, program ini harus disosialisasikan secara luas kepada khalayak umum,” pungkasnya.
(Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *