Korban Banjir Bandang Garut Akan Lakukan Gugatan Pra Bencana

LOGIKANEWS.COM – Ketua Paguyuban Warga Korban Bencana Banjir Bandang (PWKBB), Iskandar mengaku kecewa terhadap pemerintah Kabupaten yang dinilai tidak profesional memperhatikan nasib korban banjir bandang, yang terjadi tahun 2016 lalu. Sudah sekian tahun berlalu, nasib korban banjir bandang masih banyak yang belum mendapatkan hak-haknya.

Dibalik itu semua, PWKBB menilai banjir bandang yang merenggut puluhan korban bukan hanya bencana alam semata, namun disebabkan berbagai faktor. Salah satu faktor yang kini disikapi PWKBB adalah dugaan ulah para oknum koruptor yang tidak menjalankan amanahnya.

Salah satu amanah yang dimaksud adalah pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pembuatan dan perawatan saluran air serta pemeliharaannya.
“Pemkab Garut memiliki anggaran besar untuk pembangunan dan perawatan serta pemeliharaan aliran air seperti irigasi, anak-anak sungai dan bahkan sungai besar seperti Cimanuk,” katanya.

Selama ini, sambung Iskandar, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) sepertinya tidak melakukan penyelidikan terhadap program-program tersebut. Padahal, kaitan bencana alam seperti banjir bandang sudah jelas-jelas diakibatkan oleh tangan-tangan jahili manusia itu sendiri.

“Namun manusia mana dulu yang melakukan perusakan, karena tidak semua manusia memiliki andil dalam proses-proses seperti itu. Maka menurut saya adalah oknum pejabat negara yang telah diberi amanah, memiliki tugas pokok dan fungsi serta memiliki peranan yang harus lebih bertanggung jawab,” ujar pria yang dikenal santun tetapi tegas ini.

Hasil vonis Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Garut yang menjatuhkan hukuman kepada Lima orang pengusaha hanya bagian kecil saja. Sebab, masih banyak pihak yang harus ikut bertanggung jawab.

“Adanya wisata darajat hanya bagian kecil dari kejahatan para oknum pejabat. Bertahun-tahun usaha wisata Darajat seakan dibiarkan. Artinya, keberadaan wisata darajat akibat adanya kelalaian dan pembiaran dari pemerintah,” ungkapnya.

Untuk itu, sebagai warga Garut sekaligus korban banjir bandang Garut tahun 2016, Iskandar dan warga lainnya sudah menentukan sikap, yakni melakukan gugatan kepada Pemkab Garut, BKSDA dan Perhutani.

“Terkhusus untuk Pemkab Garut, kami sedang mengumpulkan bukti dan keterangan terkait bobroknya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan saluran air. Baik dari segi nama-nama pekerjaan, titik lokasi kegiatan, anggaran pembangunan, anggaran perawatan dan pemeliharaannya,” papar iskandar.

Iskandar mencontohkan, salah satu hal yang ia cermati dan sedang dipelajari adalah anggaran pembangunan irigasi dan pengerukan sungai. Apakah kegiatan tersebut berjalan dengan baik atau hanya dijadikan ajang bancakan untuk memperkaya diri saja. “Saya mendapat bocoran dari salah satu pihak, bahwa anggaran untuk pengerukan sungai rawan dikorupsi begitupun dengan anggaran anggaran Biaya Tidak Terduga atau BTT,” jelasnya.

Untuk mengambil langkah hukum tersebut, Iskandar tidak akan berjalan seorang diri. Pihaknya akan menggandeng pengacara yang siap membantu para korban banjir bandang.

“Agar persoalan ini terang dan jelas, kami akan menggandeng pengacara yang sama-sama memiliki kepedulian terhadap korban bencana banjir bandang,” bebernya.

Sebelumnya, di sejumlah media Iskandar sudah melakukan ekspose dan keterangan, karena merasa hak-hak sipilnya tidak terakomodir, PWKBB Cimanuk Garut memberikan Kuasa Hukum kepada Risman Nuryadi SH untuk mengambil langkah hukum.

Keluh kesah PWKBB seputar perjalanan dan perlakuan Pemkab Garut kepada warga korban banjir bandang yang tidak profesional, sehingga merasa perlu untuk memberi kuasa guna mengambil langkah hukum baik berupa class action ataupun Citizen Law Suite.

Pemberian kuasa hukum kepada Risman Nuryadi, SH, diwakili oleh Ketua umum PWKBB Cimanuk Garut Iskandar, Selasa (18/12/2018) lalu.

Risman Nuryadi, SH selaku penerima Kuasa Hukum PWKBB menyatakan, banyak penyelesaian tidak memberikan rasa adil kepada masyarakat. “Sudah banyak kebijakan pemerintah yang lahir malah meminggirkan rakyat dan terkesan anti orang miskin,” ujarnya.

Masyarakat, tambah Risman, tidak tahu banyak upaya hukum apa saja yang mereka bisa lakukan apabila menghadapi masalah hukum dengan melakukan beberapa upaya hukum demi mencari keadilan seperti gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan mekanisme Class Action (Gugatan Perwakilan Kelas), Citizen Law Suite (Gugatan Warga Negara), dan legal standing yang bisa ditempuh masyarakat.

“Hal ini untuk menggugat baik penyelenggara negara maupun pihak-pihak yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela. Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *