Hutan Tetap Rusak, Program Aero Seeding Dianggap Gagal

0 159

LOGIKANEWS.COM – KRITIKAN salah satu organisasi pegiat lingkungan di Kabupaten Garut, yakni Koordinator F3KI (Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia) Mia Kurniawan terkait penilaian dirinya terhadap program pemerintah yang melakukan reboisasi DAS (Daerah Aliran Sungai) Pasca Bencana banjir bandang Garut September 2016 lalu dengan sistem Aero Seeding mendapatkan respon dari berbagai pihak di kalangan masyarakat.

LINDUNGI: Hutan dan konservasi di Kabupaten Garut harus dilindungi dari para oknum perusak dan pelaku kejahatan. Gambar Gunung Cikuray diambil dari arah Sukaregang Garut.(FT: Asep Ahmad)

Salah satu tokoh pemuda Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut yang berada di wilayah Gunung Cikuray, Kang Icang mengatakan, program penanaman pohon melalui helikopter itu dianggap berbagai kalangan sebagai kegiatan yang gagal. Pernyataannya tersebut diakuinya bukan omongan kososng. Namun dirinya siap membuktikan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

“Kalau mau pembuktian bisa di kroscek ke lapangan. Dari sekian banyak benih yang ditebar melalui helikopter paling Satu persen. Begitupun yang tumbuh dan penanaman pohon manual, juga gagal. Melalui penanaman manual hanya 25 persen yang tumbuh,” kata Kang Icang yang menghubungi LogikaNews.Com melalui sambungan Whats App, Jumat (05/10/2018).

Menurut Icang, berapa tanaman yang tumbuh bisa ia buktikan di lapangan. Selain itu, pembuatan Dam juga tidak tepat sasaran. Sehingga dia menduga, bila ada musibah di negri ini, maka oknum aparatur pemerintahan yang terkait cuma menjadikan kesempatan untuk korupsi.

“Kami sebagai masyarakat jadi menduga-duga, apabila ada musibah maka ada pendapatan buat para oknum. Program yang mengeluarkan anggaran besar, hanya menjadi ajang korupsi,” ungkap Kang Icang.

Sementara itu, salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada media ini menjelaskan, pelaksanaan penebaran bibit dengan sistem Aero Seeding dilakukan oleh Perhutani disaksikan oleh Menteri KLHK Siti Nurbaya, Gubernur Jabar terdahulu, Ahmad Heryawan dan Bupati Garut, Rudy Gunawan di Kampung Cihurang, Desa Padaawas, Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut tahun 2017.

Menurut sumber, pelaksanaan Aero Seeding jelas tidak tepat dan dianggap menghambur-hamburkan anggaran. Pasalnya, pelaksanaan penebaran bibit atau benih pohon tegakan tidak berhasil.

“Menyebarkan benih menggunakan Helikopter ke beberapa Gunung yang dianggap gundul yang berada di Kecamatan Pasirwangi, Cisurupan, Bayongbong, Sukaresmi, Samarang dan lainnya itu gagal. Kami menilai itu gagal, karena ada mekanisme yang kurang profesional,” ungkapnya.
Sumber menambahkan, kegagalan menebarkan benih pohon melalui Aero Seeding diantaranya, selama penyebaran bibit hutan tetap dibuka dan beberapa daerah pertanian yang menjadi objek tetap beraktifitas, maka penyebaran benih tersebut tiidak akan pernah terwujud.

“Seharusnya, disaat benih itu disebar, maka lokasi hutan harus ditutup terlebih dahulu. Artinya, tidak ada kegiatan di lapangan. Hal itu harus dilakukan minimal selama Enam bulan hingga Satu tahun. Dengan demikian tanaman bisa tumbuh dan nampak hingga ketingiian Enam sampai Tujuh meter,” ucapnya.

Sumber menjelaskan, kalau sistem tutup lahan sementara tidak dilaksanakan seperti itu, maka penyebaran bibit akan percuma. Logikanya, ketika benih ditebarkan tetapi petani masih melakukan aktifitas pencangkulan dan round up atau pembunuhan tanaman menggunakan pestisida, maka benih-benih yang ditebar pun akan ikut mati.

“Sehingga bibit yang ditebar bisa mati. Karena sistem round up bisa membunuh banyak tanaman. Ketika bibit tumbuh lalu terkena obat bisa mati langsung,” ujarnya.

Sebelumnya, sambung sumber, pemerintah wajib mensosialisaaikan kepada masayarakat yang betul-betul peduli lingkungan, bukan merangkul feodal dan para kapitalis sebagai penggarap lahan luas. Feodal dan kapitalis tentu tidak akan setuju dengan pola tutup hutan sementara, karena mereka tidak mau lahannya terganggu program penghijauan. “Padahal program itu sangat baik bagi negara dan semua pihak.,” ucapnya.

Masih kata sumber, feodal rata-rata memiliki lahan diatas dua hektar, bahkan sampai ada yang menggarap tanah seluas 100 hektar lebih. Menteri kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus memahami kondisi di lapangan dan melakukan kroscek secara masif tanpa diketahui para oknum yang diduga menutupi berbagai persoalan di lapangan.

“Apabila pola tutup lahan sementara tidak dilakukan oleh pihak kementerian, maka program apapun tidak akan pernah berhasil. Pihak Perhutani dan BKSDA harus bekerja ekstra agar hutan terjauh dari kejahatan lingkungan. Selama ini, apabila Perhutani dan BKSDA melakukan tupoksinya serta peranannya dengan profesional, maka tidak mungkin ada kerusakan hutan serta kejahatan di lingkungan hutan serta wilayah yang berbatasan dengan hutan,” papar sumber.

Terkait dengan kerusakan hutan, lanjut sumber, pihak Legislatif pun bukan tidak tahu persoalan di lapangan. Karena salah satu oknum DPRD Garut ikut hadir di lokasi penyebaran benih melalui sistem Aero Seeding. “Pihak legislatif yang mengikuti dan menyaksikan program Aero Seeding berinisial “E”. Selain dia, saya yakin pejabat DPRD Garut banyak yang memahami persoalan kerusakan lingkungan,” tandasnya.

Agar persoalan perusakan hutan bisa diminimalisir, sumber memberi masukan kepada pemerintah. Salah satu upayanya adalah dengan mengorbankan para provokator yang hanya mengambil keuntungan semata. “Jangan sampai mengorbankan para petani kecil. Petani kecil itu baik dan penakut sehingga tidak mungkin melakukan pelanggaran. Namun pihak-pihak penjilatlah yang harus diberi sangsi tegas. Karena para penjilat lah semua program pemerintah tidak berjalan sesuai harapan,” pungkasnya. (Asep Ahmad)

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.