Diduga Menggelapkan Pajak Mamin Dinkes Garut Oknum Pejabat Akan Dilaporkan ke Kejaksaan Garut

LOGIKANEWS.COM – Praha di Kabupaten Garut terus bermunculan. Menjelang Pemilihan Presiden Republik Indonesia tanggal 17 April tahun 2019 mendatang ini sejumlah kasus di Kota Intan terus mencuat satu persatu. Mulai dari kasus sejumlah pejabat kepala desa, kepala dinas bahkan sampai pejabat setingkat bupati yang dilaporkan Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Di awal tahun 2019, sejumlah instansi pun dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) yang dilaporkan Aliansi Masyarakat Peduli Garut (AMPG) terkait perencanaan dan penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Garut tahun 2017.

Selain itu, salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Garut (STHG), Asep Muhidin terus mengorek dugaan jual beli kios di Pasar Samarang yang diduga melibatkan sejumlah oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Garut serta banyak kasus lainnya.

Kini, Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB) mengancam akan melaporkan salah satu pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, inisial AR ke kejaksaan Negeri Garut terkait dugaan penggelapan pajak Mamin (makan minum) tahun 2017 senilai Rp 15.000.000 serta dugaan pemalsuan tandatangan dan stempel basah Bapenda (badan pendapatan daerah).

Pasal penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 menyebutkan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

“Oknum pejabat di Dinkes Garut ini akan kami laporkan ke Kejaksaan Negeri Garut dan MP3D terkait kode etik ASN. Sebelumnya pejabat ini pernah diterpa isu dugaan perselingkuhan juga,” ujar Koordinator KMB, Abu Musa Hanif M kepada media ini, Selasa (26/03/2019) lalu.

Selain Pasal Penggelapan, oknum pejabat ini juga akan dilaporkan dengan Pasal tindak pidana berupa pemalsuan yakni Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 263 poin 1 disebutkan barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

“Dan di poin 2 Pasal Pemalsuan diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,” papar Abu Musa.

Sementara itu, oknum pejabat yang diduga telah melakukan penggelapan pajak mamin di Dinkes Garut dan pemalsuan cap, AR saat hendak dikonfirmasi tidak ada di tempat. Menurut sejumlah pegawai di Dinas Kesehatan, AR sedang tugas ke luar daerah. “Bapak sedang tugas luar,” ujar sejumlah pegawai Dinkes Garut yang sedang sibuk dengan aktifitasnya, Rabu (26/03/2019). (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *