Budi Juanda: Kuswendi Duduk di Pesakitan, BKSDA Jangan Berlindung Dibalik BPKH

SIDANG: Kadisppra Garut, Kuswendi saat menjalani persidangan di PN Garut. Kuswendi dikenakan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH. (FT: Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Garut, Kuswendi yang kini duduk dipesakitan karena kasus pengadaan lahan untuk pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) menjadi sosok yang tengah diperbincangkan masyarakat Garut. Pasalnya, pria ini diduga dianggap melakukan pelanggaran dengan tidak mengajukan AMDAL dalam pembangunan Buper, padahal lembaga yang dia pimpin merupakan pemrakarsa proyek bernilai miliaran rupiah didaerah yang berbatasan dengan Taman Wisata Alam (TWA).

KAWAL: LSM Front Garda Reformasi (FBR) PAC Tarogong Kaler akan ikut mengawal pelaporan ulang dugaan Tipikor pada pengadaan lahan untuk pembangunan Buper yang akan dilakukan Front Pemuda Guntur (FPG) ke Polres Garut. (FT: Asep Ahmad)

Namun baru-baru ini, salah satu aktivis profesional di Kabupaten Garut mempertanyakan kinerja BKSDA sebagai penanggung jawab lahan yang berbatasan dengan proyek Buper. Ditetapkannya Kuswendi sebagai tersangka memunculkan pertanyaan besar terhadap BKSDA selaku pemilik lahan. BKSDA memiliki tanggungjawab atas lahan yang berbatasan dengan lokasi lahan pembangunan Buper itu harus jelas. Arealnya dari mana sampai mana. Sampai saat ini BKSDA mengaku tidak tahu, dengan alasan titik nol ada di BPKH. Sehingga kinerja BKSDA selama ini patut dipertanyakan.

Untuk itu LSM FPG akan meminta BKSDA, BPN, BPKH dan Pemkab Garut melakukan pengukuran ulang. Sehingga bisa jelas mana saja tanah negara dan tanah masyarakat. Panitia survey, panitia pengadaan lahan serta tim lainnya berkaitan dengan pengadaan lahan untuk pembangunan Buper harus jelas. Dengan adanya tim-tim itu, selain akan mempertegas batas tanah dibawah kewenangan BKSDA dan Tanah Pemkab Garut, juga akan memperjelas siapa pemilik tanah yang menjual kepada Pemkab Garut.

“Sejak awal kami tetap teguh pada pendirian, dimana pengadaan lahan untuk pembangunan Buper diduga syarat dengan korupsi. Untuk itu kami mempertanyakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab BKSDA, yang selama ini selalu beralasan bahwa titik nol batas BKSDA ada di Yogyakarta tepatnya di BPKH,” ungkap Budi Juanda selaku petinggi LSM Front Pemuda Guntur. Budi Juanda menegaskan, LSM FPG dan LSM GBR PAC Tarogong Kaler akan menyikapi kasus pengadaan lahan untuk Buper sampai tuntas.

“Kami curiga dan menengarai ada keterlibatan para oknum pejabat di Bappeda Garut, DPPKA (BPKAD, red), BPN Garut, Dispora, DPRD, DPMPT, Disperkim, Dinas PUPR dan Dinas LH serta pihak kecamatan dan desa. Untuk memperjelas kasus ini kami akan kembali menelisik dari bawah, yakni siapa saja tim perencanaan lokasi, tim pengadaan lahan, tim survey dan tim pembayaran,” paparnya.

Selain itu, Budi Juanda mengaku akan mempertanyakan kenapa sejumlah instansi mengeluarkan rekomendasi untuk perijinan, selama mereka belum mengetahui siapa pemilik lahan untuk pembangunan Buper tersebut.

“Salah satu saksi di Pengadilan Negeri, saat ditanya oleh Hakim, apa alasan dikeluarkannya rekomendasi untuk perijinan pembangunan Buper kalau belum diketahui siapa pemilik lahan menjadi salah satu pertanyaan yang sama dengan pertanyaan kami,” paparnya.

Budi pun kembali mempertanyakan tugas BKSDA Garut yang selama ini belum menentukan mana saja lahan BKSDA yang sebenarnya. “Kami akan kembali meminta ketegasan dari BKSDA, karena selama ini BKSDA belum memberikan kejelasan kepada kami, mana saja batas-batas lahan BKSDA,” pungkasnya. (Asep Ahmad).

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *