Kadispora Garut Sebut Soal Kasus Buper Bola Panas Ada di BPN

0 373

LOGIKANEWS.COM – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Garut, Kuswendi kepada LogikaNews.Com mengaku bahwa ada surat ke instansi yang dipimpinnya. Surat tersebut menyatakan bahwa Dispora menyerobot dan surat itupun sudah disampaikan ke BPN.

“Kepada saya bahkan ada surat, ada yang menyatakan bahwa kita menyerobot. Surat itu sudah kita sampaikan ke BPN, tinggal bola panasnya di BPN. Mau menjawab seperti apa pihak kami tidak tahu. Silahkan saja tanya ke BPN, bukan kewenangan kita. Ada pihak yang lebih berwenang,” ujar Kuswendi di kantornya, Selasa (08/04/2018).

Sebelum mengajukan pembelian lahan, Kuswendi mengaku bahwa Dispora mencari surat-surat tanah yang akan dibeli. “Sebelum diajukan kita juga harus tahu surat-urat tanahnya, munculah AJB (Akte Jual Beli) da nada 15 AJB. Puncaknya, ada beberapa LSM akan menghadap ke Pak Sekda (Iman Alirahman, red) dan pak Sekda sedang tidak ada. Saya yang menerima. Ketika LSM ada yang mengatakan tidak setuju, ada warga yang mengangkat tangan, dan mengatakan kata siapa tidak setuju,” ungkap Kuswendi panjang lebar.

Dikatakannya, saat ini masyarakat menyebut lahan Itu harus dibangun. Bahkan, warga menyampaikan bahwa lokasi itu tidak berbahaya. “Semua yang dikatakan warga itu tidak saya seting. Saat itu ada perangkat desa, RW yang menginginkan kalau disana ada aktifitas, mereka bisa berjualan. Saya mah moal (sayamah tidak akan, red) memberi ke pihak lain, pasti ke tetangga. Minimal mereka bisa punya usaha parker. Keberadaan Buper di daerah itu sangat didukung sebenarnya. Pada saat rapat ada 60 orang yang menyetujui,” pungkas Kuswendi.

Dalam kesempatan yang sama, kabid Sapras Dispora Garut, Yana mengatakan, anggaran untuk proyek Buper Rp 1,8 Miliar, untuk pembebasan lahan Rp 2,4 Miliar, dengan luas tanah 48.000meter persegi hasil ukur BPN .

“Kami percaya ke BPN, karena lembaga yang mengurusnya. Hasil harga tanah ditentukan oleh appraisal yang baisa digunakan Pemkab Garut. Appraisal dari Bandung. Dari taksiran appraisal itu Rp 67.000 per meter persegi, nah kami negoisasi dengan pemilik lahan. Kita harus nawar serendah-rendahnya, tetapi ada batas rendah, maka jatuhlah kesepakatan Rp 50.000. Hal ini juga diketahui camat, kepala desa dan pemilik lahan,” ungkap Yana. (Asep Ahmad)

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.