APBD Garut Ada yang Mengalir ke Polres

GARUT (LOGIKA) – Isu yang merebak terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut yang diduga mengalir ke dua institusi penegak hukum mulai hilang bak ditelan bumi. Padahal sebelumnya, LSM Gugus Garut Terpadu (GUGAT) mempertanyakan anggaran yang digunakan oleh dua institusi penegak hukum yakni pembangunan gerbang, batu prasasti dan lapangan olahraga di belakang Kantor Kejaksaan Negeri (kejari) Garut.

ASPAL: TA 2017 Halaman Mapolres Garut dilakukan pengaspalan. Dalam gambar terlihat saat pelaksanaan sebelum selesai. Namun saat ini proyek tersebut sudah tuntas. (FOTO: dok)

Selain itu, LSM Gugat pun mempertanyakan pengaspalan di Halaman Mapolres Garut. Pertanyaan itu muncul tatkala Garut diterjang banjir yang kedua kalinya. LSM Gugat juga mempertanyakan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kabupaten Garut yang diduga tidak menerapkan anggaran pemeliharaan bahu jalan.

Ketua LSM Gugus Garut Terpadu (Gugat), Iwan Khatok kepada wartawan mengatakan, sumber anggaran untuk pembangunan di kedua instansi vertikal menimbulkan pertanyaan. Apakah sumber anggaran kedua instansi vertikal tersebut masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau tidak.

Walaupun, kata Iwan, ada pejabat Pemkab Garut sekedar membantu itu tidak apa-apa, tetapi kalau saja anggaran itu asal muasalnya tidak jelas, maka patut dipertanyakan.

“Sesama Muspida saling membantu itu sah-sah saja, selama sesuai dengan aturan. Tetapi, karena kedua instansi ini merupakan lembaga lintas sektoral, maka ada aturan khusus yang harus diterapkan,” ujar Ketua LSM GUGAT, Iwan Kurniawan, Rabu (07/06/2017) lalu.

Dalam waktu yang sama, selain mempertanyakan pembangunan di dua instansi, Iwan juga mempertanyakan tentang kejadian banjir yang meluluhlantahkan sebagian tempat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Garut, hari Senin (05/07/2017). Iwan menduga, Pemkab Garut melalui Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) tidak menerapkan anggaran pemeliharaan jalan secara maksimal.

“Pemeliharaan jalan dilaksanakan oleh dua tim. Tim pertama, untuk pelaksanaan pembangunan Drainase, Saluran dan Bahu Jalan (DSB,red). Kedua, tim untuk pelaksanaan pekerjaan tambal sulam,” papar Iwan.

Kenapa pihaknya menyoroti lembaga penegak hukum Polres dan Kejari Garut, menurut Iwan LSM GUGAT selama ini mengaku tengah menyoroti kasus-kasus besar di Kabupaten Garut, salah satunya terkait anggaran pemeliharaan jalan di seluruh Kabupaten Garut.

Disebutkan Iwan, fakta yang paling menonjol terjadi di depan halaman Kantor LSM GUGAT, Jalan Pembangunan No. 56, Kampung Karang Mulya, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.

“Di depan kantor kami sendiri belum pernah ada kegiatan pemeliharaan bahu jalan, sehingga menyebabkan banjir di setiap kali hujan turun. Untuk itu, kami berani menduga bahwa Dinas PUPR tidak melaksanakan pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan maksimal,” ungkap Iwan Khatok.

Selain pemeliharaan jalan, Iwan Khatok juga mempertanyakan tonase kendaraan setum sebagai pengeras jalan. Selama ini kata Iwan, seringkali dikeluhkan jalan mudah rusak. Kejadian ini serasi dengan dugaannya terkait kendaraan setum yang tidak sesuai dengan aturan.

“Silahkan cari kendaraan setum yang memiliki berat sampai 10 ton. Karena ruas jalan di Kabupaten Garut yang mengharuskan menggunakan setum dengan beban 10 ton,” ugkapnya.

Sementara itu, Kasubag Humas Polres Garut, Ridwan TB kepada wartawan, Rabu (15/06/2017) membantah dugaan LSM GUGAT. Menurut Ridwan, pengaspalan halaman Mapolres Garut berasal dari Polda Jabar dan bukan dari institusi lain yang ada di Kabupaten Garut. “Bukan. Pengaspalan halaman kantor Polres Garut ini berasal dari Polda Jabar,” ujarnya singkat.

Kajari Garut, Mamik Suligiono sampai saat ini tidak bisa menemui wartawan. Orang nomor satu di Kejari Garut ini meminta wartawan menemui Kasie Intel Kejari Garut, Endang Supriatna. Namun sampai saat ini yang bersangkutan pun mengaku tidak tahu anggaran yang dipakai Kejari Garut untuk membangun sebagian sarana Kejari Garut. “Aduh, jangan sama saya, langsung saja ke Pak Kajari. Atau nanti saya laporan dulu ke pak Kajari,” ujar Endang kepada wartawan.

Setelah sekian lama berlalu, wartawan mendapat jawaban yang berbeda dari Kapolres Garut, AKBP Novri Turangga E MH M Si. Novri menyebutkan bahwa anggaran renovasi di Polres Garut merupakan anggaran yang berasal dari APBD Garut. Walaupun orang nomor satu di Polres Garut ini awalnya bertanya dulu ke wartawan, namun akhirnya Novri mengaku dengan tegas bahwa anggaran dari APBD Garut digunakan untuk renov.

“Bantuan apa apa, kapan informasi dari mana,” papar Novri saat pertamakali menjawab pertanyaan wartawan terkait anggaran yang tercantum di Buku APBD Garut TA 2017, tentang Rehabilitasi/Pembangunan Polres Garut Rp 300.000.

Setelah wartawan mengirimkan sepotong lampiran yang mencantumkan nama kegiatan dan anggaran untuk Polres Garut melalui WA nya, Novri pun langsung menjawab bahwa memang benar ada anggaran untuk Polres Garut dari APBD Garut TA 2017.

“Iya renov kantor betul dari Pemda Garut,” ujar Novri saat dihubungi wartawan melalui sambungan WA nya, Minggu (06/08/2017). (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *