Kasus PIP Garut Akan Dibawa ke Ridwan Kamil dan APH

LOGIKANEWS.COM – Pogram Indonesia Pintar (PIP) merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Sejatinya tujuan dari PIP untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA, maupun pendidikan non formal seperti Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar.

Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Namun PIP di Kabupaten Garut kini tengah menjadi sorotan publik, salah satunya datang dari pergerakan Garut Bersatu Gerakan Rakyat (Garut Bergerak) yang diinisiasi oleh LSM Bergerak, LSM GBR, LSM Sidik, LSM Bais dan pemerhati dunia pendidikan dari kalangan Guru dan orang tua siswa.

Menurut Ihin Solihin selaku Korlap Pergerakan, ada beberapa permasalahan terkait PIP ini. Mulai dari tidak tepat sasaran penerima manfaat, tidak tepat waktu pencairan, dugaan pemotongan dana PIP oleh oknum sekolah, hingga dugaan mengendapnya dana PIP di Bank penyalur antara lain Bank Naional Indonesia (BNI) Cabang Garut sebagai penyalur dana PIP tingkat pendidikan SMA, SMK dan MA yang belum tersalurkan. Bahkan ada dana PIP tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 yang juga diduga mengendap di Bank BNI Cabang Garut.

Permasalahan PIP di Garut ini diduga sistematis, mulai dari pengajuan nama penerima manfaat, hingga adanya dugaan “pemain” yang mengaku sebagai pengusung aspirasi PIP, padahal dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta juklak juknis tidak ditemui istilah aspirasi dalam program pemerintah yang bersumber dari dana APBN ini. Hal tersebut terungkap dalam audensi antara LSM Bergerak bersama Sekda Garut, BNI Cabang Garut, perwakilan KCD Pendidikan Provinsi Wilayah XI Garut dan SKPD Kabupaten Garut lainnya.

Selain mempertanyakan kinerja Sekda selaku Tim Koordinasi TP2K, LSM Bergerak juga meminta Pimpinan Cabang Bank BNI Cabang Garut, Syaiful Jamal mengundurkan diri dari posisinya atau pimpinan pusat Bank BNI memberhentikannya sebagai bentuk tanggungjawab moral kepada masyarakat Garut, khususnya penerima manfaat dana bantuan sosial.

“BNI Garut sebagai pihak penyalur dinilai tidak cakap dan terindikasi melakukan pembiaran terhadap dana APBN yang mengendap di BNI Garut sejak tahun 2016-2018, agar persepsi BNI sebagai Bank Negara yang selama ini baik tidak tercoreng oleh permasalahan ini, maka pihak BNI Pusat harus bertindak tegas,” ungkap Ihin Solihin.

LSM Bergerak pun akan segera menjadwalkan audensi dengan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil serta Dewi Sartika selaku Kadisdik Provinsi untuk menyampaikan berbagai temuan dilapangan dan merekomendasikan Gubernur Jabar melalui Kadisdik Provinsi agar segera memberhentikan Kepala KCD Pendidikan Provinsi Wilayah XI Garut Lilis Rosita, yang selama ini tidak bisa berbuat banyak terkait persoalan PIP dan Dapodik SMA, SMK di Kabupaten Garut yang juga adanya dugaan penggelembungan data yang tidak sesuai data riil siswa di sekolah.

“Setidaknya ada tiga faktor pendekatan yang diduga ada indikasi pelanggaran dalam carut marutnya PIP ini, yaitu tanggung jawab kemanusiaan dan sosial terhadap masyarakat miskin dan negara. Penyalahgunaan wewenang dan administrasi negara serta dugaan pelanggaran hukum terkait undang-undang APBN hingga dugaan Tindak Pidana Korupsi. Dan untuk itu dugaan pelanggaran hukum akan dilakukan laporan pengaduan masyarakat kepada APH dengan berbagai temuan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan alat bukti,” tandas Ihin. (Arif)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *