Komunikasi yang Efektif Kepada Aparat Desa Mendukung Kesuksesan Pengelolaan Dana Desa 

Oleh : Lili Khamiliyah, SE, M.Si

0 103

Sumedang, 21 September 2018

Dengan digulirkannya dana desa sejak tahun 2015, yang merupakan implementasi Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , dan realisasi program Pemerintah yaitu Nawa Cita yang ke tiga, membangun Indonesia dari pinggiran. Maka diharapkan seluruh desa di Indonesaia dapat melaksanakan pembangunan dan kemandirian masyarakat melalui dana desa, sesuai dengan program prioritas unggulan dari masing-masing desa. Sebagaimana tertuang dalam tujuan dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan, pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Penggunaan dana desa dan apa saja yang menjadi prioritas penggunaan dana desa, bisa dilihat pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Peraturan Menteri Desa tersebut memberikan gambaran prioritas-prioritas dalam kegiatan yang dilakukakan didesa yang harus didahulukan. Pada Bab 3 Pasal 4 terdapat 5 point yang disebutkan tentang prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut :

  1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
  2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang
  3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa
  4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama
  5. Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Setelah kelima prioritas diatas  terpenuhi, barulah dana desa bisa digunakan untuk kebutuhan desa yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan dalam Pasal 48 yang dimaksud dengan Perangkat Desa terdiri atas:

  1. sekretariat Desa;
  2. pelaksana kewilayahan; dan
  3. pelaksana teknis.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam pengelolaan dana desa yang dilaksanakan Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa atau biasa disebut aparat desa, diperlukan kemampuan atau kompetensi para aparat desa dalam pengelolaan dana desa termasuk kebutuhan informasi yang benar dan valid dalam memahami peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dana desa.

Kompetensi yang perlu dipahami para aparat desa yaitu tingkat pemahaman pelaksanaan pengelolaan dana desa secara administratif dan teknis serta proses atau mekanisme penyaluran dana desa sampai dengan dana tersebut  masuk ke rekening desa, serta apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam mekanisme penyaluran dana desa setiap tahapnya perlu mereka tahu, demikian juga dalam  pertanggungjawaban dana desa.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, salah satu tugasnya adalah melakukan penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN melalui Rekening Kas Umum Negara untuk selanjutnya disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah, sesuai dengan peraturan tentang mekanisme pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada saat pertama kali dilaksanakan dana desa yaitu tahun 2015, penyaluran dana desa dilaksanakan  oleh  kantor pusat melalui KPPN Jakarta II. Dan sejak tahun 2017 dengan pertimbangan kebijakan agar pelayanan lebih mendekatkan kepada para pemangku kepentingan, maka penyaluran dana desa disalurkan melalui KPPN setempat yang bermitra dengan Pemerintah Daerah masing-masing.

Penyaluran dana desa yang dilaksanakan oleh KPPN setempat, diharapkan dapat lebih efektif, karena lebih mudah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah yang menjadi mitra kerjanya, karena dana desa merupakan salah satu bentuk dana transfer ke daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain melakukan penyaluran dana desa, KPPN juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana desa.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas KPPN melakukan penyaluran dana desa yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sedangkan untuk melakukan pemantauan dan evaluai dana desa berpedoman pada Surat Edarat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-72/PB/2017 tentang Pemantauan dan Evaluai Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Yang dilaksanakan Oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Peraturan tersebut harus dapat dikomunikasikan secara efektif kepada para pemangku kepentingan. Dalam pelaksaannya masih ditemukan diketidaktahuan ketidakpahaman para perangkat desa tentang pentingnya dokumen terkait persyaratan dalam pelaksaaan dana desa yang harus dipenuhi. Maka diperlukan komunikasi langsung dengan para perangkat desa, serta dengan komunikasi langsung kepada para perangkat desa akan mengetahui lebih dini bila ada permasalahan di desa sehingga segera dihasilkan solusi terbaik.

Hal tersebut menjadi pengalaman KPPN Sumedang dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dana desa tahun 2018 terkait tahapan dalam penyaluran dana desa dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing desa, yang dikomunikasikan melalui Koordinator Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (DPMD) masih dirasa belum efektif.

Diharapkan dengan komunikasi secara langsung melalui pemantauan dan evaluasi penyaluran dana desa dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD)  dengan para perangkat desa akan dihasilkan komunikasi yang lebih efektif. Selain itu diinformasikan juga hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa oleh para aparat desa dapat dilaksanakan dengan baik, berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

Akhirnya dengan komunikasi yang efektif kepada para aparat desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, diharapkan seluruh desa dalam pengelolaan dana desa dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan tujuan dilaksanakannya dana desa.

Penulis adalah Kepala KPPN Sumedang

(Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak merepresentasikan sikap atau pendapat tempat penulis bekerja)

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.