Deden Sopian: POKIR Sangat Berbeda Dengan “Jaring Asmara 2004

LOGIKANEWS.COM – Masifnya perihal pemberitaan dan isue persoalan Pokok Pikiran (Pokir) di DPRD Garut yang kabarnya sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Garut, yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh berbagai kalangan masyarakat maupun pegiat pergerakan di Kabupaten Garut, membuat anggota DPRD Kabupaten Garut H. Deden Sopian SH.I, buka suara untuk klarifikasi perihal isu Pokir tersebut, terlebih dihubungkan dengan kasus “Jaring Asmara 2004”.

 

Deden Sopian yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar menyikapi tentang pemberitaan Pokir dan BOP dewan, yang selama ini diperbincangkan.
“Saya tidak ingin membuat pembenaran, dan saya ucapkan terima kasih atas kritik yang selama ini di sampaikan oleh rekan-rekan LSM maupun kawan pergerakan,” ujarnya.

Deden mengatakan, pihaknya ingin klarifikasi saja, walau sudah dijelaskan oleh Ketua Komisi B DPRD Garut, Dudeh Ruhiyat yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan dan pak Yusep dariFraksi Nasdem serta juga Ibu Mas Yayu Siti Saputro dari Fraksi Demokrat, beserta Kang Hasanudin dari LBH Pasundan. “Kurang produktif rasanya kalau terus-terusan menyudutkan lembaga DPRD tanpa bukti yang akurat,” ungkap Deden Sopian.

Deden juga menyampaikan, Pokir sangat jauh beda dengan “Jaring asmara 2004”, karena jaring asmara itu dananya disediakan dibantuan sosial dan pengaju proposal bisa langsung mencairkan dananya dibagian keuangan dan dikerjakan oleh panitia. Sehingga pengaju dan pelaksana bisa bermasalah karena harus bertanggung jawab atas kegiatan yang di cairkan dananya, makanya peraturannya diganti oleh pemerintah agar tidak bermasalah.

“Sedangkan Pokir itu alurnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui tahapan Musrenbang dan menjadi program rencana kegiatan pemerintah Daerah RKPD, yang selanjutnya menjadi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai teknis pengerjaannya,” katanya.

Deden menegaskan, disetujui atau tidaknya sudah merupakan pertimbangan hasil kajian SKPD terkait. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) akan mengevaluasi pengerjaan SKPD tersebut apakah ada penyelewengan atau tidak. Akan terlihat hasilnya di dokumen Laporaan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Kita bisa melihat kegiatan mana saja yang menjadi temuan. Dan semestinya itu yang harus Kita kawal bersama demi garut yang lebih baik,” paparnya menjelaskan.

Adapun BOP biaya operasional itu, sambung Deden Sopyan diperuntukan bagi pimpinan dewan sesusai dengan PP No.18 tahun 2017, guna menunjang kegiatan tatkala ada kunjungan lapangan.

“Namun bagaimanapun kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan,” pungkasnya. (Arif Ridwan)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *