Dishub Garut Tak Mampu Kejar Target Parkir

LOGIKA INVESTIGASI PAD GARUT

0 158
PENJELASAN: Dalam UU RI No.28 Tahun 2009 dijelaskan tentang pajak parkir sebagai salah satu item penting untuk meningkatkan pembangunan. (FT: Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut salah satunya dari pendapatan pajak parkir. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU ini, pada Bab II tentang Pajak, Bagian Kesatu yakni tentang Jenis Pajak, Pajak Parkir termasuk dalam Pasal 2 ayat (2) point g tentang Jenis pajak kabupaten/kota.

Jenis pajak kabupaten/kota pajak terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini artinya, pajak parkir termasuk pajak yang diandalkan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan PAD.

Lalu, bagaimana pendapatan pajak parkir yang dihasilkan Pemkab Garut melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan (Dishub) yang didalamnya terdapat Bidang Parkir.

Melalui wawancara LogikaNews.Com (Grup Majalah Logika dan Majalah) dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, DR.H Suherman SH. M.Si, 11 April 2018 lalu mendapati jawaban yang cukup memprihatinkan. Orang nomor satu di Dishub Kabupaten Garut ini mengaku tak mampu mengejar angka yang ditargetkan.

“Target pendapatan dari parkir tahun 2017 sebesar Rp 1.150.000.000, namun kami hanya mampu mengumpulkan sekitar Rp 900.000.000 pertahun atau sebanyak 82 persen,” ujar Suherman di ruang kerjanya.

Mantan Kasatpol PP dan Staf Ahli di Setda Garut ini mengatakan, pencapaian pendapatan parkir Tahun 2017 lalu sama seperti target awal di tahun sebelumnya. Tidak ada kenaikan signifikan setelah ditetapkan target baru yang lebih besar. Padahal, sambung Suherman, tahun demi tahun peningkatan kendaraan roda dua dan roda empat memang bertambah, namun pendapatan parkir tetap tidak meningkat signifikan.

Menurutnya, tidak tercapainya pendapatan dari bidang perparkiran disebabkan berbagai kendala. Diantaranya, banyak jalan yang sudah menjadi SRP atau Satuan Ruang Parkir, sesuai dalam SK Bupati Garut, tetapi tidak bisa dipungut parkir. “Yang menjadi kendala di lapangan bahwa memang kendaraan banyak, tetapi yang disahkan untuk dipungut itu SRP yang sudah ada dalam SK Bupati contohnya jalan Ciledug, Pasundan, Ahmad Yani. Tetapi tidak semua bahwa jalan itu bisa dipungut parkir,” ujar Suherman.

Suherman pun memberikan alasan lain, kenapa pihaknya tidak mampu mengejar target parkir. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggapnya sebagai kendala. Keberadaan PKL tidak bisa ditarik parkir karena bukan kendaraan. “Pertama, yang menjadi kendala sekarang dengan PKL ruang parkir tertutup, sehingga tidak bisa diganggu gugat. PKL tidak bisa ditarik retribusi karena bukan kendaraan. Kedua, potensi yang ada tidak segera dirubah dan ditetapkan SK bupatinya. Karena tidak mudah, harus ada kajian dulu,” tandasnya.

Masih menurut Suherman, potensi parkir yang menjadi penghasilan buat PAD paling utama di sepanjang Jalan Mandalagiri dan Pasar Baru. Dan apakah potensi itu hilang, memang pihaknya tidak mampu mencapai target parkir di beberapa tempat yang memang masuk pada lokasi SPR tetapi sudah berubah fungsi. “Itulah gambaran yang secara kasat mata yang terjadi secara umum,” ujarnya.

Ketika ditanyakan soal pendapatan parkir dari beberapa pusat perbelanjaan yang besar di Kabupaten Garut, Suherman menjelaskan bahwa parkir di pusat perbelanjaan besar setingkat Mall include langsung ke pajak. “Parkir di Mall itu langsung include dengan pajak,” katanya.

Kritik Parkir di RS dr Slamet Garut

Saat itu, Kadis Perhubungan Kabupaten Garut bertubuh kekar ini mengkritisi usaha perparkiran di RS dr Slamet Garut. Dia berpendapat, keberadaan usaha parkir di tanah Pemkab Garut yang berada di sebrang RS dr Slamet Garut itu salah. “Kalau tanah Pemda, kemudian pengelolaan parkirnya oleh orang lain itu salah. Contoh Rumah Sakit Garut tidak dibenarkan memberikan transaksional menangani parkir, karena sudah ada yang menanganinya. Lahan kosong di sebrang rumah sakit itu milik Pemda Garut, maka kalau mau melakukan sewa menyewa lahan, harus ke DPPKA,” paparnya.

Ditegaskannya, siapa yang membuat perjanjian dan yang memohon usaha parkir di atas lahan Pemda. Rumah sakit tidak boleh menyewakan tanah. Kalaupun mau sewa silahka-silahkan saja, tetapi harus dengan DPPKA. “Parkir rumah sakit kan parkir swasta dan itu tidak boleh,” tegasnya.

Perbincangan antara media ini dan kadishub pun terputus, karena dirinya menerima telfon dari istrinya yang mengalami kendala dengan kendaraan yang dikemudikannya di pom Bensin malayu. “Temuin saja Bidang Parkir ya, ini istri saya ada sedikit masalah,” ujar Suherman dan berlalu bersama supir pribadinya.

Sementara itu, Kabid Perparkiran, Wisnu Latu Mega kepada logikaNews.Com mengatakan, semua yang disampaikan Kadishub sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Pihaknya menemui berbagai kendala dalam melakukan pemungutan parkir, diantaranya karena kebaradaan PKL. Dirinya pun sudah menyampaikan hal itu kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut.

Sementara itu, berkaitan dengan usaha parkir yang dikerjasamakan dengan pihak RS dr Slamet Garut, Humas RS dr Slamet Garut, Iwa mengatakan, pihaknya hanya memanfaatkan lahan yang ada sebagai lokasi parkir sementara. Pasalnya, lokasi tersebut dianggap cukup membantu masyarakat yang membawa kendaraan.

“Saat ini lahan parkir RS dr Slamet belum memadai. Daripada menggunakan jalan raya, untuk sementara memanfaatkan lahan Pemda Garut yang saat ini masih kosong. Untuk parkiran pihak ketiga melakukan pembayaran pajak langsung ke Bapenda. Untuk penghitungan kendaraan sudah dilakukan pengecekan dan penghitungan oleh Bapenda Garut,” ujar Iwa diamini dua orang pegawai pihak ketiga pengelola parkir. (Asep ahmad)

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.