Fraksi Demokrat Nilai Program “Amazing Garut” Gagal dan Menyarankan Rapim Gunakan Hak-Hak DPRD

DIDEMO: Bupati Garut, H Rudy Gunawan karena kegagalannya selama membangun Garut seringkali didemo warga masyarakat Garut yang tergabung dalam beberapa ormas. Bukan hanya Ormas, Fraksi Demokrat DPRD Garut juga menilai program Amazing Garut dinilai gagal, hal itu disampaikan Fraksi Demokrat dalam Pandangan Fraksi Rapat Paripurna masa sidang II tahun 2019 yang digelar Hari Rabu, 19 Juni 2019. (FT: Asep Ahmad/Ridwan Arif)

LOGIKANEWS.COM – Hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 DPRD Kabupaten Garut menggelar Rapat Paripurna masa sidang II Tahun 2019. Dalam Rapat Paripurna tersebut mengagendakan dua pembahasan. Pertama dalam rangka Jawaban Bupati terhadap Raperda, yakni RaperdaRTRW, RPJMD, RIPARDA dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018. Selanjutnya agenda kedua yaitu dalam rangka tanggapan fraksi terhadap jawaban bupati tentang Raperda pengelolaam cagar budaya.

Pandangan umum dari Fraksi Demokrat tersebut dibacakan oleh Mas Yayu Siti Sapuro, S.Pt. Dalam pandangan Fraksi ini menilai program pembangunan yang disebut Amazing Garut oleh Bupati Rudy Gunawan telah Gagal. Lebih jauh Fraksi Demokrat Restorasi menyarankan Pimpinan DPRD menyelenggarakan Rapim untuk menentukan langkah-langkah DPRD Kabupaten Garut melaksanakan hak-hak DPRD.

Setelah Fraksi Demokrat menelaah laporan realisasi APBD tahun anggaran 2018, ada beberapa poin yang disampaikan diantaranya, Aspek Pendapatan, Aspek Belanja dan Aspek Pembiayaan.

Dari Aspek Pendapatan, Fraksinya menyoroti capaian pendapatan Daerah Garut pada tahun 2018 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Padahal  saat pembahasan RAPBD 2018, BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Garut meyakinkan bahwa target-target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi real yang dimiliki oleh Kabupaten Garut.

Dan berdasarkan telaahan fraksinya, ketidaktercapaian pendapatan di 2018 sebagian besar berasal dari target  PAD, dan hal ini diperkuat  dengan hasil temuan BPK RI. Seolah adanya ketidak seriusan dari bupati.

Pada Aspek Belanja Daerah, serapan anggaran di tahun 2018 cukup tinggi, yakni mencapai 94.04 persen. Tetapi, tingginya serapan anggaran tersebut belum berdampak pada upaya mewujudkan VISI dan MISI Kabupaten Garut 2014-2019, yaitu  Terwujudnya Kabupaten Garut yang bermartabat, nyaman dan sejahtera.

Salah satunya dari aspek kenyamanan, sebagaimana isu sentral  saat ini “Garut Darurat Sampah”. Selain itu penanganan limbah Industri kulit Sukaregang memperparah pencemaran di lingkungan sekitar. Selain itu juga, kenyaman di jalan jadi sorotan yakni peningkatan anggaran infrastruktur yang mencapai 100 persen tidak efektif, karena bukan digunakan untuk menuntaskan pembangunan akses jalan baru, justru malah dipergunakan pembebasan lahan baru.

Dibidang peningkatan perekonomian, kegiatan revitalisasi pasar-pasar tradisional banyak menuai permasalahan, antara lain pembangunan Pasar Leles dan pembangunan lainnya yang menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Mencermati hal-hal tersebut diatas, Fraksi Demokrat menilai Bupati Garut telah gagal mewujudkan salah satu VISI dan Misinya. Hal tersebut disebabkan lemahnya aspek Perencanaan dan Pengawasan serta kurangnya Profesionalisme para Aparatur Sipil terkait.

“Bupati harus berani mengubah pola fikir TAPD dalam merencanakan anggaran berbasis kegiatan sehingga kegagalan ini tidak terulang diwaktu mendatang. Penanganan pembinaan dan penempatan ASN benar-benar harus direformasi, supaya tidak banyak anggaran yang mubazir karena ketidakprofesionalan ASN dalam mengelola anggaran,” ujar Mas Yayu.

Alokasi dana bantuan pusat untuk rencana aksi penanganan rekonstruksi pasca bencana yang belum seluruhnya diserap pun menjadi perhatian Fraksi Demokrat Restorasi. Kebutuhan masyarakat akan hal itu sudah mendesak, sudah hampir tiga tahun lamanya, namun penyerapannya masih belum tuntas .

Sementara itu pada aspek pembiayaan, alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan Fraksi Demokrat mencontohkan penyertaan modal kepada BUMD PDAM yang belum mampu mewujudkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, terlebih tidak adanya Profit Sharing kepada Pemerintah Daerah.

“Yang terakhir, berkenaan dengan SILPA yang nilainya kurang lebih Rp210 Milyar, Fraksi Demokrat berharap bupati mampu memanfaatkan dana tersebut pada perubahan anggaran tahun 2019 untuk mengakomodir program kegiatan yang dapat berdampak langsung pada pencapaian Visi dan Misi Bupati yang disampaikan, dengan memberi ruang kepada DPRD sebagai fungsi Budgeting,” tandasnya. (Ridwan Arif)

 

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *