Kiat Sukses Pengelolaan Dana Desa

Oleh Lili Khamiliyah (Kepala KPPN Garut)

0 384

 

Garut, 8 Mei 2018

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan
ditindaklanjuti dengan program pemerintah yang dikenal dengan Nawa Cita, salah satu
citanya adalah membangun Indonesia dari pinggiran.

Desa merupakan wilayah pinggiran
ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan, berhubungan langsung dengan masyarakat dalam cakupan batasan wilayah. Pembangunan yang dilaksanakan oleh desa diharapkan dapat mewujudkan kemandirian desa dan masyarakat yang sejahtera.

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Tujuan dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan, pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
diperlukan suatu program pemerintah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju pada desa yang mandiri mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tentunya program tersebut membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah Pusat telah melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, melalui Dana Desa sejak tahun 2015. APBN telah mengalokasikan dana desa melalui transfer ke daerah.

Alokasi dana desa yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 alokasi dana desa secara nasional sebesar Rp 20,76 triliun dan terus berlanjut tahun 2016 sebesar Rp 46,9 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 pemerintah kembali mengalokasikan dana Rp 766,16 triliun untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Jumlahtersebut terdiri dari Rp 706,16 triliun untuk anggaran transfer ke daerah dan Rp 60 triliun untuk dana desa.

Penggunaan dana desa tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota untuk membiayai penyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran dana desa sejak tahun 2017 dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah kerjanya.

Sistem penyaluran dana desa diproses melalui SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) oleh KPPN berdasarkan penyampaikan dokumen persyaratan yang sudah dilengkapi oleh petugas dari Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan melalui Aplikasi OMSPAN (Online Monitoring SPAN).

Dokumen yang dismpaikan dalam bentuk hardcopy yang sudah ditanda tangani Bupati dan softcopy dari aplikasi OMSPAN yang terintegrasi. Apabila semua persyaratan penyaluran telah terpenuhi maka transfer dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), selanjutnya dari RKUD disalurkan ke masing-masing rekening desa dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah transfer dana desa dari RKUN masuk ke RKUD.

Pengelolaan dana desa berpedoman pada peraturan perundangan, yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Permendes PDTT Nomor 19 tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan peraturan lainnya.

Pada Tahun 2018 prioritas penggunaan dana desa sesuai Permendes 19 Tahun 2017 digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta
pelaksanaan program dan kegiatan yang lintas bidang yaitu Program Unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Embung, dan Sarana Olah Raga (SORGA).

Sejak digulirkannya dana desa dari tahun 2015, sudah banyak para aparat desa yang terkena kasus hukum. Atas kondisi tersebut Pemerintah Pusat melakukan upaya untuk melakukan pendampingan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Upaya tersebut dilakukan melalui penugasan kepada POLRI beserta jajarannya dan Kejaksaan Agung beserta jajarannya, dan juga Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak para aparat desa yang masih terkena kasus hukum dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan masih rentannya penyelewengan uang negara di tingkat desa.Dari kondisi tersebut maka diperlukan kiat khusus agar pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan sukses sesuai tujuan.

Sumber Daya Manusia dalam hal ini para aparat desa sebagai pengelola keuangan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Para Kasi Teknis dan Bendahara Desa, punya peran yang aktif dalam pengelolaan dana desa, sehingga kesuksesan pengelolaan dana desa dapat terwujud.

Agar pengelolaan dana desa dapat terwujud sesuai tujuan, maka diperlukan peran para aparat desa yang memiliki suatu karakter yaitu karakter moral (budi pekerti/ jujur/ berakhlak mulia) dan karakter kinerja (kompetensi atau kemampuan bekerja). Bila kedua hal tersebut bernilai baik, maka pengelolaan dana desa dapat terlaksana sesuai tujuan dan kesuksesan pengelolaan dana desa dapat terwujud.

Terbentuknya kedua karakter tersebut yaitu karakter moral dan karakter kinerja diperlukan suatu upaya yang sungguh-sungguh dari para aparat desa. Dengan pondasi agama yang kuat yaitu karakter moral yang baik, dengan sikap dan perilaku yang baik serta memiliki integritas, maka dapat dikatakan mereka para aparat desa memiliki karakter moral yang baik.

Tetapi tidak cukup hanya karakter moral yang baik saja yang diperlukan, kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengan cerdas, kerja keras dan kerja tuntas sebagai bentuk karakter kinerja juga sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan dana desa.

Asas pengelolaan dana desa yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik, dan peraturan perundangan lainnya terkait pengelolaan dana desa dapat dipedomani, serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak pihak yang terkait untuk meningkatkan pengetahuan, maka akan meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dana desa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila semua para aparat desa mempunyai karakter moral yang baik, bersikap dan berperilaku baik dengan memiliki integritas dan mempunyai karakter kinerja melalui kerja cerdas, kerja keras dan kerja tuntas, maka sukses dalam pengelolaan dana desa dapat terwujud. (***)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.