Kinerja Mandul, Pejabat Garut Makan Gaji Buta

LOGIKANEWS.COM – Kaukus Pemuda Garut, Okky Caressa Ginanjar, Selasa (09/07/2019) menyampaikan, hari ini Bupati Garut tengah melakukan evaluasi, pengakuan atas gagalnya program amazing. Salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan Pemda Garut menyelesaikan masalah. Salah satu contohnya adalah belum dilaksanakannya program rehab dan rekon bencana alam banjir bandang Sungai Cimanuk.

“Seharusnya kegagalan tersebut menjadi penilaian atas evaluasi terhadap dinas dan badan yang terkait. Karena dengan capaian kinerja yang sangat rendah, termasuk pengendalian atas pembangunan tidak optimal, rakyat Garut menjadi pihak yang dirugikan dan ini menunjukan bahwa kinerja Pemda tidak professional,” ungkapnya.

Menurut Okky, penyelenggara pemerintahan daerah kacau balau, SKPD mandul tidak mampu bekerja, kecuali hanya menikmati Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang sangat besar dan tidak berimbang dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja.

“Ditahun anggaran 2019 kita bisa melihat serapan anggaran untuk belanja tidak langsung pegawai 45,03% dari nilai Rp2,592,831,912,425. Ini lebih besar daripada belanja langsung 14,84% dari nilai anggaran Rp2,249,228,963,888 yang didalamnya masih habis lebih besar untuk belanja pegawai senilai 27,94 % dan belanja barang dan jasa 18,45%. Sedangkan belanja modal hanya 4,88%  yang pembangunannya langsung dirasakan oleh rakyat,” tegas Okky.

Sementara itu, sambung Okky, dalam  PP 12 tahun 2017 bupati sebagai kepala daerah ditugaskan untuk melakukan audit, review, monitoring, evaluasi, penatausahaan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainya terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bupati harus mengevaluasi kinerja para pejabat tinggi pratama dan pejabat lainnya dilingkungan Pemda Garut atas kinerjanya selama ini.

“Jika setelah evaluasi terbukti pejebat bersangkutan tidak mampu bekerja, maka bupati harus memberhentikan dan menggantinya agar penyelenggaraan pemerintah berjalan optimal dan profesional. Sebagai contoh, satu SKPD di pemerintah daerah Tahun Anggaran 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Garut menghabiskan Tunjangan Kinerja Daerah sebesar Rp10 M, ini diluar Gaji Pokok dan tunjangan lainnya yang diterima oleh para pegawai. Tetapi output apa yang dihasilkan dari Anggaran tersebut. Bukannya anggaran harus berbasis kinerja, secara keseluruhan pembangunan pada Tahun 2018 apa? Di akhir Tahun 2018, anggaran Perubahan tidak terserap sebesar 130 M,” ujarnya.

“Sangat ironis pejabat publik kerjanya makan gaji buta dan jalan-jalan keluar negeri tidak ada hasilnya. Menghambur-hamburkan uang rakyat. Miris sekali, mau dibawa kemana Garut ini,” pungkasnya. (Asep Ahmad)

 

 

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *