Anggaran Pelantikan dan Monitoring Kades Serentak Rp 377 Juta

GARUT (LOGIKANEWS.COM) – Belum lama ini Pemerintah Kabupaten Garut melantik 80 kepala desa. 79 kades hasil dari proses pemilihan kepala desa serentak gelombang II yang digelar Pemkab Garut dan satu kades hasil PAW (Pergantian Antar Waktu).

Baru saja pelantikan dilakukan, namun kabar miring langsung berkembang luas. Pihak panitia pelantikan kepada desa hasil pemilihan serentak gelombang II di Kabupaten Garut diduga menarik uang jutaan rupiah kepada seluruh kades terpilih.

Isu yang terus bergulir ini mendapat respon dari pihak panitia pelantikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Garut. Menurut sejumlah panitia, uang tersebut hasil kesepakatan antara tim panitia dan seluruh kades terpilih. Bahkan panitia dan bendaharanya pun langsung dipegang oleh kades terpilih yang akan dilantik.

Namun demikian, panitia tidak bisa menjelaskan berapa jumlah anggaran yang disediakan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Kabupaten Garut Tahun Anggaran (TA) 2017. “Kami menerima uang Rp 1 juta dari masing-masing kepala desa. Uang ini kami gunakan untuk keperluan pelantikan, mengingat anggaran yang disediakan Pemkab Garut tidak cukup,” ungkap salah satu panitia pelantikan kades serentak, Tedi.

Menurut Tedi yang juga menjabat sebagai Ketua Parade Nusantara Kabupaten Garut, kekuatan anggaran yang disediakan Pemkab Garut hanya bisa untuk alokasi mamin (makan minum) saja. Untuk itu, Ketua Penggerak PKK, Ketua Panitia PJS dan Ketua BPD membahas kekurangan anggaran tersebut dan disampaikan kepada seluruh kades.

“Pada saat itu, dari para kades muncul protes. Karena semuanya mengalami phobia, belum lagi perihal tim sukses gimana. Maka dari itu, persoalan kekurangan diserahkan kepada Parade dan Apdesi, sedangkan Kabid DPMD disuruh keluar. Kekurangan anggaran itu harus seperti apa, akhirnya diplur ke semua kades yang akan dilantik,” ujar Tedi.

Selain itu, sambung Tedi,  kalau ada kepentingan masalah mamin gimana akhirnya dialokasikanlah untuk sewa tenda, kursi dan sound sistem yang jatuhnya Sejuta Rupiah, dan itu dibuat panitia oleh kades definitif. “Ketuanya Kepala Desa Pangauban, Bendaharanya Kades Cidatar dan Bendaharanya Apep dari Sukaresmi. Sudah selesai dan tidak ada masalah lagi,” katanya.

Rp 1 Juta, terang Tedi bukan dari DPMD. Kebetulan saat itu dirinya juga yang memandu acaranya. Satu kepala desa diberikan 15 orang. Ternyata memang kenyataannya panitia kabupaten kewalahan, karena yang dialokasikan 15 orang, tapi pengantar yang datang sampai 6 mobil untuk satu kepala desa.

“Untuk anggaran mamin, tamu khusus diberikan prasmanan dan tamu undangan diberikan nasi kotak. Tapi akhirnya kacau dan kami tim panitia tidak kebagian nasi,” ungkap Tedi di ruang Bidang Pemdes, DPMD Garut beberapa pekan lalu.

Tedi kembali menjelaskan, Anggaran dari APBD untuk biaya pelantikan Rp 10 juta itupun untuk mamin. Namun terkait anggaran keseluruhan yang tercantum di APBD TA 2017 yang tertulis Anggaran pelantikan kades definitif Rp 127 juta dan anggaran monitoring Pilkades Rp 250 juta, Tedi mengaku tidak tahu. “Duka tah etamah (Kalau yang itu saya tidak tahu, red). Namun kalau ada kepala desa mengaku memberikan uang lebih dari Rp 1 Juta, maka akan saya gebugin,” jelasnya.

Dikatakannya, terkait pelantikan kepala desa serentak gelombang II jangan ada manuver isu. Pihak panitia sangat peduli terhadap pelantikan kades. Kalau ada manuver profit, maka bisa dipastikan pihaknya tidak mendapatkan untung. “Bendahara dan panitia adalah kades yang dilantik. Anggaran mamin untuk pelantikan hanya Rp 10 juta,” ujar Tedi diamini Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Herna Sunarya.

Masih menurut Tedi, dirinya merasa kasihan kepada Kabid DPMD, Asep Mulyana karena harus nombokin biaya untuk pelantikan. Contohnya, untuk alokasi keamanan. Itu sudah ditanggulangi oleh bupati, tapi akhirnya kekurangannya tetap saja kepada panitia kabupaten diantaranya pak Kabid. “Dia harus pinjam kesana kemari, saya kasihan,” tandasnya.

Tedi menambahkan, kalua ada dari pihak desa yang mengaku memberikan uang lebih dari Satu Juta, maka dirinya langsung yang akan menghajarnya. “Akan saya gebugin, karena pada saat diplur tidak pernah berbicara masalah nilai. Saya pun tidak tahu, karena yang menerima uangnya adalah pihak desa,” ungkapnya. (Asep Ahmad).

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *