Front Pemuda Guntur Akan Lakukan Pelaporan Ulang Terkait Dugaan Tipikor Proyek Buper

LOGIKANEWS.COM – Dugaan tindak pidana pada proyek pengadaan lahan untuk pembangunan Bumi Perkemahan (buper) di Blok Awi Kaler, Kp Citiis, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut hingga kini masih menjadi pembahasan para aktivis pegiat anti korupsi di Kabupaten Garut. Pasalnya, pada kasus ini pihak penegak hukum dianggap masih memiliki kelemahan.

PELAPOR: LSM Front Pemuda Guntur (FPG) pelapor kasus pengadaan Buper ke Polda Jabar. Budi Juanda sebagai salah satu bagian dari pelapor juga telah melakukan investigasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Budi meminta APH untuk menindaklanjuti Surat Pelepasan Hak (SPH) dan dugaan tindak pidana korupsi pada kasus Buper yang menggunakan anggaran miliaran rupiah. (FT: Asep Ahmad)

Kelemahan itu terletak pada proses hukum yang kini sedang berjalan dan menetapkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Garut, Kuswendi sebagai tersangka. Namun, pasal yang diterapkan bukan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) melainkan Pasal PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara dan minimal 1 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 3 miliar dan minimal Rp 1 miliar.

“Yang kami laporkan itu bukan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, melainkan dugaan tindak pidana korupsi yang kuat dugaan dilakukan sejumlah oknum pejabat Garut,” ujar Budi Juanda, salah satu petinggi di LSM Front Pemuda Guntur (FPG), Kamis (21/03/2019) di Kantin, Setda Garut.

Budi yang saat itu ditemani Ketua Laskar Indonesia (Laski) Kabupaten Garut, Dudi dan sejumlah petinggi LSM GBR ( Garda Bangsa Reformasi) PAC Tarogong Kaler kepada Majalah Logika (grup logikanews.com) mengatakan, apabila Kuswendi dan sejumlah pejabat di Kabupaten Garut hanya diancam dengan Pasal PPLH saja, maka kemungkinan besarnya, mereka akan terbebas dari kasus hukum.

“Menurut Surat edaran Polda Jabar tentang ADR (Alternatif Despute Resolution), apabila para pihak yang sedang bersengketa sudah menyatakan damai, maka tidak cukup alasan bagi APH untuk memproses kasus yang dihadapi. Maka dengan itu, FPG akan melakukan laporan ulang terkait kasus dugaan Tipikor kasus pengadaan tanah untuk pembangunan Bumi Perkemahan,” tegasnya.

Budi juga mengaku bersyukur, karena melalui kasus ini masyarakat bisa mengikuti perkembangan hukum tentang pertanahan, cagar alam dan hutan lindung. Pasalnya, proyek Buper merupakan pembangunan yang dilakukan Pemkab Garut diatas lahan yang diduga kuat belum jelas kepemilikannya. Selain itu juga, proyek ini berada diantara tanah masyarakat dan tanah negara.

“Dugaan tipikor yang telah kami sampaikan ke Polda Jabar dan akan kami lakukan pelaporan ulang ke Polres Garut diantaranya status lahan yang sebagian belum pasti kepemilikannya. Apakah milik warga atau milik negara dibawah pengawasan BKSDA yakni hutan lindung. Karena sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari BPKH Jogyakarta,” ungkapnya.

Selain status tanah, FPG juga akan menyampaikan bukti-bukti lain berupa hasil konfirmasi pihak FPG ke instansi-instansi terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Nanti polisi akan melakukan konfirmasi kepada instansi terkait, apakah benar atau tidak yang saya sampaikan ke APH. Apakah saya melakukan konfirmasi ke pihak kecamatan, Dispora, Bappeda, BPKAD, DPRD, BPN, BKSDA dan lainnya. Hasil konfirmasi ini akan menjadi fakta-fakta hukum yang sebenarnya,” ujar Budi.

Pengawalan kasus yang dilakukan FPG akan dibantu oleh LSM Garda Bangsa Reformasi (GBR) PWC Tarogong Kaler, mengingat lokus ada di Kecamatan Tarogong Kaler. Alasan utama kenapa FPG harus melakukan pelaporan ulang ke Polres Garut, karena pihak kuasa hukum Kuswendi dalam eksepsinya di Pengadilan Negeri (PN) Garut menyatakan, bahwa pasal yang diterapkan pada Kuswendi merupakan salah alamat (error ini persona), sehingga FPG akan melakukan tuntutan ulang tentang siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab (Right In Persona).

“Selain berbagai bukti-bukti berupa statemen dari para pihak, kami juga akan membawa bukti-bukti berupa surat tanah dalam bentuk leter C. Disana akan terlihat berapa luas tanah sebenarnya. Apakah benar mencapai 4.8 hektar atau bukan. Keterangan-keterangan akan dikroscek oleh pihak kepolisian,” katanya lagi.

Selain membahas persoalan rencana pelaporan ulang, Budi Juanda juga menekankan agar pihak legislatif atau DPRD Garut wajib mengetahui persoalan Buper. Kalau saja DPRD diam saja dan mengaku tidak tahu menahu, maka dimana Fungsi keterwakilan DPRD.

“Terkait kasus Buper, lembaga DPRD juga patut dipertanyakan. Mereka harus tahu persoalan rakyat. Untuk itu FPG mengajak para caleg dan anggota dewan untuk turut serta menyikapi kasus Buper. Beberapa anggota DPRD seperti H Alit dan Dudeh merespon baik pembahasan soal Buper, namun persoalan ini bukan hanya tugas beberapa orang legislatif, namun ada peran dan tanggung jawab profesi dan moral anggota DPRD Garut seluruhnya,” pungkas Budi. (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *