Dugaan Tipu Muslihat Calon Pegawai Negara di Kota Dodol

LOGIKANEWS.COM  Dugaan penipuan dan gratifikasi serta pemalsuan data Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori 2 (K2) di Kabupaten Garut kini menemui babak baru. Tim LogikaNews.Com (Grup Majalah Logika) menemukan data tentang dugaan salah satu PNS yang kini bekerja di salah satu SKPD ditenggarai kuat telah terang-terangan melakukan pemalsuan data sebagai syarat verifikasi bagi CPNS yang hendak mengikuti seleksi.

SURAT TUGAS: Contoh Surat Tugas dari Kepala Dinas salah satu instansi yang diduga digunakan sebagai syarat seleksi CPNS K2 di Kabupaten Garut. (FT: Asep Ahmad)

Dugaan penipuan data tersebut diantaranya pemalsuan surat tugas. Hal itu dilakukan oknum  PNS untuk menyesuaikan dengan aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005, Pasal 8 yang menyebutkan, Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini (11 November 2005), semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Karena itulah oknum PNS tersebut melakukan dugaan pemalsuan dengan melampirkan Surat Tugas yang dibuat mundur, yakni ditulis Tahun 2004. Padahal, berdasarkan keterangan di tempatnya bekerja, PNS ini ketika mulai bekerja sebagai Sukwan sekitar September Tahun 2006 dan bukan tahun 2004.

Berdasarkan investigasi media LogikaNews.Com, dugaan pemalsuan tersebut nampak pada keterangan Surat Tugas (ST) tertulis dirinya bekerja sejak Tahun 2004 dan ditandatangani Kepala Dinas salah satu SKPD di Kabupaten Garut. Namun faktanya, dari daftar pegawai Honorer dan TKK di tempatnya bekerja tidak ada nama oknum PNS tersebut di tahun 2004. Bahkan di tahun 2005 pun oknum ini belum tercatat.

Ketika dilihat di daftar pegawai TKK dan honorer tahun 2006 pun, oknum PNS tersebut sampai bulan Maret 2006 masih belum tercatat. Sehingga diduga oknum PNS ini mulai bekerja di atas bulan Maret 2006. Ini artinya, syarat oknum PNS tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

LARANGAN MENGANGKAT HONORER: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2005 Pasal 8 yang ditetapkan Tanggal 11 November Tahun 2005 menyebutkan, sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini Semua pejabat Pembina Kepegawain dan Pejabat Lain di Lingkungan Instansi dilarang mengangkat tenaga Honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian UU ini juga diperbaharui dengan PP Nomor 43 Tahun 2007 Atas Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (FT: Asep Ahmad)

Sementara itu, salah satu petugas Bidang Kepegawaian di salah satu SKPD mengaku tidak mengetahui rekam jejak PNS yang bekerja di SKPD tempatnya bekerja. “Kalau nama dan NIP itu ada kang. Tetapi untuk rekam jejak kami tidak punya. Kami hanya bekerja berempat, tetapi pegawai yang ada di SKPD ini semuanya kurang lebih ada 1.400 orang,” ujarnya.

Ketika ditanyakan tentang dugaan pemalsuan data sebagai syarat verifikasi CPNS K2 oleh oknum PNS, dirinya mengaku tidak tahu menahu. Pasalnya, apa yang diberikan oleh CPNS, tidak mungkin ditanyakannya secara detail.

“Kalau ada pihak yang memberikan data seperti Surat Tugas dan absensi, maka saya percaya saja. Karena yang mengikuti seleksi CPNS itu jumlahnya banyak,” kelit pria berinisial O ini kepada LogikaNews.Com pekan lalu.

Untuk lebih memastikan akurasi data yang diperoleh tim LogikaNews.Com, tim berhasil menemui salah satu petugas bidang kepegawaian di salah satu lembaga dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Garut. Menurut petugas tersebut, nama yang ditanyakan media belum tercatat di tahun 2006.

“Nama yang akang tanyakan tidak ada. Kami punya data pegawai PNS, Honorer dan Security-nya alias Satpam. Sampai bulan Mei 2006 pun masih belum tercatat. Tapi kami yakin, nama yang ditanyakan masuk bulan September tahun 2006,” ujar petugas kepegawaian di salah satu lembaga yang membidangi pendidikan kepada LogikaNews.Com.

Salah seorang petugas di BKD Kabupaten Garut mengaku akan segera melakukan penelusuran oknum PNS yang diduga melakukan pemalsuan data sebagai syarat seleksi CPNS K2 Tahun 2014. “Terimakasih atas informasi yang disampaikan teman-teman media. Kami akan segera melakukan pengecekan data-data CPNS K2 Tahun 2014,” imbuh salah satu petugas BKD yang meminta namanya tidak disebutkan.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 Tentang Pemalsuan Surat disebutkan bahwa (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama Enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. “PNS yang kini bekerja, namun pada proses awalnya melakukan pemalsuan surat, maka layak disebut PNS Ilegal. Pihak penegak hukum harus bekerja dengan baik. Karena perbuatan oknum ini, telah mencoreng nama baik pemerintah dan merugikan pemerintah. Karena hasil rekayasa yang dilakukannya, oknum ini telah merebut hak orang lain yang seharusnya jadi PNS dan tentunya oknum PNS ini telah menikmati uang negara dari hasil rekayasanya,” ujar Sekjen Balai Musyawarah Indonesia (Bamuswari), Yogi Iskandar.

Salah satu sumber LogikaNews.Com yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengatakan, dari sekian ribu lebih CPNS ada sekitar 50 orang yang diduga bermasalah. Namun demikian, dirinya meyakini masih banyak lagi CPNS yang melakukan pemalsuan data. Untuk itu, pihak penegak hukum harus mengutus tuntas masalah tersebut.

“Akang cek ke BKD 50 nama yang diduga bermasalah. Kalau bisa cek juga kelengkapan data CPNS yang lainnya. Saya menduga efek dominonya sangat besar. Kalau ini terungkap, maka oknum-oknum penyelenggara negara bisa terungkap juga,” papar sumber yang sejak awal memberi data awal dugaan sogok menyogok dan penipuan data CPNS di Garut. (Asep Ahmad)

DATA PEGAWAI: Dalam data pegawai yang digunakan salah satu lembaga pendidikan, nama oknum PNS tidak ada dalam daftar sampai Bulan Maret 2006. Tetapi dalam surat tugas yang ditandatangani salah satu kepala dinas, oknum PNS yang diduga melakukan manipulasi data ditulis sudah bekerja sejak tahun 2004. Diduga PNS ini ketika mengikuti Seleksi CPNS telah melakukan pemalsuan surat. (FT:Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *