Komisi A Meminta Oknum PNS Terkena OTT Diberi Sangsi Tegas

0 192

LOGIKANEWS.COM – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), dari Polda Jabar Selasa, 08 Mei 2018 yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Garut mengangetkan pihak Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Garut. Pasalnya, Tiga hari sebelum peristiwa pihak Komisi A DPRD Garut berada dalam satu ruangan dan membahas bidan yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua Komisi A, DPRD Kabupaten Garut, H Alit Suherman mengatakan, hari Jumat (04/04/2018) sekitar pukul 15.00 WIB bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Komisi A membahas soal kewajiban BKD, Plt Sekda dan Pjs Bupati untuk membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk pengangkatan Sekda Definitif.

“Kami mempertanyakan, kenapa sampai hari Jumat itu belum terbentuk tim panitia seleksi Sekda Definitif. Padahal dalam Perpres No.3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, seharusnya tim pansel sudah harus dibentuk. Pada saat itu dihadiri Kepala BKD, Burdan Ali Junjunan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, H Alit juga mengaku menyinggung soal penempatan bidan yang selesai prajab. Komisi A berharap kepada BKD jangan melayani PNS bidan yang tiba-tiba ingin pindah dari daerah ke kota. “Jangan dulu, karena kebutuhan di daerah sangat luar biasa. Selain itu, soal penempatan jangan menghiraukan pihak yang datang dari manapun,” terangnya.

Biasanya, sambung H Alit, ketika ada pelantikan PNS, maka ada pihak yang datang dan mau pindah ke tempat-tempat tertentu. Sehingga, ketika SK penugasan sudah 100 persen, Komisi A meminta semua PNS baru ditempatkan dulu di tempat semua bertugas. “Saya minta ditempatkan dulu di tempat semula. Jangan dulu pindah bergeser ke tengah atau ke perkotaan, karena di daerah tersebut sangat dibutuhkan dan belum ada penggantinya,” ujarnya.

H Alit mengaku kaget, dengan OTT Saber Pungli Polda Jabar terhadap oknum BKD. Karena peristiwa itu terjadi terhadap lembaga yang seharusnya memberikan contoh yang baik, kepada aparatur lainnya di Pemkab Garut. “Ditekankan agar PNS yang SK nya sudah 100 persen, untuk jangan dulu dipindahkan ke ke wilayah kota. Takutnya di daerah juga masih kekurangan tenaga dan belum ada penggantinya. Eh esok harinya ada berita OTT Saber Pungli terhadap oknum BKD Garut,” papar H Alit yang menghubungi LogikaNews.Com melalui sambungan telfonnya, Rabu (09/04/2018).

H Alit yang saat itu sedang berada di Magelang menyampaikan rasa prihatin dan kecewanya. “OTT Saber Pungli kepada oknum BKD, dari komisi A turut prihatin dan kecewa. Sesuangguhnya bahwa BKD itu harus memberikan contoh kepada SKPD yang lain. Karena berangkatnya seseorang itu, pengolahannya ada di BKD, tetapi malah tiba-tiba ada oknum BKD yang tertangkap tangan yang terindikasi Pungli. Padahal kegiatan pelayanan publik kepada  masyarakat seharusnya memberikan fasilitas yang bagus, transparan , fasilitas gratis. Ini malah ada oknum BKD yang terkena saber pungli. Ini sangat memprihatinkan,” ujar H Alit.

H Alit pun meminta agar ada sikap dan tindakan yang tegas, apakah itu dari bupati selaku pembina kepegawaian. “Ini sudah memalukan. Di Garut sudah ada Empat kali OTT Saber Pungli. Pertama, di Disduk Capil, Dishub, KPU dan sekarang di BKD. Sehingga ini harus dijadikan sebagai cambuk dan pembelajaran yang sangat berharga bagi Pemeintah Kabuoaten Garut dalam rangka melakukan penataan, pembangunan dan pembinaan kepegawaian. Sehingga tidak terulang lagi kejadian yang memalukan dan mempritainkan seperti ini,” paparnya. (Asep Ahmad)

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.