Kasus Bop dan Pokir Tidak Jelas, Kejaksaan dan DPRD Garut Diminta Desak BPKP Lakukan Audit Forensik

LOGIKANEWS.COM – Terkait dugaan korupsi Biaya Operasional (BOP) dan Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut sampai detik ini belum ada kejelasan yang pasti. Walaupun sejumlah ormas, LSM dan tokoh masyarakat sudah mendesak pihak Kejaksaan Negeri Garut (Kejari) untuk segera memproses dengan cepat, namun hasilnya masih nol.

Kejari Garut yang dipimpin oleh Azwar SH diminta untuk meminta BPKP guna melakukan uji forensik terkait dugaan korupsi BOP dan Pokir di DPRD Garut. Selama ini Setwan dan Anggota DPRD Garut sudah terkena sangsi sosial dengan berbagai berita di berbagai media, namun sampai detik ini Kejari Garut diduga belum menemukan fakta dan data yang valid terkait BOP dan Pokir, sehingga belum menetapkan satu tersangka pun. (FT: Asep Ahmad)

Kendati pihak Kejari Garut sudah secara marathon melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pegawai DPRD dan Pemkab Garut, namun banyak pertanyaan dari sejumlah pihak terkait proses hukum yang dilakukan Kejari Garut, apakah pihak Kejari tidak memiliki kemampuan atau memang tidak memiliki data yang cukup, sehingga tidak bisa membuktikan kesalahan para oknum di DPRD terkait dugaan kasus korupsi BOP dan Pokir.

Salah satu pihak yang mempertanyakan kejelasan kasus BOP dan Pokir adalah Iwan Katok. Ketua LSM Garut Menggugat (Gugat) Kabupaten Garut. Iwan Katok yang ditemui Majalah Logika di salah satu tempat istirahatnya, 21 Agustus 2019 mengatakan, menurut pandangannya, kasus BOP dan Pokir yang selama ini berkembang masih sumir.

“Sampai saat ini tidak ada kejelasan dan ketegasan dari pihak Kejaksaan, karena tidak ada kepastian hukum. Tetapi, opini di publik sudah terbentuk bahwa DPRD sudah menyelewengkan dana. Tentu saja hal itu sudah menjadi hukuman moral, maka akan berpengaruh buruk terhadap kinerja. Secara psikis sudah terhukum secara sosial. Kinerjanya tidak akan fokus, baik kesekretariatan maupun untuk anggota DPRD,” ujar Iwan Katok.

Iwan pun menyebutkan persoalan secara rinci. Menurutnya, kenapa kasus tersebut disebut sumir. Pertama dimana dasar penyelidikan pemeriksaan itu. Dari mana awalnya. Berdasarkan pengamatannya kasus BOP dan POKIR itu masuk ke ranah hukuman administrasi negara.

“Dari hal ini, ada dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang secara administratif atau administrasi dan sudut pandang pidana. Kalau BOP dan POKIR ini merupakan kesalahan administrasi, maka dimana kesalahan itu. Dan kalau ditemukan unsur-unsur pidana, maka Inspektorat bisa menyerahkannya ke APH (Aparat Penegak Hukum),” katanya.

Iwan menjelaskan, pihaknya pernah melakukan audensi ke Inspektorat Garut, bahkan meminta surat tertulis dari pihak inspektorat, tetapi sampai detik ini tidak pernah terlaksana.

“Jadi dasar pemeriksaan oleh Kejaksaan itu dari mana. Kemudian kerugian negara itu BOP yang Rp 46 miliar itu, apakah nilai kerugiannnya sebesar itu atau ada kerugian negara dari 46 milyar rupiah, kan beda. Termasuk pokir, apakah kerugian negaranya Rp 150 Milyar atau ada kerugian dari nilai sebanyak itu,” ucapnya.

Terkait kasus Pokir dan BOP, tandas Iwan Katok, tidak jelas dasarnya. Dan kalau memang dasar temuannya dari media, mana buktinya. Termasuk Gugat sendiri itu dasarnya dari media. Kenapa kasus itu diikuti, karena masyarakat merasa respek dan respon. “Kami mengikuti kasus BOP dan POKIR karena Kejari Garut begitu tanggap. Sangat respon dan agresif,” imbuhnya.

Iwan berpendapat, menurut hukum Undang-Undang Administrasi Negara, persoalan BOP dan Pokir belum diperiksa. Pertanyaannya, kenapa pihak inspektorat tidak berani memeriksa pihak-pihak terkait. “Atas pertanyaan itu saya sangat paham. Karena memang Inspektorat Garut merasa riskan. Eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak mau ada gesekan. Jadi pihak auditor Irban pun tidak mau memeriksa. Pemeriksaan itu bukan perintah Widiana sebagai Inspektur, tetapi harus berdasar perintah Rudy Gunawan selaku Bupati Garut.

“ Tidak mungkin Rudy Gunawan memerintahkan pemeriksaan terkait BOP dan POKIR, karena pihak yang Tiga yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak mau ada gesekan. Kemudian, kalau toh seandainya butuh kejelasan yang kredibel dan akuntabel maka pihak Kejari Garut dan DPRD Garut untuk meminta ke BPKP untuk melakukan audit forensik dari mulai Tahun Anggaran 2014-2017. Itu baru transfaran,” ujar Iwan Katox.

Iwan menambahkan, pihaknya meminta penjelasan terkait Pokir. Sementara yang diketahui oleh masyarakat umum bahwa Pokir adalah aspirasi. Artinya Pokir itu penyampaian gagasan. Lalu bagaimana penyampaian gagasan itu menjadi program kegiatan atau proyek. Itulah yang harus diketahui oleh semua pihak.

“Proyek dari Pokir itu tidak hanya melibatkan seorang anggota dewan saja, tidak melibatkan eksekutif dan pihak ketiga. Baik perorangan maupun asosiasi atau perusahaan termasuk ormas dan LSM yang menerima manfaat,” tandasnya.

Maka dari itu, tukas Iwan Katok, kaitan dengan proyek dan aspirasi yang perlu ditindak lanjuti yaitu tentang dugaan jual beli proyeknya. Itu yang harus ditindaklanjuti.
“Kita pernah mendengar kalimat, saya sudah membeli proyek ke pihak dewan. Kan suka ada yang bilang begitu. Maka, untuk mengetahui berapa kerugian negara dari proyek Pokir, maka Kejari harus mengejar itu. Dari sana akan diketahui berapa kerugian negara,” ungkapnya.

Biasanya, sambung Iwan, persentase untuk proyek itu 10 persen dari nilai anggaran. Itu yang merugikan negara, karena BU (biaya Umum) sudah dibayar oleh negara, tetapi kenapa harus ada fee lagi, nah itu yang harus dikejar.

“Dan salah satu indikasi, kalau berbicara pokir menurut hemat kita, bukan nilainya. Tetapi ada dugaan praktek jual beli antara oknum pengusaha, legislatif serta oknum eksekutif. Semisal ada kegiatan senilai Rp 10 Milyar, maka persentase 10 persen sudah berapa nilainya, sudah Satu Milyar rupiah. Nah itulah yang patut diduga menimbulkan kerugian negara,” katanya.

Dan kalau dilihat dari beberapa program dari APBD, RKA (Rencana Kerja Anggaran) rata-rata aspirasi senilai Rp200 juta per program. Program yang senilai 200 jutaan rupiah diindikasikan sebagai program penunjukan langsung yang identik dengan program aspirasi atau Pokir.“Silahkan hitung berapa judul kegiatan. Nah itu yang seharusnya dilakukan pemeriksaan oleh APH seperti Kejari Garut,” pungkasnya. (Bersambung) – (Asep / Ridwan)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *