Guriansyah: Kalau Buper Punya Big Plan Maka Wajib Amdal

0 60
MILYARAN: Anggaran pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) di Citiis yang diprakarsai oleh Dispora garut dalam buku APBD Tahun Anggaran (TA) 2016 tercatat sebesar Rp 1.999.650.000 atau hampir mencapai Dua Milyar Rupiah. Namun sampai saat ini pembangunan tersebut tidak mengantongi Amdal, walaupun dalam permen LH No.5 Tahun 2012 disebutkan bahwa pembangunan yang berbatasan dengan hutan lindung harus disertai dengan Amdal. (FT: Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM – Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Keberesihan dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Garut, Guriansyah kepada Logikanews.com (Majalah Logika dan Majalah Intan), Rabu, (16/10/2018) di ruang kerjanya mengatakan, terkait kabar pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) di lokasi Citiis, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut yang belum mengantongi Amdal sesuai amanat Permen LH No.5 Tahun 2012, apakah masuk pelanggaran atau tidak, penilaian itu merupakan ranah APH (Aparat Penegak Hukum).

“Pelanggaran atau tidak tentunya harus ada satu kronologis terlebih dahulu, tetapi penilaian itu ada di pihak APH, apakah melanggar atau tidak. Mungkin dilihat dari sisi administrasi, duduk persoalannya disebalah mana. Apakah rencana ini sudah ada jauh sebelumnya atau semacam rencana tahunan Dispora saja,” ungkap Guriansyah.

Menurut Guriansyah, menyikapi persoalan Buper harus dilihat terlebih dahulu apakah ada rencana besar atau  big plan. Tetapi idealnya harus ada dokumen lingkungan. “Terkadang pertimbangannya, proyek yang harus segera diselesaikan mengingat soal kemanfaatan di masyarakatnya tinggi, sehingga kesannya dokumen lingkungan diabaikan. Karena berfikirnya untuk kepentingan orang banyak yakni masyarakat,” ungkap Guriansyah.

Ketika ditanya, kalau saja pihak swasta melakukan hal yang sama dengan Dispora, melakukan pembangunan tanpa menempuh perijinan yang baik, apakah hal itu akan menjadi preseden buruk atau tidak, Guriansyah pun menjawab tentu hal itu akan menjadi preseden buruk. “Sesuatu yang tidak menempuh ijin dengan benar, tentu akan menjadi preseden buruk. Namun, selama itu tidak merugikan lingkungan dan masyarakat kalau kita its ok. Pribadi saya. Seperti pembangunan masjid, selama itu tidak mengganggu lingkungan itu its ok,” terangnya.

Ketika berbicara UU Lingkungan dan Permen LH No.5 Tahun 2012 Guriansyah mengatakan, bisa saja pembangunan Masjid Agung tidak ada Amdalnya, Polres Garut kemungkinan tidak ada Amdalnya bahkan mungkin bangunan Setda Pemda Garut pun mungkin tidak ada dokumen lingkungannya. “Kalau berbicara aturan semua salah,” tandasnya.

Bangunan Gedung Kejaksaan, sambung Guriansyah, mungkin juga tidak ada dokumen lingkungannya. Padahal menurut aturan, setiap jenis kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, sekecil apapun itu wajib memiliki dokumen lingkungan. “Mulai dari Amdal, UKL dan SPPL. Tinggal derajatnya dimana. Apakah cukup dengan UKL, UP ataukah harus Amdal. Semua tetap harus ada dokumen lingkungan,” ungkapnya.

Ketika dikembalikan kepada persoalan pembangunan Buper di Citiis, Guriansyah menjawab, secara normatif kedinasan, pihaknya belum menerima surat permohonan dari Dispora. Sementara, dasar DLHKP untuk memberikan satu arahan harus ada dasar. “Kalaupun ada kegiatan pembangunan belum memiliki izin tentunya ada dinas instansi yang memberikan teguran. Kecuali, kalau ada surat permohonan tentu kita proses dan diberikan suatu arahan,” bebernya.

Pada waktu yang sama, Guriansyah menyebutkan, walaupun pembangunan Buper ada di zona merah namun masalah zona merah bukan berarti tidak boleh ada kegiatan. Tetapi, apa yang disampaikan Dinas PUPR memang tidak boleh ada pembangunan permanen. “Kalau kita menggenalisir zona merah, maka pembangunan di Cipanas pun tidak boleh ada. Sementara kita lihat pembangunan disana permanen semua. Sekeliling Garut  semua berpotensi bencana. Bahkan paling rawan menurut indeks kebencanaan. Namun faktualnya kita harus realistis masyarakat butuh aktifitas. Tinggal menejamen resiko mengeliminir tingkat resiko ini yang mungkin harus kita sampaikan,” terangnya.

Kembali pada persoalan Buper, terang Guriansyah, sesuai aturan dalam Permen LH No.05 Tahun 2012 bunyinya setiap jenis usaha dan kegiatan harus ada Amdal. Apakah kegiatan Buper merupakan rencana besar yang tidak memiliki site plan, rencana tekhnik ruang, DED dan FS nya. Kalau itu memiliki konsep secara keseluruhan dan itu harus dibangun, tentu mereka harus memiliki dokumen lingkungan. Tinggal mungkin dilihat secara administratif, dimana letak pembangunan bisa dilihat melalui GPS. Mana lahan BKSDA atau lahan masyarakat,” beber Guriansyah ketika berbicara lahan Buper.

Terkait gonjang ganjing dugaan lahan yang digunakan pembangunan Buper, apakah ada lahan BKSDA yang digunakan atau tidak, Guriansyah menanggapinya. Dikatakannya, kalau benar terjadi penjualan lahan BKSDA, maka terjadi pelanggaran. “Jangankan jual beli lahan, melakukan kegiatan di wilayah BKSDA saja ijinnya sangat ketat. Kita mau menanam dilahan kritis tidak boleh kalau belum ada ijin dari kementerian,” tegasnya.

Dikatakannya, untuk pembangunan Buper yang diprakarsai Dispora, setahu dirinya belum juga dilengkapi dengan surat dari kementerian. Dokumen lingkungan itu sendiri ada tiga tahapan. Pertama, tahapan pra konstruksi, kedua kontruksi dan ketiga pasca kontruksi. Lalu Amdalnya dimana, Amdal ini idealnya dibuat sebelum ada kegiatan atau dilakukan sejak awal Amdal harus ada.

“Big plannya disampaikan oleh Dispora ke pihak kami, lalu kita akan melihat tiga tahapan itu dan nanti dianalisis. Kalau semisal pra konstruksi sudah dilaksanakan, bisa saja Amdal dibuat pada tahapan renca kontruksinya. Bangunan apa saja yang dibangun, nanti dianalisis,” imbuhnya.

Setahu Guriansyah, sampai saat ini belum ada pembangunan permanen di lokasi Buper. Ia akan melihat, apakah pembangunan Buper ini hanya rencana tahunan atau punya big plan. “Kalau hanya rencana tahunan ya semua juga salah, karena pembangunan di Kabupaten Garut tidak ada dokumen lingkungan. Kalau Buper ini hanya rencana tahunan saja, terus kami meminta dokumen lingkungan, nanti dinas kami dianggap menghambat pembangunan,” ucap Guriansyah .

Diakhir perbincangan, Gurianysah menyebutkan, secara normatif belum ada pengajuan Dokumen Lingkungan untuk pembangunan Buper dari Dispora,  apalagi surat juga dari kementerian. “Surat dari kementerian pun belum ada,” katanya. (Asep Ahmad)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.