Babak Baru Pengadaan Lahan Periode Rudy-Helmi Terindikasi Pidana

0 913

LOGIKANEWS.COM – Investigasi Media Logikanews.com (Grup Majalah Logika dan Majalah Intan)  terkait pengadaan lahan yang dilakukan Pemkab Garut menemui babak baru.

Sejumlah sumber media ini menyebutkan adanya indikasi tindak pidana seputar pengadaan lahan untuk Bumi Perkemahan (Buper) di sekitar Gunung Guntur, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Pengadaan Buper atau dikenal dengan lahan Camping Ground ini diduga kuat mencaplok lahan negara dibawah Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Sebelumnya dugaan ini mencuat tatkala salah satu lembaga melaporkan kasus ini ke Polda Jabar.

Sejumlah pejabat pun berbondong-bondong datang ke Mapolda Jabar. Mulai dari Kepala Desa, Camat, sejumlah pegawai sampai Kepala Dinas di Pemkab Garut dan bahkan pihak BKSDA serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Garut ikut dipanggil Polda Jabar.

Selain unsur pejabat, pihak pemilik lahan yang menjual lahannya kepada Pemkab Garut, yakni H Agus SM alias Agus Odong dan anaknya H Serli Besi pun disebut-sebut telah memenuhi undangan Polda Jabar.

Namun kasus ini sempat menghilang karena terkonsentrasi pada proses Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung bulan Juni Tahun 2018. Kini nara sumber Media ini mengaku sudah mendengar adanya pelanggaran pidana.

“Proses jual beli lahan untuk Buper di Citiis, Gunung Guntur, Tarogong Kaler terindikasi kuat ada pelanggaran tindak pidana. Pemkab Garut mengeluarkan anggaran cukup besar dan menguntungkan oknum pemilik lahan sebanyak miliaran rupiah. Tanah yang dibeli Pemkab Garut diduga kuat terdapat lahan milik negara yang berada di bawah BKSDA,” ujar sumber Logika.

Sumber yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengaku terus memantau pembelian lahan oleh Pemkab Garut, diantaranya pembelian lahan untuk pembangunan Buper dan Gedung Diklat.

Dirinya mendengar kabar bahwa BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) yang berada di Yogyakarta sebagai pihak yang mengetahui koordinat dan batas wilayah sudah menyebut bahwa terdapat lahan milik negara yang ikut dijual.

“Untuk lebih jelasnya langsung konfirmasi ke BKSDA, tepatnya ke Seksi Konservasi Wilayah V Kabupaten Garut. Namun saya yakin informasi ini akurat.  Apabila benar Pemkab Garut membeli lahan negara ini artinya negara membeli lahan kepada negara, tetapi uangnya diberikan kepada pihak penjual,” paparnya.

Dalam hal ini, tambah sumber, jelas ada tindak pidana. Dugaan pencaplokan oleh pihak penjual. “Ini harus diusut tuntas. Jangan sampai uang negara dan hak rakyat dinikmati segelintir oknum tidak bertanggung jawab,” ujar sumber.

Sumber menegaskan, pihak Polda harus mengusut tuntas kasus ini. Pihak Polda diharapkan bisa melakukan proses hukum mulai dari asal-usul pemilik lahan, proses jual beli lahan dari warga kepada pihak pengusaha, proses jual beli dari pengusaha kepada pemkab Garut, proses rekomendasi dari desa ke kecamatan sampai dengan keluarnya ijin.

Selain itu, pihak Polda Jabar juga diminta untuk melakukan penelusuran tentang luas lahan, peta lokasi, proses pengadaan lahan dan penganggaran oleh pihak Pemkab Garut, penentuan harga jual sampai dengan proses pembayaran serta kemana uang itu mengalir.

“Kami menduga ada kongkalikong sejumlah oknum untuk mengambil keuntungan dari jual beli lahan untuk Buper dan Diklat di sekitar Gunung Guntur. Siapapun yang harus bertanggung jawab harus diproses sesuai prosedur hukum,” ungkap sumber.

BACA JUGA:

 http://www.logikanews.com/kadispora-garut-sebut-soal-kasus-buper-bola-panas-ada-di-bpn/

Sementara itu, beberapa petugas BKSDA Seksi Konservasi Wilayah V yang ditemui media ini di kantornya mengatakan, kasus ini sedang ditangani pihak Polda Jabar. Terkait kabar tentang adanya dugaan tindak pidana itu memang benar.

“Katanya sih begitu. Ada lahan BKSDA yang ikut terjual. Namun untuk lebih jelasnya harus langsung konfirmasi kepada Kepala Seksi pak Purwantono. Namun beliau saat ini tidak di tempat, lagi berada di Cihau. Besok saja pagi-pagi datang lagi ke sini,” ujar beberapa petugas yang ada di Kantor Seksi Konservasi Wilayah V Garut, Rabu (01/08/2018).

Untuk memastikan informasi tersebut Media ini juga mendatangi Kepala Kantor BPN Garut, H Susilo. Namun yang bersangkutan tidak bisa ditemui. Tetapi, berdasarkan keterangan TU BPN Garut, Achmad Syam bahwa pihak pengukur dari BPN memang telah memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar.

“Pihak BPN dipanggil Polda karena melakukan pengukuran lahan untuk Camping Ground,” ujar Achmad didampingi para petugas BPN, Rabu (01/08/2018).

Achmad yang baru beberapa bulan bertugas di BPN Garut mengatakan, berdasarkan keterangan dari beberapa bidang di BPN Garut, Polda meminta kepada BPN untuk melakukan pengukuran ulang, karena saat itu belum ada sertifikat dan peta bidang.

Namun tentunya hal itu bisa dilakukan, apabila BPN terlebih dahulu mendapat pengajuan resmi dari Dispora Garut, tetapi sampai saat ini belum ada pengajuan resmi dari Dispora Garut. “Setelah itu baru ditindaklanjuti. Selama tidak ada pengajuan dari Dispora, BPN Tidak akan melakukan pengukuran ulang,” katanya.

Menurut Achmad, dalam persoalan Buper BPN ikut dipanggil Polda Jabar karena melakukan  pengukuran saja. “Kami hanya ketiban sial,” ujar Achmad.

BACA JUGA:

http://www.logikanews.com/kuswendi-kalau-mau-dibukamah-tadinya-ada-yang-mau-meras-tetapi-tidak-saya-kasih/

Sementara itu, Kepala Seksi Konservasi Wilayah V kabupaten Garut, Purwantono yang ditemui LogikaNews.Com di kantornya, Kamis (02/08/2018) mengatakan, keterangan dari BPKH terkait kasus pengadaan lahan Buper di sekitar Gunung Guntur sampai saat ini masih dalam proses. Keputusan dari Poldanya baru sebatas pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Dirinya tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh.

“Yang berwenang menentukan apakah tanah tersebut memang benar milik H Agus atau milik BKSDA, BPKH lah yang lebih tahu. Kalua saya tidak bisa berkomentar,” papar Purwantono.

Pria yang mudah akrab ini juga menjelaskan, Polda sendiri mengarahkannya ke BPKH. Kondisi di lapangan tidak ada batas fisik yang jelas, kecuali ada pal batas yang jelas atau pagar bisa kelihatan. Walaupun awalnya pal batas itu memang ada, namun dalam perkembangannya dari waktu ke waktu menjadi tdak ada.

“Pembatas antara tanah warga dan BKSDA hilang atau ada yang mencabut itu perlu penyidikan. Biasanya Pal batas dibuat dari beton. Yang melakukan rekuntruksi batas adalah BPKH,” terangnya.

Menurut Purwantono, untuk memastikan apakah ada pencaplokan lahan BKSDA atau tidak ada, dirinya berpandangan statemen itu terlalu awal. Dirinya tidak bisa memastikan, karena takut keliru dan yang berwenang menyampaikan itu adalah BPKH.

“Yang mengajukan perhitungan lahan yang dikhawatirkan ketidakjelasan tanah, idealnya pemilik tanah yang mengajukan itu ke BPKH. Hal ini berdasarkan pengalaman saya ketika PT Rafles hendak melakukan pembangunan di lokasi yang berbatasan dengan BKSDA. PT Rafles mengajukan perhitungan dan pengukuran ke BPKH,” paparnya.

Masih menurut Purwantono, kalau Pemerintah yang mengajukan pengukuran itu ke BPKH, maka tentu harus melihat dulu ketersediaan anggaran. Sedangkan pengajuan anggaran belum tentu disetujui.

“Kalau menunggu anggaran dari pemerintah harus menunggu lama, padahal pemilik tanah sudah ingin menjual. Maka pemilik tanah berinisiatif mengajukan pengukuran ke BPKH. Seharusnya Pak Agus sebagai pemilik lahan mengajukan dulu pengukuran ke BPKH, sehingga kekhawatiran mencaplok lahan BKSDA bisa dihindari,” papar Purwantono.

BACA JUGA:

http://www.logikanews.com/sejumlah-pejabat-dipanggil-polda-jabar-terkait-penambahan-asset-periode-rudy-helmi/

Purwantono juga menjelaskan, apabila ada pencaplokan lahan BKSDA tentu tidak diperbolehkan. Namun tahapan itu semua tergantung Polda Jabar. Komentar dirinya terkait kasus ini sepenuhnya menyerahkan ke Polda Jabar. “Untuk menyimpulkan lebih awal saya tidak bisa. Di Polda Jabar saya ditanya terkait wewenang dan Tupoksi BKSDA sebatas mana,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Purwantono sedikit menjelaskan tentang tentang Tupoksi dan struktur organisasi lembaga yang menaunginya. “Kalua kami menyelanggarakan konservasi di dalam lingkup wilayah Garut diantaranya TWA di Gunung Guntur. Sedangkan struktur organisasinya mulai dari BKSDA Jawa Barat, turun ke Bidang Wilayah III Ciamis, kemudian Bidang Konservasi Wilayah V dan yang terakhir di tingkat lapangan atau resort,” imbuhnya.

Sebagai kepala Seksi Konservasi Wilayah V Kabupaten Garut, Purwantono mengakui bahwa untuk masalah pembatasdi lapangan memang tidak jelas, tidak terlihat secara langsung. “Untuk memastikan pembatas itu BPKH yang menentukan. Intinya kami masih menunggu proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar. Mulai data, peta dan lainnya sedang diselidiki,” pungkasnya. (Asep Ahmad)

 

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.