Carut Marut Proyek Mega Miliar, Adik Bupati Garut “Kuasai” Toilet Pasar Samarang

LOGIKANEWS.COM – Proyek pembangunan Pasar Samarang di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut hingga kini menjadi misteri. Banyak sekali temuan yang mengindikasikan terjadinya berbagai pelanggaran pada proyek yang hampir memakan anggaran Rp 30 Milyar tersebut.

Temuan demi temuan yang muncul dari kasus pembangunan Pasar Samarang ini diawali terjadinya dugaan jual beli kios oleh sejumlah oknum yang melibatkan oknum UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Garut, oknum Ikatan Warga Pasar (IWAPA), oknum LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta oknum pedagang yang mampu mengeluarkan kocek hingga ratusan milyar.

Setelah semua itu mengemuka ke permukaan, berbagai dugaan pelanggaran lainnya muncul, yakni pengakuan salah satu Pegawai Pemkab Garut yang menyatakan Site Plan Pasar Samarang belum disahkan, namun malah dikerjakan dan bahkan sudah dibayar 100 persen oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

Setelah itu, salah seorang Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Hukum Garut (STHG), Asep Muhidin yang melakukan kajian terkait isi Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Pemkab Garut dengan pihak ketiga sebagai pelaksana proyek yakni PT Tri Murti yang beralamat di Tasik Malaya. Berdasarkan kajiannya, Asep Muhidin menilai banyak pelanggaran berat, terkait proses pembayaran proyek Pasar Samarang.

Hal itu didasarkan pada isi dokumen-dokumen pembayaran yang dilakukan Pemkab Garut kepada pihak pengusaha. Diantaranya, dalam dokumen pembayaran, BPP pihak dinas tidak mengisi tandatangan dan memberi cap dinas. Judul kegiatan pada kwitansi pembayaran ditulis nama kegiatan pembangunan Pasar Wanaraja, padahal kwitansi tersebut untuk pembayaran Pasar Samarang.

Setelah beredar luas ke media, informasi tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) terkait pembangunan Pasar Samarang, muncul pembangunan siluman yang dilakukan oleh adik kandung bupati Garut, H DD. Pembangunan itu diantaranya pembangunan Mushola di lantai basement Pasar Samarang serta pembuatan Sumur untuk pengambilan air bawah tanah.

Yang dimaksud pembangunan siluman dikarenakan, bangunan mushola dan pembuatan sumur bor tidak ada dalam site Plan Pasar Samarang. Namun, adik Bupati Garut, H Rudy Gunawan ini berani melakukan pembangunan secara mendadak. Alasan kerabat bupati ini berani membangun Mushola dan sumur bor, karena dirinya menggunakan kocek sendiri dan diberi perintah oleh Kadisperindag, Wawan Nurdin.

Belum tuntas berita terkait berbagai dugaan pelanggaran berat sekitar pembangunan Pasar Samarang, muncul kabar terbaru yakni adanya dugaan gratifikasi oleh pihak pengusaha kepada Bupati Garut, H Rudy Gunawan SH MH MP.

Koordinator KMB, Abu Musa kepada wartawan, di Halaman Gedung KPK, Rabu (06/02/2019) mengatakan, pihaknya melaporkan dugaan gratifikasi dari salah satu oknum pengusaha kepada Bupati Garut Ada bukti kwitansi yang tertulis sebagai uang pinjaman Rp 2,7 Milyar dari pihak pengusaha kepada Bupati Garut, H Rudy Gunawan. Yang pada akhirnya kasus inipun dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dugaan kerugian negara yang kami taksir sekitar Rp 189 Milyar dan nilai gratifikasi yang diduga diterima oleh Bupati Rudy sekitar Rp 2,7 Milyar,” ungkap Abu.

Sebelumnya, salah seorang pengusaha yang disebut-sebut memiliki usaha pengelolaan toilet umum, H Dadan mengaku sebagai adik kandung Bupati Garut. H Rudy Gunawan.

Menurutnya, untuk mengelola toilet dimohonkan ada fasilitas untuk shalat, maka pihaknya tinggal menutup atap salah satu bangunan di lantai basemen Pasar Samarang. “Iya betul dekat penampungan sampah,” ujar H Dadan, saat ditanya wartawan soal alasan dan lokasi membangun mushola di Pasar Samarang, Tanggal 18 November 2019 lalu.

H Dadan yang dalam perbincangannya dengan media ini menggunakan Bahasa Sunda menuturkan, bangunan sebelah mushola ia hanya merapihkannya saja, sedangkan yang dilantai atas atau lantai II ia juga hanya merapihkannya juga.

“Sejak awal tempat itu kosong dan dipakai untuk melaksanakan ibadah shalat, hanya saja karena dikhawatirkan ada binatang atau apa-apa ketika sedang Shalat, maka tempat itu dipasang triplek agar tidak terlalu banyak debu kedalam mushola. Tempatnya saya buat nyaman untuk shalat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Dadan mengatakan, pembuatan mushola itu dipermasalahkan dikarenakan dirinya adik bupati. Namun ketika dijelaskan bahwa kedatangan media menanyakan pembuatan mushola berdasarkan Site Plan yang diberikan pihak Pemkab ke pihak pengusaha, maka harus dilaksanakan sesuai gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB), maka H Dd pun terdiam.

Selain itu, pembangunan Pasar Samarang pun menjadi salah satu temuan BPK dan dinyatakan ada kerugian negara, sehingga maksud dan tujuan wartawan melakukan konfirmasi bukan semata-mata karena dirinya adik bupati, Dadan pun menjawab bahwa pembangunan mushola sudah diketahui Kadisperindag Garut, H Wawan Nurdin.

“Anggaran yang kita gunakan merupakan uang pribadi, karena itu hanya fasilitas saja. Bayar retribusi WC juga hampir Rp 9.300.000. Nilai itu saya bayar untuk Satu tahun. Sedangkan tarif pungutan pengguna WC Rp 1.000,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, H Dadan menceritakan awal mula dirinya mengerjakan WC di Pasar Samarang. Dikatakannya, awalnya ketika ada pembangunan Pasar Wanaraja ada kegaduhan, lalu dirinya mengajukan surat ke Indag ingin mengelola parkir dan WC di Wanaraja. Saat itu Kadisperindag, Wawan Nurdin, mengatakan kepada dirinya jangan main proyek. Tetapi, untuk mengelola WC Pasar Wanaraja harus membuat WC darurat dulu.

“Saya jawab ok. Lalu dibuatlah WC darurat menggunakan anggaran sendiri di belakang Polsek Wanaraja. Tetapi setelah itu, kata Pak wawan janganlah jangan di Wanaraja. Ok kata saya, saya tidak mau tahu siapa yang mengelolanya. Kata pak Wawan Nurdin nanti saja Pasar Samarang, tetapi harus ini, bikinkan dulu mushola. Ya saya ikuti saja semuanya. Bikin air sendiri, membuat Sumur Bor sendiri, karena memang Samarang berbeda dengan Wanaraja, banyak bocor,” terangnya.

Ketika ditanya apakah pengelolaan WC itu sudah resmi ia kelola, H Dadan membantahnya. Menurutnya, yang sudah keluar itu baru surat rekomendasi dari IWAPA Pasar Samarang. Tetapi dari pihak dinas belum keluar surat. “Belum ada dari Dinas,” katanya.

Ketika ditanyakan pembangunan mushola karena tidak ada dalam Site Plan, maka apakah harus ada adendum dan lainnya, Dadan menjelaskan, membuat mushola tidak mengganggu apa-apa, bahkan bagus untuk sarana ibadah.

“Awalnya disana ada pedagang daging. Waktu saya bilang mau membuat mushola dan menayakan darimana ijin berjualan daging di tempat itu, pedagang tersebut mengatakan tidak apa-apa, karena tidak menganggu. Mushola itu kios kosong milik Pemkab Garut, yang sejak awal sudah digunakan untuk shalat. Yang sebenarnya yang harus dipersoalkan sebelah sana, masyarakat pasar sendiri yang membuat kios sendiri ditutupi terpal, padahal awalnya tidak ada. Preman dan pedagang menutup sendiri,” katanya.

Menurut H Dadan, keuntungan dari penglolaan WC satu harinya bisa menghasilkan sekitar Rp 150.000 untuk dua tempat. Itu sudah diluar bayar listrik, bayar pekerja. Sedangkan untuk air, tidak harus membayar PDAM karena menggunakan sumur bor. Saya pribadi yang mengeluarkan anggaran untuk membuat mushola, bayar listrik dan pekerja,” katanya. (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *