Kepala Kejaksaan Negeri Garut Siap Memproses Dugaan Tipikor Kasus Buper

LOGIKANEWS.COM – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut, Azwar SH mengakui statemen yang disampaikan KMB (Koalisi Masyarakat Bersatu) terkait kasus Buper (Bumi Perkemahan) yang kini menjadikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) sebagai terdakwa.

Menurut Azwar SH, saat ditemui Majalah Logika di halaman parkir Gedung Kejaksaan Negeri Garut, Jumat (28/03/2019), dirinya memang pernah berstatemen bahwa kasus Buper yang melibatkan Kuswendi hanya menyidangkan Pasal PPLH nya saja, karena yang diterima Kejari Garut dari Polda Jabar hanya pasal itu.

GEDUNG: Gedung Kejaksaan Negeri Garut yang gagah ini menjadi saksi statemen Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut untuk menerima dan memproses apabila ada pihak yang melaporkan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Kasus Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) di Blok Awi Kaler, Citiis, Desa Pasawahan, Kecamatan tarogong Kaler, Kabupaten Garut. (FT: Asep Ahmad)

“Betul saya pernah menyampaikan bahwa apabila ada pelaporan tentang dugaan Tipikor seputar kasus Buper, maka kami akan memprosesnya. Karena sampai saat ini belum ada laporan tentang dugaan Tipikor pada kasus Buper,” ujar Azwar SH.

Azwar kembali menegaskan, apabila ada pihak yang melaporkan dugaan Tipikor pada kasus Buper yang disertai dengan alat bukti yang kuat, maka pihak Kejari bisa memprosesnya. “Dari Polda Jabar tidak melimpahkan persoalan Tipikor pada kasus Buper, sehingga kami bisa memproses dugaan tipikornya apabila ada pelaporan terkait itu,” katanya.

Terkait kasus Buper, Kuswendi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (dispora) hingga pekan ini akan menjalani persidangan ke Lima kalinya. Selama proses persidangan Kuswendi berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Garut, banyak pihak yang hendak melakukan pelaporan ke Kejaksaan Negeri Garut dan Polres Garut tentang dugaan Tipikor pengadaan lahan untuk pembangunan Bumi Perkemahan oleh Kabupaten Garut di Blok Awi Kaler, Desa Citiis, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.

PELAPOR: LSM Front Pemuda Guntur (FPG) pelapor kasus pengadaan Buper ke Polda Jabar. Budi Juanda sebagai salah satu bagian dari pelapor juga telah melakukan investigasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Budi meminta APH untuk menindaklanjuti Surat Pelepasan Hak (SPH) dan dugaan tindak pidana korupsi pada kasus Buper yang menggunakan anggaran miliaran rupiah. (FT: Asep Ahmad)

“Saya akan melakukan pelaporan ulang ke Polres Garut terkait dugaan tindak pidana pengadaan lahan untuk pembangunan Buper,” ujar Budi Juanda dari LSM Front Pemuda Guntur (FPG) sebagai pihak yang melaporkan kasus Buper ke Polda Jabar hingga kini diproses hukum.

Menurut Budi, selama ini ada kelemahan pada proses hukum yang kini sedang berjalan dan menetapkan Kadispora Kabupaten Garut, Kuswendi sebagai tersangka. Namun, pasal yang diterapkan bukan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) melainkan Pasal PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara dan minimal 1 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 3 miliar dan minimal Rp 1 miliar.

“Yang kami laporkan itu bukan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, melainkan dugaan tindak pidana korupsi yang kuat dugaan dilakukan sejumlah oknum pejabat,” ujar Budi Juanda, salah satu petinggi di LSM Front Pemuda Guntur (FPG), Kamis (21/03/2019) di Kantin, Setda Garut.

Sementara itu, Kordinator KMB, (Koalis Masyarakat Bersatu) Abu Musa Hanif Muttaqin mengatakan, pihaknya sudah menduga persoalan kasus pengadaan lahan untuk pembangunan Buper akan melibatkan banyak oknum pejabat di Garut.

TIPIKOR: Koordinator KMB, Abu Musa Hanif Muttaqin mengaku sedang melengkapi berkas perkara dugaan Tipikor kasus pengadaan lahan untuk pembangunan Buper.(FT: Asep Ahmad)

“Kami tahu persis siapa saja pihak yang diduga ada di belakang kasus Buper ini, sehingga kami heran pasal yang disangkakan hanya pasal PPLH saja, sementara pasal Tipikornya tidak ada. Untuk itu kami terus mendalami dan mengawal kasus ini serta mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat, untuk selanjutnya kami laporkan ke Kejaksaan Negeri Garut,” pungkas Abu Musa. (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *