Galih F Qurbani Tantang Bupati Garut Lakukan Mubahalah

0 356

LOGIKANEWS.COM – Juru bicara (jubir) Koalisi Masyarakat Bersatu  (KMB), Galih Fachrudin Qurbani mengaku geram terhadap prilaku pejabat Garut yang tidak memperdulikan aspirasi masyarakatnya.

Baik Bupati, Wakil Bupati dan semua pejabat di legislatif Kabupaten Garut sejak hari Kamis (20/12/2018) sampai dengan hari Senin (24/12/2019) tidak ada satu orang pun yang datang ke Kantor DPRD. Padahal massa KMB sudah empat hari menduduki kantor dewan.

Selama Empat hari itu massa tidak bergeming dan menduduki kantor DPRD. Massa melakukan aktifitas makan bersama dan memasak di halaman pinggir kantor dewan. Untuk membuang kesuntukan, massa juga melakukan aktifitas lain seperti bernyanyi dan berdiskusi dengan sesama massa.

“Selama Empat hari kita menduduki kantor DPRD Garut. Selama itu juga tidak ada wakil rakyat yang datang menemui kami. Padahal kami ini warga Garut,” ungkapnya.

Menurut Galih, sikapnya selama ini bersama KMB semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Namun dirinya merasa heran tatkala banyak netizen yang seakan mencibir apa yang dilakukannya.

“Ada warga netizen yang malah seakan nyinyir kepada saya. Padahal apa yang saya demi kepentingan semua elemen masyarakat Garut,” ujar Galih.

Namun demikian, Galih tidak merasa sakit hati terhadap pandangan sebagian masyarakat terhadapnya. Karena menurut dia peristiwa itu menjadi salah satu reaksi yang masih positif.

“Saya hanya ingin menegaskan bahwa saya peduli terhadap Garut. Seyogyanya kinerja dan kebijakan Pemerintah dan DPRD diantaranya untuk harus pro rakyat. Sampai detik ini kami mempertanyakan kenapa banyak sekali pekerjaan yang tidak tuntas dan berakhir dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, red),” ujarnya.

Galih mencontohkan, proyek-proyek yang dinilai tidak pro rakyat diantaranya pembangunan Pasar PKL I dan II, pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) Ciateul, pembangunan Pasar Samarang, pembangunan Bumi Perkemahan di Citiis, pembangunan pabrik Cijolang di Limbangan dan masih banyak lagi.

“Seharusnya setiap pembangunan ini melihat aspek manfaat dan sosial selain efektif, efisien dan akuntabel. Namun selama kepemimpinan Rudy Gunawan dan kinerja DPRD Garut, banyak sekali pekerjaan yang dinilai cacat hukum dan mangkrak alias tidak bermanfaat. Ini artinya apa yang dilakukan Pemkab Garut tidak profesional,” terangnya.

Galih menegaskan, pihaknya akan terus menggaungkan keadilan di bumi Garut sampai detik-detik terakhir. Untuk itu, diapun menantang Bupati Garut untuk melakukan mubahalah.

“Saya akan meminta Bupati Garut untuk melakukan mubahalah. Saya akan meminta kejujuran bupati terkait kesemrawutan pembangunan di Garut. Dalam mubahalah ini saya akan menantang siapa yang benar dan salah. Sikap saya atau kinerja bupati selama ini,” terang Galih yang ditemui media di bilangan jalan Cimanuk Garut.

Selain persoalan diatas, Galih juga menyayangkan sikap bupati yang seakan tidak peduli terhadap para korban banjir bandang. Selama ini banyak korban yang belum mendapatkan hak-haknya.

“Untuk itu kami juga meminta penegak hukum untuk melakukan proses penegakam hukum dengan tegas. Salah satunya isu tentang jual beli WTP yang dilakukan salah satu oknum pejabat Garut. Karena fakta di lapangan tidak sesuai dengan predikat WTP,” tandasnya.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.