Cabup Nomor Urut 2 dari Partai Golkar Ini Ditangkap KPK

0 752

“Kemudian, kami sampaikan pula dari hasil raihan pengundian nomor urut paslon, H. Rukhimat-Agus Masykur nomor urut Satu, Hj Imas Aryumningsih-Sutarno nomor urut Dua, Dedi Junaedi-Budi Setiadi nomor urut Tiga,”

Maman Suparman

(Ketua KPU Subang)

LOGIKANEWS.COM – Pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Subang, bertempat di alun-alun Kota Subang. Dengan menyuguhkan beberapa hiburan gebyar musik dan menampilkan tradisi kesenian khas Subang seperti Sisingaan, menjadi daya tarik perhatian bagi warga yang melintas dijalur itu.

Ketua KPU Kabupaten Subang, Maman Suparman mengatakan, pihaknya merasa bersyukur karena kegiatan tersebut berjalan dengan meriah, aman dan kondusif. “Setelah dilakukan pengundian nomor urut, Ketiga paslon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh pihak KPU, akan melangsungkan ikrar deklarasi damai yang disaksikan oleh muspida,” ujarnya.

Lalu, pengundian dan penetapan nomor urut paslon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara terbuka. Kegiatan ini nanti dihadiri langsung oleh Komisioner Panwaslu, Muspida serta para saksi dari Ketiga paslon. “Kemudian, kami sampaikan pula dari hasil raihan pengundian nomor urut paslon, H. Rukhimat-Agus Masykur nomor urut Satu, Hj Imas Aryumningsih-Sutarno nomor urut Dua, Dedi Junaedi-Budi Setiadi nomor urut Tiga,” terang Maman, ketika ditemui Logikanews (Grup Majalah Logika dan Majalah Intan).

Namun nasib nahas sepertinya menimpa Kandidat Calon Bupati Subang No 2, Hj Imas Aryumningsih yang juga petahana. Imas terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Namun demikian. Berdasarkan keterangan dari Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menandaskan bahwa pencalonan Imas-Sutarno masih berjalan.

“Pengalaman yang lalu, walau sudah menjadi terpidana proses Pilkada tetap berjalan. Apabila nanti menjadi terpidana yang bersangkutan tetap dilantik kemudian diberhentikan,” ujar Wahyu kepada wartawan di KPU, Jakarta, Rabu (14/02/2018).

Menurut Wahyu, secara prinsipil hal ini tidak menggangu tahapan Pilkada. Apabila kejadian tersebut menimpa calon kepala daerah, maka yang menggantikan posisinya jika terpilih adalah calon wakil kepala daerahnya.

“Partai Politik pengusung Paslon tidak bisa menarik dukungan. Apabila Parpol pengusung menarik dukungan secara administratif, akan ada sangsi berat yang akan dikenakan. “Sangsi terhadap Parpol yang menarik dukungan tersebut adalah Parpol bersangkutan dilarang mengusungPaslon di Pilkada selanjutnya,” paparnya.

Wahyu menegaskan, Statement administrative yakni dengan datang ke KPU setempat memberikan surat penarikan tidak jadi mendukung, ini yang tidak bisa. “Tetapi kalau hanya statemen politis, itu hak Parpol,” katanya. (Janoka/Laela)

 

 

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.