Gilar Apresiasi Kejari Garut, Dugaan Penyimpangan BOP Harus Didalami Serius

LOGIKANEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga pemerintahan yang didalamnya terdapat politisi sebagai refresentatif rakyat yang memilihnya dari berbagai partai politik dari berbagai daerah pemilihan. Aturan bagi anggota DPRD mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), yang terbaru mengacu pada Undang-undang no 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), serta aturan tata tertibnya.

Dalam lembaga DPRD juga dihuni oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjalankan tugas dan fungsi membantu berjalannya roda organisasi kelembagaan, sebagaimana yang termuat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 206 lembaran ke-113 paragraf ke-2 sistem pendukung DPRD kabupaten/kota, undang-undang Nomor 27 tahun 2009, yang dijabarkan lebih konkrit ke dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2012 dan peraturan daerah tentang penjabaran tugas fungsi dan wewenang sekretariat DPRD.

Sesuai peraturan perundang-undangan, kesekretariatan DPRD sebagai pengelola anggaran rumah tangga, pendukung dan fasilitator berbagai kebutuhan DPRD, baik dalam teknis  penyusunan Perda, maupun dalam berbagai hal yang harus dikomunikasikan diantara dua institusi penyelenggara Pemerintahan di Daerah (DPRD dan Pemda), yang berpartner dalam membangun daerah. Dalam menjalankan roda kelembagaannya, DPRD ditopang oleh anggaran yang bersumber dari dana APBD yang telah disahkan dalam Perda APBD.

Pengelolaan anggaran di lembaga DPRD ini cukup rawan penyimpangan, hal ini sering kali menjadi sorotan publik, bahkan menjadi perhatian serius dari aparat penegak hukum. Seperti yang saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat, bahkan dilakukannya penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut. Ada dua isu menarik terkait anggaran di DPRD yang saat ini diselidiki oleh Kejari garut, yang telah berlangsung delapan bulan belakangan ini, yakni anggaran Biaya Operasional (BOP), yang didalamnya ada Biaya Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) serta pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang juga diduga adanya penyimpangan pada tataran sistem maupun gratifikasi jual beli usulan program kegiatan dari pokir anggota DPRD.

Dari berbagai sumber dan data yang kami miliki, ada beberapa pos anggaran pada BOP yang sangat rawan penyimpangan, yang dimungkinkan menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum mengungkap tabir permasalahan yang selama sembilan bulan ini masih belum menemui titik terang. Komponen anggaran yang rawan penyimpangan dalam BOP DPRD diantaranya ; Biaya Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP), anggaran Perjalan Dinas (Perjadin), Anggaran Makan Minum (Mamin), anggaran BBM, pengadaan pakaian dinas , belanja pembelian dan pemeliharaan asset.

Dalam anggaran Perjalanan Dinas (Perjadin) anggota DPRD maupun setwan, terdapat kegiatan kunjungan kerja (kunker), study banding, reses,  pembahasan Raperda/Perda. Jika menelisik anggaran mamin, ada beberapa pos yang bisa jdi pintu masuk, diantaranya ; mamin rapat Fraksi, mamin rapat komisi dan alat kelengkapan (AKD) lainnya, mamin rapat paripurna, mamin audensi dan mamin reses. Dalam pos belanja lainnya terdapat biaya pemeliharaan gedung, anggaran gadget para anggota, BBM, anggaran pakaian dinas, pembelian dan pemeliharaan asset.

Dikatakan Gilar Nova Rinaldi sekjen ormas Daboribo, pintu masuk pertama, bisa saja pos anggaran perjalanan dinas setwan maupun perjalanan dinas (Perjadin) anggota DPRD, anggaran makan minum (Mamin), anggaran BPOP menjadi hal menarik untuk ditelisik, dalam upaya membongkar ada tidaknya penyimpangan anggaran ditubuh DPRD. Alat penegak hukum (APH) dapat manyandingkan data faktual antara jumlah personil perjadin dengan berbagai fasilitas akomodasi, sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan memeriksa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta faktur/kwitansi atau tanda bukti pembayaran lainnya dari pihak rekanan, dengan anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dengan Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA) SKPD Setwan, kata Gilar.

Lanjut dikatakan Gilar, proses tersebut, bisa dengan pemanggilan penanggung jawab pos anggaran, peserta perjadin, pihak ketiga / rekanan penyedia barang dan jasa serta output/hasil dari perjadin tersebut. Nantinya, dokumen-dokumen seperti DPA-DPPA, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD), maka akan terkonfirmasi oleh keterangan dari pemanggilan sejumlah pihak (Pimpinan/anggota DPRD, kesekretariatan DPRD dan pihak rekanan pengadaan barang dan jasa), jelasnya.

Pada pagi tadi, Jumat 29 Nopember 2019, Saya melakukan koordinasi dan konfirmasi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut perihal kelanjutan dan perkembangan proses penyelidikan kasus BOP dan Pokir DPRD Garut. Di sampaikan Gilar, tadi pihaknya diterima oleh R Muhammad Taufik, Kasie Intel Penkum Kejari Garut. Pada prinsipnya memberikan apresiasi terhadap konsistensi kinerja Kejaksaan Negeri Garut terhadap penanganan kasus BOP dan Pokir di DPRD Garut yang di Nahkodai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut Azwar, SH. MH., ungkap Gilar.

Tadi juga Pak Kasie Intel menerangkan kepada saya, Kejari akan melakukan pemanggilan terhadap AGR ketua DPRD Garut Periode 2014-2019. Sebelumnya juga Kejari telah memanggil tiga unsur pimpinan DPRD lainnya, meskipun seorang dari yang dipanggil tidak dapat hadir memenuhi panggilan dengan alasan sedang ada kegiatan. Kasi Intel juga memastikan akan memanggil seluruh anggota DPRD Garut periode 2014-2019. Kami bersama masyarakat garut sangat menunggu pemanggilan mantan Sekda Garut yang pada saat itu juga menjabat sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Garut.

Kami mendorong Kejari Garut, dalam penyelidikan anggaran di DPRD Garut ini jangan sebatas POKIR, apalagi hanya berkutat pada penyelidikan reses saja. Akan tetapi, kami berharap Kejari Garut juga tetap fokus dalam penyelidikan anggaran BOP nya. Salah satu pintu masuk yang kami anggap penting adalah pemanggilan perusahaan rekanan pengadaan barang dan jasa di DPRD Garut, pungkas Gilar. (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *