GOR Ciateul Rugikan Negara Rp 1,2 Milyar

GARUT (LOGIKANEWS.COM) – Beberapa bulan ke belakang sejumlah pihak terus menyoroti pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) yang dibangun Pemkab Garut di Jalan Merdeka, Ciateul, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Pasalnya, pembangunan tersebut menyedot anggaran yang sangat besar.

PENGAMBALIAN: Kabid Sapras Dispora Garut, H Yana Kuswandi mengaku pihak PT Joglo sudah melakukan pengembalian kerugian Proyek GOR Ciateul sebesar Rp 1,2 M. Tetapi pihak BPKAD Garut mengaku belum ada tembusan. (FOTO:Asep Ahmad)

Seiring perhatian publik terhadap proyek mega miliar itu, ternyata kekhawatiran masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan anggaran oleh sejumlah oknum menjadi sebuah kenyataan. Karena, berdasarkan hasil Pemeriksaaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, pembangunan tersebut memang terdapat temuan yakni kerugian negara sebesar Rp 1,2 Milyar Tahung Anggaran (TA) 2016..

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), H Yana Kuswandi mengatakan, kegiatan pembangunan GOR Ciateul ada di Dua SKPD. Pertama, untuk proyek pengurugan GOR Ciateul Kabupaten Garut ada di SDAP (Sumber Daya Alam dan Mineral), yang sekarang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Garut. Sedangkan untuk pembangunan gedungnya ada di Dispora.

“Lokasi proyek sebelum dibangun harus di urug terlebih dahulu. Pengurugan pun harus dibarengi dengan Sondir. Berdasarkan hasil sondir, pondasi GOR Ciateul harus mencapai kedalaman 3,8 Meter. Sondir berfungsi untuk menentukan kedalaman sampai tanah keras. Maka, pondasinya harus sampai 3,8 meter,” ujarnya.

Saat ditanyakan tentang spek tanah yang digunakan untuk pengurugan proyek GOR Ciateul, Yana mengaku tidak tahu karena yang mengetahui itu ada di Dinas PUPR. Namun Yana memberikan gambaran, bahwa untuk mengetahui spek tanah yang digunakan urugan diantaranya tanah keras, tanah super atau tanah merah, hitam atau biasa. Untuk mengetahui spek yang harus digunakan, maka bisa dilihat dari spek yang ada di PUPR.

“Pembangunan GOR Ciateul ini ada di dua dinas. Untuk Drainase dan Cut and Fil ada di PUPR, sedangkan untuk bangunannya ada di Dispora,” papar Yana kembali menegaskan.

Menurut Yana, hasil Coring yang dilakukan tim BPK ada temuan pelanggaran di Readymix. Terkait hal itu, pihaknya bertanya kepada perusahaan, apakah Ready Mix nya sesuai ketentuan atau tidak dan tentunya harus sesuai dengan PO. “Spek dan RAB yang ditetapkan Dispora Ready Mix nya harus K300,” ungkapnya.

Dari temuan pihak BPK, lanjut Yana, tidak diketahui apakah ada temuan dari pengurugan GOR Ciateul. Namun yang pasti, berdasarkan temuan kerugian sebesar Rp 1,2 Milyar dari Ready Mix pihak perusahaan yang harus bertanggungjawab. “Dalam hal ini PT Joglo yang harus bertanggungjawab,” ungkapnya.

Saat pemeriksaan oleh BPK, pihak dinas pun harus ikut membubuhi tandatangan. Berdasarkan cek lapangan oleh BPK ternyata ada kekurangan, pihak perusahaan mengakui memesan K300 tetapi standarnya beda lagi.

“Dalam waktu 60 hari PT Joglo harus mengembalikan kerugian negara sebanyak Rp 1,2 Milyar. Pengembalian langung ke kas negara melalui bank. Pihak dinas hanya melihat pembuktian hasil bayarnya saja. Pihak Dinas tidak ada kapasitas untuk menerima setoran pengembalian,” ungkapnya.

Ketika disinggung tentang dugaan kongkalikong antara oknum pejabat dan oknum pengusaha, dikatakan Yana, untuk mengetahui dugaan itu, harus dilakukan penelusuran terlebih dahulu. Namun yang pasti, pemenang lelang untuk proyek itu harus melalui nota dinas. “Saya memang keluarga pengusaha, tetapi tidak bekerja di Garut dan saya larang mencari proyek di Garut. Karena saya PPK, sehingga dikhawatirkan malah dikait-kaitkan dengan proyek yang ada,” katanya.

Yana menegaskan, temuan harus dipertanggungjawabkan oleh PT Joglo. Pihak perusahaan pun sudah diundang oleh dinas dan sudah konfirmasi ke Kadispora, Kuswendi. Dalam undangan itu pihak Dispora menjelaskan bahwa undangan itu mengenai pengembalian temuan. “Kalau perusahaannya professional, maka tidak diundang juga akan langsung bayar melalui bank. Berdasarkan komunikasi dengan pihak PT Joglo menjelang hari raya, Empat hari kerja setelah lebaran akan datang,” terang H Yana, 03 Juli 2017 lalu.

Namun, hari Kamis (03/08/2017) pada saat dikonfirmasi terkait pengembalian Rp 1,2 Milyar ke kas negara, H Yana mengaku pihak perusahaan sudah mengembalikan uang tersebut. Tetapi ketika ditanyakan, hari, tanggal dan bulan apa pihak PT Joglo melakukan pembayaran ke Kas Daerah Pemkab Garut, pejabat ini tidak menjawab.

Sementara salah seorang petugas di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Kabupaten Garut mengaku belum ada laporan terkait pengembalian uang dari proyek GOR Ciateul. “Setor ke kasda nya kapan. Kami belum menerima tembusan,” ujar salah satu sumber di BPKAD.   (Asep Ahmad)

 

 

 

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Satu tanggapan untuk “GOR Ciateul Rugikan Negara Rp 1,2 Milyar

  1. Kelebihan Perhitungan Progres Fisik Item Pekerjaan yang Terlaksana pada
    Pembangunan Sport Hall Kabupaten Garut Senilai Rp491.512.408,00, Item
    Pekerjaan Struktur Beton Tidak Sesuai Spesifikasi Minimal Senilai
    Rp435.646.808,10, dan Jaminan Pelaksanaan Belum Dicairkan Senilai
    Rp813.887.700,00
    Pemerintah Kabupaten Garut menyajikan anggaran Belanja Modal dalam LRA TA
    2016 senilai Rp706.977.400.259,00 dan realisasi senilai Rp597.238.158.316,00. Dari
    realisasi senilai Rp597.238.158.316,00 tersebut, diantaranya senilai Rp4.678.226.500,00
    digunakan untuk membayar Belanja Modal Pembangunan GOR Sport Hall pada Dinas
    Pemuda dan Olahraga.
    Pembangunan GOR Sport Hall pada Dinas Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh
    PT JMA selaku Kontraktor Pelaksana berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor
    900.1/05/SPK/SPORTHALL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 senilai
    Rp16.227.574.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender
    terhitung sejak 25 Agustus sampai dengan 23 Desember 2016. Pengawasan terhadap
    BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 31
    pelaksanaan pekerjaan Pembangunan GOR Sport Hall Kabupaten Garut dilakukan oleh
    PT AM selaku Konsultan Pengawas.
    Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban Pembangunan GOR
    Sport Hall ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut.
    a. Kelebihan perhitungan progres fisik item pekerjaan yang terlaksana senilai
    Rp491.512.408,00.
    PPK telah melakukan pemutusan kontrak Pembangunan GOR Sport Hall kepada PT
    JMA melalui Surat Nomor 848/51/Dispora tanggal 26 Desember 2016 tentang
    Pemutusan Kontrak Kerja. Pemutusan kontrak ini disebabkan PT JMA tidak dapat
    menyelesaikan pekerjaan Pembangunan GOR Sport Hall hingga berakhirnya masa
    kontrak. Pemutusan kontrak tersebut dilakukan setelah PPK memberikan peringatan
    dan teguran tertulis kepada Direktur PT JMA terkait dengan tidak tercapainya progres
    fisik pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan yaitu melalui Surat Nomor
    027/363-Dispora 2016 tanggal 20 September 2016 perihal Teguran Ke-1, Surat
    Nomor 027/363-Dispora tanggal 10 Oktober 2016 perihal Teguran Ke-2, serta Surat
    Nomor 426.2/442/Dispora tanggal 14 Desember 2016 perihal Teguran Ke-3.
    Disamping itu, atas ketidaktercapaian progres fisik pekerjaan sesuai dengan jadwal
    yang telah ditetapkan, Konsultan Pengawas telah memberikan peringatan kepada PT
    JMA melalui Surat Nomor 04/PT.ALM/SP-1/09/2016 tanggal 16 September 2016,
    serta Surat Nomor 05/PT.ALM/SP-1/10/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
    Pembangunan GOR Sport Hall telah dibayar senilai Rp4.678.226.500,00 sesuai SP2D
    Nomor 6296/LS/2016 tanggal 30 Desember 2016. Pembayaran tersebut untuk
    membayar progres fisik pekerjaan sebesar 28,74% sesuai Berita Acara Pembayaran
    Nomor 007/BAP-PPK/GORSPORTHALL-DISPORA/2016 tanggal 23 Desember
    2016, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 901/009/BAPHP/
    SPORTHALL-DISPORA/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan Rekapitulasi Laporan
    Mingguan ke-17 tanggal 19-23 Desember 2016.
    Hasil pemeriksaan terhadap laporan mingguan progres fisik pekerjaan yang disusun
    dan diterbitkan oleh Konsultan Pengawas serta disetujui oleh PPK sampai dengan
    berakhirnya masa kontrak atau tanggal 23 Desember 2016, diketahui bahwa progres
    fisik pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 adalah sebesar 25,80% atau
    senilai Rp4.186.714.092,00, sehingga terdapat selisih lebih pembayaran senilai
    Rp491.512.408,00 (Rp4.678.226.500,00 – Rp4.186.714.092,00).
    Berdasarkan permintaan keterangan kepada PPK, PPTK, PPHP dan Bendahara
    Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga, diperoleh informasi sebagai berikut:
    1) Sebelum berakhirnya masa kontrak, Bendahara Pengeluaran menerima dokumen
    permohonan pembayaran Nomor BA/11JGL/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016
    dari staf PT JMA, yang salah satu isinya menginformasikan progres fisik pekerjaan
    sebesar 28,74%.
    2) Bendahara Pengeluaran menyusun dan membuat Berita Acara Pembayaran sesuai
    dengan lampiran dokumen yang diterima, yaitu:
    a) SPK Nomor 900.1/05/SPK/SPORTHALL/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
    b) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 901/009/BAPHP/
    SPORTHALL-DISPORA/2016 tanggal 27 Desember 2016.
    BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 32
    c) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama Nomor
    901/010/BASTHP/SPORTHALL-DISPORA/2016 tanggal 27 Desember 2016.
    d) Kwitansi Pembayaran Pembangunan GOR Sport Hall Kabupaten Garut.
    Berita Acara Pembayaran tersebut selanjutnya ditandatangani oleh PPK, PPTK,
    dan PPHP. Pada saat Berita Acara Pembayaran tersebut dibuat dan ditandatangani,
    Bendahara Pengeluaran, PPK, PPTK, dan PPHP belum memperoleh laporan
    progres fisik dari Konsultan Pengawas yang menggambarkan rincian fisik
    terlaksana sebesar 28,74%, sehingga proses pembayaran belum dapat dilanjutkan.
    3) Bendahara Pengeluaran memperoleh dokumen progres fisik dalam bentuk
    Rekapitulasi Laporan Mingguan untuk Minggu ke 17 periode tanggal 19 Desember
    sampai dengan 23 Desember 2016 yang diantaranya menyatakan bahwa progres
    fisik sampai dengan berakhirnya kontrak/ pemutusan kontrak adalah sebesar
    28,74%. Bendahara Pengeluaran tidak dapat mengingat tanggal pemerolehan
    dokumennya. Dokumen progres fisik yang tidak dibubuhi tanda tangan PPK
    maupun Konsultan Pengawas tersebut tidak diterima secara langsung oleh
    Bendahara Pengeluaran, namun sudah tersimpan begitu saja di atas meja kerja
    Bendahara Pengeluaran sehingga tidak dapat diketahui siapa yang menyampaikan
    dokumen tersebut.
    4) Bendahara Pengeluaran menelepon PPK untuk menanyakan proses kelanjutan
    dokumen tersebut. Namun, pada saat itu PPK tidak dapat dihubungi. Selanjutnya
    Bendahara Pengeluaran menelepon PPTK, dan memperoleh arahan ”bagaimana
    baiknya saja.” Bendahara Pengeluaran menerjemahkan arahan PPTK tersebut
    untuk menandatangani dan membubuhkan stempel Dinas pada kolom persetujuan
    PPK dalam laporan progres fisik, tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan
    meminta izin kepada PPK. Setelah dokumen progres fisik tersebut ditandatangani
    oleh Bendahara Pengeluaran, permohonan pembayaran dilanjutkan walaupun
    Konsultan Pengawas belum menyetujui dan menanandatangani Berita Acara
    Pembayaran dan laporan progres fisik sampai dengan pemutusan kontrak.
    5) Pada bulan Februari 2017, PPK menerima laporan progres fisik pekerjaan dari
    Konsultan Pengawas dalam bentuk Laporan Pengawasan GOR Sport Hall yang
    diantaranya memuat informasi terkait rekapitulasi laporan mingguan untuk periode
    tanggal 19 Desember sampai dengan 23 Desember 2016. Pada laporan tersebut,
    progres fisik pekerjaan yang terlaksana sampai dengan tanggal pemutusan kontrak
    adalah sebesar 25,80%, sehingga PPK mengakui adanya kelebihan pembayaran
    kepada PT JMA karena pembayaran yang telah dilakukan adalah sebesar 28,74%.
    Terkait dengan kelebihan pembayaran tersebut, PPK baru menyampaikan secara
    lisan kepada PT JMA serta belum ada tindak lanjut dari PT JMA.
    Berdasarkan permintaan keterangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
    selaku Pengguna Anggaran diketahui penjelasan sebagai berikut:
    1) Sebelum pembayaran Pembangunan GOR Sport Hall Kabupaten Garut
    dilaksanakan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyatakan belum dapat
    menyetujui pembayaran tersebut karena belum diterimanya laporan progres fisik
    pekerjaan dari Konsultan Pengawas sampai dengan berakhirnya kontrak, walaupun
    pada saat itu telah diketahui angka progres fisik sebesar 28,74% yang berasal dari
    PPK. Kendatipun demikian, pada akhirnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
    menyetujui proses pembayaran dengan ditandatanganinya dokumen-dokumen
    berikut:
    BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 33
    a) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/119/1.18.01/SPM LSDispora/
    2016 tanggal 30 Desember 2016
    b) Surat Pernyataan Pengajuan SP2D-LS Nomor 900/119/Dispora/2016
    c) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 900/119/Dispora/2016
    d) Surat Permohonan Penerbitan SP2D LS Nomor 900/119/08.1/Dispora-2016
    tanggal 30 Desember 2016
    Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menandatangani keempat dokumen tersebut
    tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa angka usulan pembayaran sebesar
    28,74% tersebut sesuai dengan progres fisik pekerjaan yang sebenarnya.
    2) Proses pembayaran tersebut dilanjutkan setelah adanya kesepakatan antara Kepala
    Dinas Pemuda dan Olahraga dengan PPK untuk memblokir sementara rekening PT
    JMA pada Bank BJB dengan Nomor Rekening 0072564553005 sehingga PT JMA
    belum dapat menarik dana pencairan dari kas daerah senilai Rp4.678.226.500,00
    walaupun dana tersebut telah masuk di rekening perusahaan. Permintaan
    pemblokiran rekening tersebut kepada Bank BJB dilakukan melalui surat Nomor
    426.2/01-Dispora tanggal 3 Januari 2017 tentang Blokir Sementara yang
    diterbitkan oleh PPK Pembangunan GOR Sport Hall.
    3) Pada akhir bulan Februari 2017, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
    menginstruksikan kepada PPK untuk memastikan bahwa dana pencairan sebesar
    Rp4.678.226.500,00 masih terblokir dan belum ditarik oleh PT JMA dari rekening
    perusahaan. Keterangan yang diperoleh dari Bank BJB Cabang Garut pada saat itu
    diketahui bahwa dana pencairan senilai Rp4.678.226.500,00 yang tersedia di
    rekening PT JMA seluruhnya telah ditarik dari rekening pada tanggal 13 Januari
    2017.
    Berdasarkan permintaan keterangan kepada Konsultan Pengawas diperoleh informasi
    sebagai berikut:
    1) Pada bulan Desember 2016 menjelang berakhirnya kontrak, pihak PT JMA
    meminta perkiraan progres fisik pekerjaan sampai dengan berakhirnya kontrak
    kepada Konsultan Pengawas. Atas permintaan tersebut, Konsultan Pengawas
    menerbitkan angka perkiraan progres fisik sebesar 28,74% dalam bentuk laporan
    mingguan (19-23 Desember 2016) tanpa dibubuhi dengan tanda tangan dari pihak
    Konsultan Pengawas karena angka tersebut masih berupa perkiraan.
    2) Pada akhir bulan Januari 2017, Pengawas Lapangan menerima informasi secara
    lisan dari pihak PT JMA bahwa pekerjaan Pembangunan GOR Sport Hall telah
    dilakukan pemutusan kontrak. Atas dasar informasi tersebut, Pengawas Lapangan
    melakukan perhitungan progres fisik pekerjaan yang telah terlaksana.
    3) Berdasarkan hasil perhitungan progres fisik tersebut diketahui bahwa perkiraan
    progres fisik terlaksana adalah sekitar 27%. Dokumen progres fisik sekitar 27%
    tersebut, tidak ditandatangani oleh PPK dan Konsultan Pengawas. Dua hari setelah
    perhitungan progres fisik sekitar 27%, Pengawas Lapangan melakukan koreksi
    prosentase progres fisik sekitar 27% karena terdapat perhitungan Beton Balok
    K300 25×50 pada item pekerjaan struktur lantai tribune serta perhitungan Beton
    Kolom K300 35 x 60 pada item pekerjaan struktur lantai dua yang belum terpasang
    namun sudah terhitung pada perhitungan volume progres fisik tersebut. Progres
    fisik terlaksana setelah dilakukan koreksi sebesar 25,80%. Laporan progres fisik
    sebesar 25,80% tersebut selanjutnya diserahkan oleh Konsultan Pengawas kepada
    PPK pada awal bulan Februari 2017.
    BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 34
    4) Konsultan Pengawas tidak pernah dilibatkan dalam proses pembayaran sehingga
    tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembayaran yang diajukan oleh
    Bendahara Pengeluaran.
    Penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen pertanggungjawaban dan pembayaran atas
    Pembangunan GOR Sport Hall diketahui bahwa Kepala Subbagian Keuangan Dinas
    Pemuda dan Olahraga mengetahui dan menyetujui proses pembayaran tersebut
    walaupun laporan progres fisik belum ditandatangani oleh Konsultan Pengawas.
    b. Item pekerjaan struktur beton K-300 pada Pembangunan GOR Sport Hall tidak
    sesuai spesifikasi minimal senilai Rp435.646.808,10.
    BPK bersama-sama dengan PPK, PPTK, Kontraktor Pelaksana, dan Pengawas
    Lapangan melakukan pemeriksaan fisik melalui pengambilan sampel inti core beton
    pada item pekerjaan beton plat lantai bangunan M6 satu lapis K-300, beton plat lantai
    dua t = 12 cm K-300, dan beton plat tribune t = 12 cm K-300 pada tanggal 2 Mei
    2017. Tata cara dan jumlah pengambalian sampel inti core beton dilakukan
    berdasarkan kesepakatan antara PPK, PPTK, Kontraktor Pelaksana, Pengawas
    Lapangan. Untuk mengetahui kualitas beton yang terpasang, sampel inti core beton
    diuji kuat tekan di Balai Laboratorium Lingkungan Hidup (BLLHP) Provinsi Jawa
    Barat (dulu bernama Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan / BPMKL).
    Berdasarkan laporan hasil pengujian kuat tekan dari BLLHP Nomor
    640.04/263/LABLING tanggal 4 Mei 2017 diketahui bahwa rata-rata kuat tekan benda
    uji atas 3 sampel inti core beton sebesar 262,05 kg/cm2 atau lebih rendah dari syarat
    spesifikasi beton K-300 dalam kontrak yaitu 300 kg/cm2. Rincian hasil pengujian kuat
    tekan atas sampel inti core beton pada tabel berikut.
    Tabel 22 Hasil Pengujian Kuat Tekan Sampel Inti Core Beton GOR Sport Hall
    No. Kode Benda
    Uji Item Pekerjaan
    Kekuatan Tekan (kg/cm2)
    Hasil Uji Lab Spesifikasi
    Persentase
    Hasil Uji
    Lab dengan
    Spesifikasi
    1 GOR 1 Beton Plat Lantai Bangunan
    M6 Satu Lapis K-300
    179,20 300 59,73%
    2 GOR 2 Beton Plat Lantai Dua t 12
    cm K-300
    346,83 300 115,61%
    3 GOR 3 Beton Plat Tribune t 12 cm
    K-300
    260,12 300 86,71%
    Rata-rata Kekuatan Tekan 262,05 300
    Berdasarkan Syarat-syarat Khusus Kontrak pada Surat Perintah Kerja Nomor
    900.1/05/SPK/SPORTHALL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 pada huruf (P)
    diantaranya dinyatakan bahwa apabila hasil test laborat mutu beton tidak memenuhi
    sebagaimana tertuang dalam spesifikasi teknis/ Rencana Anggaran Biaya, maka mutu
    dan pembayarannya per masing-masing perwakilan benda uji dihitung sebagai berikut:
    a. >100% dari yang disyaratkan dalam kontrak maka dibayar 100% dari nilai kontrak.
    b. 90% s/d <100% dari yang disyaratkan dalam kontrak maka dibayar 90% dari nilai
    kontrak.
    c. 80% s/d <90% dari yang disyaratkan dalam kontrak maka dibayar 80% dari nilai
    kontrak.
    BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 35
    d. <80% yang tertera dalam kontrak, maka beton tersebut harus dibongkar (diganti)
    yang sesuai dengan mutu yang disyaratkan dalam kontrak atau tidak dibayar.
    Apabila dilakukan perhitungan berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak tersebut,
    maka terdapat selisih pembayaran item pekerjaan Beton Plat Lantai Bangunan M6
    Satu Lapis K-300 senilai Rp331.988.378,51 dan Beton Plat Tribune t 12 cm K-300
    senilai Rp103.658.429,59 yang seharusnya tidak dibayar. Rincian perhitungan pada
    tabel berikut.
    Tabel 23 Perhitungan Selisih Realisasi yang Tidak Layak Dibayarkan
    atas Beton Plat Lantai yang Diujipetik
    No. Item Pekerjaan
    Pembayaran (Rp)
    Keterangan
    Realisasi Pemeriksaan Selisih
    1. Beton Plat Lantai
    Bangunan M6 Satu
    Lapis K-300
    331.988.378,51 0,00 331.988.378,51 Tidak dapat
    dibayar karena
    mutu beton
    <80%
    2. Beton Plat Lantai t 12
    cm K-300
    498.167.206,69 498.167.206,69 0,00 Dibayar 100%
    3. Beton Plat Tribune t
    12 cm K-300
    518.292.147,93 414.633.718,34 103.658.429,59 Dibayar 80%
    karena mutu
    beton 80% s/d
    <90%
    JUMLAH 435.646.808,10
    BPK telah mengirimkan surat panggilan ke-1, ke-2 dan ke-3 kepada Direktur PT
    JMA melalui surat nomor 34/T/LKPD-Garut/05/2017 tanggal 1 Mei 2017, 42/T/LKPDGarut/
    05/2017 tanggal 2 Mei 2017, dan nomor 44/T/LKPD-Garut/05/2017 tanggal 4 Mei
    2017. Namun hingga berakhirnya pemeriksaan tanggal 6 Mei 2017, Direktur PT JMA
    tidak memenuhi panggilan BPK.
    Kepala Proyek Pembangunan GOR Sport Hall dari PT JMA pada tanggal 5 Mei
    2017 datang menemui BPK untuk memberikan informasi. Kedatangannya tersebut tanpa
    disertai dengan Surat Kuasa dari Direktur PT JMA. Berdasarkan keterangan yang
    diberikan kepada BPK, diperoleh informasi sebagai berikut:
    a. Sebelum berakhirnya kontrak, PT JMA pernah meminta Konsultan Pengawas untuk
    menghitung perkiraan progres fisik terlaksana yang mungkin akan tercapai sampai
    dengan tanggal berakhirnya kontrak. Perhitungan perkiraan progres fisik tersebut
    dilakukan bersama oleh Konsultan Pengawas dengan Pelaksana Lapangan dari PT
    JMA. Hasil perhitungan bersama diperoleh angka perkiraan progres fisik terlaksana
    yang mungkin akan tercapai yaitu sebesar 28,74%.
    b. Pada saat pengajuan surat permohonan pembayaran Nomor BA/11JGL/XII/2016
    tanggal 22 Desember 2016 dari PT JMA kepada Subbagian Keuangan Dinas Pemuda
    dan Olahraga atas pekerjaan yang terlaksana, PT JMA menggunakan perkiraan
    progres fisik sebesar 28,74%.
    c. PT JMA menyatakan akan bertanggungjawab untuk membayar jaminan pelaksanaan
    senilai Rp813.887.700,00 sebagai konsekuesi atas pemutusan kontrak Pembangunan
    GOR Sprot Hall. Namun, karena kondisi keuangan perusahaan maka PT JMA belum
    dapat segera menyelesaikan pembayaran jaminan pelaksanaan tersebut.
    d. PT JMA maupun PPK tidak pernah melakukan pengujian mutu beton atas pekerjaan
    beton yang telah terlaksana/terpasang.
    BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 36
    c. Jaminan pelaksanaan belum dicairkan senilai Rp813.887.700,00.
    Setelah pemutusan kontrak dilakukan hingga berakhirnya pemeriksaan BPK, PPK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *