KPU Garut Kantongi Anggaran Rp95.707.175 .000 Plus Rp1.23 Milyar

LOGIKANEWS.COM – Pasca munculnya pertanyaan jumlah anggaran kegiatan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut dari LSM SIDIK DPC Kabupaten Garut, KPU akhirnya buka suara.

Lembaga yang dipercaya sebagai penyelenggara Pemilihan Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD RI ini mengantongi anggaran Rp 95.707.175.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain dari APBN, KPU Kabupaten Garut juga mendapat bantuan anggaran dari Pemkab Garut sebesar Rp1.23 Milyar. Bantuan dari Pemkab Garut merupakan bantuan untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pemungutan dan penghitungan suara bagi PPS oleh PPK.

Sampai saat ini, keterserapan anggaran di KPU Garut sudah mencapai 40 persen yang diserap badan Adhock. “Kebetulan anggaran tidak dipisahkan antara anggaran pemilu dan anggaran rutin KPU Garut,” ujar Sekretaris KPU Garut, Ayi Dudi saat ditanya berapa anggaran KPU yang digunakan untuk penyelenggaran pemilu tahun 2019, di ruang kerjanya, Jumat (03/04/2019).

Dana sebesar Rp 95 milyar, kata Ayi, digunakan badan Adhock seperti (Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas.

“Satu kali bayar mencapai Rp 30 M pada hari H Pencoblosan. Selain itu, ada juga biaya untuk sewa tenda,” terang Ayi Dudi.

Pemilu serentak tahun 2019 Ayi Dudi menyebut terdapat perbedaan jumlah TPS dengan TPS saat Pilkada tahun lalu. Jumlah TPS pada pemilu tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah di desa dan kelurahan.

“Perbedaan jumlah TPS ini disebabkan oleh jumlah pemilih di tiap TPS. Saat Pilkada, jumlah pemilih terdiri dari 800 orang. Sedangkan, pada saat Pemilu hanya 300 orang saja,” katanya.

Terkait dengan anggaran di KPU, Ayi Dudi membeberkan nilai anggaran untuk tiap-tiap kegiatan. Semisal, biaya distribusi untuk logistik kotak suara hanya diberi Rp15 ribu perkotak suara dari PPS ke TPS. Hitungan itu berlaku sama untuk semua daerah.

“Semua dipukul rata tanpa menghitung radius. Padahal di Garut Selatan seperti dari Caringin ada pengeluaran sampai dengan Rp250.000, karena harus menggunakan moda transportasi ojek. Namun untuk anggaran yang digunakan para petugas kita tidak tahu mereka menggunakan anggarannya darimana,” ungkapnya.

Dari jumlah dan hitungan anggaran untuk semua kegiatan merupakan keputusan dari KPU Pusat. Sementara, KPU Kabupaten hanya sebagai pelaksana saja.

“Perencanaan itu semua dikeluarkan oleh KPU Pusat. KPU Garut hanya sebagai pelaksana. Sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jumlah yang disediakan KPU kami nilai masih kurang dari kebutuhan,” katanya.

Keluhan juga, sambung Ayi Dudi, sudah disampaikan ke KPU RI. Bahkan saat di KPU Pusat banyak keluhan dari KPU Papua. Karena di Papua biaya trasnportasi sangat besar. Untuk mencapai TPS sampai harus menggunakan moda transportasi pesawat Helikopter.

“Biaya di Papua itu, dengan menggunakan Helikopter biayanya bisa mencapai Rp75 juta,” tandas Ayi membandingkan biaya antara di Jawa Barat dan Papua.

Ayi menjelaskan, biaya yang digunakan oleh KPU Garut pada Pemilu kali ini tersedot untuk biaya pengangkutan kotak suara, karena biaya pengangkutan kotak suara yang terbuat dari dus biayanya lebih besar daripada kotak suara yang terbuat dari alumunium.

“Satu kali angkut kotak suara dari alumunium, dengan menggunakan truk bisa mencapai 240 kotak, tetapi kalau kotak dus hanya mampu 110 kotak. Alasannya, kotak dus tidak bisa ditinggikan dan diikat oleh tali. Kalau aluminium ketika diikat tidak mengalami kerusakan, tetapi kalau dus, tentu akan rusak,” terangnya.

Menjawab pertanyaan Ketua LSM SIDIK DPC Kabupaten Garut, Yogi Iskandar terkait nilai anggaran untuk kegiatan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi pemungutan suara di Kabupaten Garut, tahun 2019 yang dilaksanakan selama tiga hari, Ayi Dudi mengatakan, anggaran awal yang disediakan sekitar Rp188 juta.

Ketua LSM SIDIK Kabupaten Garut, Yogi Iskandar. (FT: ist)

“Ternyata dari anggaran tersebut masih kurang. Kami harus membayar sewa gedung, biaya transport untuk PPK sebanyak 42 dikali lima personil dengan anggaran sebesar Rp75.000, kemudian dikali tiga hari,” katanya.

Selain itu, KPU juga harus membayar biaya jamuan untuk 700 personil Polisi dan TNI, sejumlah undangan, saksi-saksi, sewa kursi, meja, sound sistem, sewa gedung, foto copy materi, tanda pengenal dan lainnya.

“Karena anggaran tersebut ternyata tidak cukup, maka kami lakukan revisi, sehingga sampai saat ini kami akui belum menyelesaikan SPJ nya,” papar Ayi panjang lebar. (Asep Ahmad/Arif).

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *