Hindari Kerakusan Mafia dan Koruptor, Dana Banprov Harus Dikawal Rakyat dan APH

LOGIKANEWS.COM – Di Kabupaten Garut, akhir-akhir ini sering terdengar bahwa Dana Bantuan Provinsi (Banprov) dari Pemerintah Provinsi (Banprov) Jabar menuai berbagai macam persoalan. Persoalan-persoalan tersebut diperbincangkan oleh para aktivis pergerakan, pengusaha rekanan pemerintah, bahkan dinas yang menjadi antara penyaluran Banprov. Tak terkecuali kalangan elit pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif.

BANPROV: Salah satu pengajuan bantuan dana dari Pemkab Garut ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat di saat Garut dipimpin oleh Plt Bupati Tatang Kusmayadi. Dari beberapa judul kegiatan ditenggarai merupakan usungan salah satu istri pejabat tinggi di Garut yang berafiliasi dengan salah satu partai. Walaupun tudingan itu dibantah salah satu kepala dinas di Kabupaten Garut, namun isu ini membuat penasaran dan tengah dilakukan investigasi oleh tim Redaksi Majalah Logika. (FT: Asep/Ridwan)

Dana Bantuan Provinsi untuk Kabupaten / Kota adalah Bantuan Keuangan yang diberikan dan disalurkan oleh pemerintahan Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang berada didalam teritorial administrasi nya. Bantuan Keuangan Provinsi tersebut lazim dan sangat akrab dengan singkatannya, yakni “Dana Banprov”.

Dana Banprov tersebut mengalir ketiap kabupaten/kota melalui berbagai program kegiatan, diantaranya program peningkatan SDM, program peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, pertanian dan peternakan hingga program infrastruktur serta program lainnya yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi oleh teknokratis (eksekutif pemerintahan) maupun hasil usulan para legislator (anggota DPRD Provinsi).

Untuk dana Banprov tahun anggaran 2018 kemarin, pemerintah Kabupaten Garut kesulitan dalam menyerap anggaran tersebut. Bahkan Kabupaten Garut menjadi Kabupaten yang gagal melakukan penyerapan anggaran bantuan keuangan (Banprov). Nilai anggarannya mencapai sekitar Rp134 Milyar, yang direncanakan untuk membantu program pembanguan di Kabupaten Garut. Dan itu menjadi gejolak masyarakat hingga berujung aksi unjuk rasa besar yang menduduki gedung DPRD dan Kantor Bupati Garut oleh Komponen Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB).

Selain kegagalan dalam menyerap anggaran Banprov, di Garut pernah terjadi pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Garut atas dugaan adanya pungutan liar (pungli) di Dinas PUPR Garut pada bulan Juli 2018 yang lalu. Bukan hanya adanya dugaan pungli pada program dana Banprov, isu tak sedap lain pun sering bermunculan, diantaranya dugaan jual beli pekerjaan program Banprov dari lingkaran pengusaha rekanan dengan orang yang dipercaya dari kalangan legislatif yang mengaku sebagai pengusul (pemberi judul) program kegiatan Banprov tersebut.

Dana Banprov dari usulan legislatif seringkali menjadi persoalan ditengah masyarakat Garut. Selain jual beli proyek program Banprov, isu bagi-bagi jatah proyek bagi rekan, kerabat dan balas jasa pada pengusaha dari oknum yang diduga anggota legislatif pun muncul kepermukaan. Diantara teman-teman pengusaha rekanan pemerintah dan pegiat aktivis pergerakan di Garut. Dalam berbagai kesempatan banyak yang mengemukakan berbagai persoalan program kegiatan yang bersumber dari Dana Banprov tersebut.

 

Bahkan seperti yang kita ketahui bersama, belum lama ini Kepolisian Resort Garut menangkap seorang mantan anggota DPRD Garut Periode 2014-2019 terkait dugaan penipuan jual beli proyek Banprov, dengan nilai kerugian Rp436 juta bagi pelapor yang dirugikannya. Sebelumnya juga ada isu tidak sedap yang menyasar istri pejabat tertinggi di Garut yang diduga menjadi pemilik usulan dan pelaku pelaksana kegiatan yang berasal dari dana Banprov. meskipun belakangan dikonfirmasi oleh seorang kepala dinas bahwa hal itu tidak benar adanya.

Selain di Kabupaten Garut, permasalahan Banprov pun muncul diberbagai daerah, diantaranya dipersidangan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Cianjur dengan terdakwa Bupati Cianjur nonaktif, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun disebutkan terus mendalami aliran dana penyelewangan Banprov oleh terdakwa Bupati Cianjur yang kabarnya dibelikan rumah di Garut, pada (17/06/2019) di Pengadilan Negeri Bandung.

Setelah Kabupaten Cianjur, kasus Banprov yang terbaru adalah di Provinsi Jawa Tengah. Kendal dan Pekalongan adalah kabupaten yang saat ini sedang dalam pemeriksaan pihak kejaksaan tinggi Jateng terkait penyelewengan dana Banprov, yang terjadi pada dinas pendidikan dengan pembuatan kontrak sebelum APBD perubahan disahkan, yang digunakan untuk membeli laptop bagi kepala sekolah yang ada dibawah dinas pendidikan. Dan saat ini telah ada empat orang yang dijadikan tersangka dari kasus penyelewengan dana Banprov tersebut.

Dari berbagai persoalan tersebut, dana Banprov memang rawan dari berbagai penyelewengan. Selain dari penyelewengan anggaran yang bisa mengakibatkan kerugian negara dan masyarakat, dana Banprov juga sangat rawan terhadap gesekan kepentingan politik. Dana Banprov ini harus dijadikan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Dan bukan hanya dana Banprov yang berasal dari usulan legislatif saja, tak kalah pentingnya yang harus diperhatikan adalah dana Banprov yang berasal dari usulan teknokratis (eksekutif /SKPD) yang juga disinyalir ada permainan jual beli program Banprov disana.

Pada anggaran APBD perubahan tahun ini, dana bantuan keuangan Provinsi (Banprov) nilainya diperkirakan ratusan milyar dan terus akan meningkat nilainya pada tahun anggaran berikutnya yang diperkirakan bisa mencapai lebih dari senilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut.

“Kedepannya, semoga di Kabupaten Garut tidak akan ada persoalan hukum dari Dana Banprov dan bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Garut. Diharapkan Dana Banprov ini menjadi perhatian dari rakyat Garut, khususnya para pegiat sosial kontrol, rekan aktivis pergerakan, ormas/LSM,” ujar salah seorang warga Garut yang mengaku konsen melakukan pengawasan terhadap anggaran Banprov.

Sumber yang meminta identitasnya tidak disebutkan berharap, penyelewengan anggaran Banprov di Kabupaten Garut dapat dicegah, dengan lebih proaktifnya Inspektorat dan para Aparat Penegak Hukum (APH). Agar manfaat dari dana Banprov tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan tidak timbul permasalahan hukum lainnya, baik dalam aliran dana maupun pelaksanaanya. “Anggaran dari Banprov ke ke setiap kabupaten/kota harus di awasi oleh semua pihak. Jangan sampai jadi kepentingan politik atau kepentingan pribadi para oknum koruptor yang ingin memperkaya diri,” tegasnya. (Ridwan/Asep)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *