Kuswendi Jadi Tersangka, Polisi Diminta Tindaklanjuti Dugaan Tipikor Proyek Buper dan Diklat

PELAPOR: LSM Front Pemuda Guntur (FPG) pelapor kasus pengadaan Buper ke Polda Jabar. Budi Juanda sebagai salah satu bagian dari pelapor juga telah melakukan investigasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Budi meminta APH untuk menindaklanjuti Surat Pelepasan Hak (SPH) dan dugaan tindak pidana korupsi pada kasus Buper yang menggunakan anggaran miliaran rupiah. (FT: Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM – Terjeratnya Kadispora (kepala dinas pemuda dan olahraga) Kabupaten Garut, Drs Kuswendi Msi sebagai tersangka kasus pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) di Blok Awi Kaler, Kp Citiis, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut memunculkan tanda tanya dari sejumlah pihak, khususnya pegiat anti korupsi di Kabupaten Garut.
CURAM: Foto dukumentasi lokasi buper yang curam. (FT: Asep Ahmad)

Pasalnya, beberapa pihak menilai dari kasus pengadaan lahan Buper tersebut diduga terjadi transaksi bagi-bagi hasil pemufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan konspirasi antara oknum pengusaha dan oknum pejabat di lingkungan Pemkab Garut.

BATAS: Batas tanah yang menjadi lahan Buper. (FT: Asep Ahmad)

Namun, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) hanya menjerat Kuswendi dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara dan minimal 1 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 3 miliar dan minimal Rp 1 miliar.

Salah satu petinggi Front Pemuda Garut (FPG), Budi Juanda kepada Logikanews.com (Grup Majalah Logika), Jumat (08/03/2019) di Kantor Kesbangpol Kabupaten Garut mengatakan, lembaganya merupakan pihak yang melaporkan kasus pengadaan lahan Buper di Gunung Guntur ke Polda Jabar. “Kawan-kawan FPG yang melaporkan kasus ini ke Polda Jabar,” papar Budi.

Menurut aktivis yang biasa menangani kasus pertanahan ini, kronologis dari masalah pengadaan lahan Buper di Blok Awi Kaler, Kp Citiis, Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut tersebut pihaknya menilai penegak hukum harus melakukan pengawasan terhadap proyek yang memakan anggaran miliaran di lokasi zona merah yang rawan bencana.

SURAT PERNYATAAN: Pembangunan Buper di Gunung Guntur sudah mendapatkan saran dari tim komisi. (FT: Asep Ahmad)

“Sejak awal, kami sebagai masyarakat meminta Pemkab Garut untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di Gunung Guntur. Ketika ada proyek pengadaan lahan oleh Pemkab Garut yang diperuntukan sebagai lokasi Buper, Diklat dan Kawasan Wisata Terpadu muncul pertanyaan, kenapa harus di Gunung Guntur, mengingat Gunung Guntur sebagai daerah rawan bencana dan zona merah,” ungkap Agus Juanda dengan nada santai.

Dari mekanisme pembelian lahan atau penambahan aset oleh Pemerintah Kabupaten Garut, Budi menegaskan harus jelas semuanya. Semisal, Pemkab Garut harus tahu alasan yang jelas dan peruntukan lahan tersebut.

“Kemudian, bagaimana cara menempuh mekanisme yang benar. Terus ada berapa akte tanah yang dibeli serta berapa luasnya. Apakah tanah tersebut sudah benar cara memperolehnya. Itu yang maha penting,” papar Budi.
Kuswendi Tidak Serta Merta Harus Dipersalahkan

Menurut Budi, persoalan Amdal yang menjerat Kadispora Garut, Kuswendi yang kini sudah dihadapkan pada meja hijau, hanya sebagai pengalihan masalah atau pengalihan delik saja. Secara objektif, Budi menilai dalam kasus ini tidak serta merta Kuswendi harus dipersalahkan, karena yang namanya Kuswendi adalah pengguna.

“Untuk pengadaan lahan ini harus ada panitia Sembilan. Panitia ini tentu dibayar oleh negara. Pada saat pembelian tanah seharusnya dicek terlebih dahulu tentang legalitas tanah dan batas-batasnya. Yang kami ketahui tanah-tanah tersebut belum memiliki sertifikat, hanya memiliki aktenya jual beli (AJB, red) saja. Kalau tidak salah ada Tujuh AJB. Persoalan batas tanah ini apakah sudah diklarifikasi atau belum, ini harus jelas dulu, karena lokasi tersebut berbatasan dengan lahan milik negara yang dipercayakan pada BKSDA,” bebernya.

Dalam hal ini, Budi mempertanyakan kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tiba-tiba sudah mengeluarkan surat ukur, padahal tanah tersebut berbatasan dengan BKSDA.

“Kami menduga ada tanah BKSDA yang terambil dan sampai saat ini BKSDA tidak bisa memberikan klarifikasi berapa tanah yang terbawa. Inti permasalahan BKSDA belum mengeluarkan peta, karena katanya Nol Kilometernya ada di Jogyakarta yakni BPKH. Sampai saat ini BPKH belum mengeluarkan batas-batas tanah. Padahal menurut keterangan beberapa sumber lahan tersebut sudah bergeser,” imbuhnya.

Budi menjelaskan, yang harus melakukan musyawarah terkait rencana pembangunan Buper di wilayah tersebut adalah panitia Sembilan, namun hal itu tidak dilakukan. Data rekomendsi yang disampaikan pihak Kecamatan Tarogong Kaler ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut diduga kuat bukan asli alias palsu.

Pada waktu FPG melakukan audensi, pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak Dispora dan Komisi B DPRD Garut, dari 4,8 hektar terjadi Cut and fil. Sejauh ini Cut nya sudah terjadi namun Fil nya masih dipertanyakan.

“Untuk menjawab filnya dimana, apakah dari proyek Buper itu terjadi fill nya, maka kami pun dilapangan menemukan ada alat berat sedang mengangkut pasir. Kalau pasir itu digunakan untuk masjid, ya masjid mana. Dan berapa ribu kubik pasir yang diangkat. Kenapa APH tidak mengangkat masalah ini, selain masalah ketiadaan Amdal,” jelasnya.

Budi mengaku sudah mengkonfirmasi pihak Kadispora, Kuswendi secara langsung dan ia mendapat jawaban dari Kuswendi, bahwa Kuswendi tidak di lapangan. Di lapangan ada PPTK. Dirinya mengaku memiliki dokumentasi bahwa memang telah terjadi pengangkutan pasir. Berdasarkan taksiran hitungan yang dilakukannya, pasir itu sebanyak 140.000 kubik.

“Hitungan ini bisa ditaksir melalui hitungan 48.000 meter persegi (4,8 hektar, red) dikalikan kedalaman sekitar Tujuh Meter. Apabila dikalikan dengan nilai jual semisal Rp 90.000 per kubik, maka nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Kami pun memiliki dokementasi pengangkutan pasir tersebut,” ujar Budi.

Surat Pelepasan Hak dan Dugaan Kompensasi Kepada Sejumlah Oknum Pejabat Garut

Bukti-bukti yang disampaikan ke Polda Jabar, tambah Budi, diantaranya pengambilan pasir dan lainnya. Dia mengaku sebagai masyarakat mempertanyakan kenapa yang dingkat oleh APH hanya masalah Amdalnya saja.

“Laporan kawan-kawan saya ke Polda disertai bukti-bukti. Munculnya dugaan konpensasi terkait kasus Buper kepada oknum pejabat yaitu dari hasil penjualan pasir, yang akhirnya ada pembagian tanah. Karena selama ini tidak ada SPH atau Surat Pelepasan Hak. Yang kami pertanyakan, berapa SPH yang ditandatangani oleh Sekda Garut saat itu, yakni Pak Iman Alirahman,” beber Budi lagi.

Menurut keterangan dari DPKKA yang saat ini menjadi BPKAD, Budi mengakui pengakuan pihak dinas bahwa dokumen itu tidak ada di DPPKA, maka dibuatlah keterangan bahwa dokumen SPH tersebut memang tidak ada.

“Saya menanyakan SPH ke bagian aset DPPKA (BPKAD, red) di Gunung Guntur di lokasi Buper itu yang mana saja, tetapi saat itu jawabannya tidak ada. Tetapi jawabannya berbeda, setelah kasus ini ramai ke permukaan, baru katanya SPH udah ada, namun sampai saat ini belum saya lihat. Soal SPH Itu wajib ditelusuri. Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan harus ditelusuri,” tandas Budi.

Kemudian, terang pria bebadan sedang ini, kenapa lokasi untuk Buper harus dipaksakan di Gunung Guntur. Karena ada tiga alternatif lokasi yang direncanakan diantaranya di Gunung Guntur, Talaga Bodas dan Rancabango. Gunung Guntur merupakan Gunung dengan status ring satu rawan bencana dan zona merah. Sehingga muncul pertanyaan kenapa harus di Gunung Guntur. “Sekali lagi saya tegaskan, ini patut dipertanyakan,” ungkapnya.

Tak Ada Kopral yang Salah

Ketika disinggung, siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kasus pengadaan dan pembangunan Buper, Budi mengatakan, penyidik lah yang lebih tahu. Meskipun dirinya paham siapa yang harus bertanggung jawab, namun semua itu hanya penegak hukum yang bisa memastikan. “Yang jelas tidak ada kopral yang salah,” celotehnya.

Terkait dengan status tersangka Kuswendi yang dijerat oleh Pasal PPLH, karena proyek Buper tidak memiliki Amdal, Budi menjelaskan, kalau bicara Amdal, memang Amdalnya tidak ada. Pekerjaan Buper ini sempat dihentikan disaat FPG melakukan audensi dan investigasi ke lapangan. Dan DPRD juga meminta dihentikan sampai dokumen-dokumen perijinannya dilengkapi.

Tetapi seminggu kemudian, proyek itu dilanjutkan dan saya konfirmasi langsung ke Pak Kuswendi, kenapa proyek di Buper itu dilanjutkan, lalu Kuswendi menjawab bahwa dirinya lah yang memerintahkan agar pengerjaan proyek di Buper itu dilanjutkan. “Saya yang menyuruh,” kata Budi menirukan ucapan Kuswendi.

Selain dugaan pengadaan lahan yang bermasalah, kualitas pembangunan seperti pembuatan Kirmir terlihat amburadul, sehingga LSM FPG menyampaikan hal itu ke Polda jabar.

“Respon dari APH sangat baik, terbukti kasus ini ditindaklanjuti dan sampai saat ini maju terus ke meja hijau. Artinya pihak APH sudah bekerja dengan baik. Tetapi, kami sebagai masyarakat mempertanyakan kenapa hanya masalah Amdalnya saja, sementara terkait pengadaan lahannya tidak dilakukan,” akunya.

Kinerja Inspektorat Dipertanyakan

Budi berharap, proses hukum mengenai pembangunan Buper ini harus sesuai dengan aturan dan harus dihentikan. Siapapun yang terlibat mulai dari perencanaan, pengadaan, pembayaran dan pelaksanaan proyek Buper harus bertanggung jawab. “Inspektorat harus bekerja, karena kami menduga ada keterlibatan banyak pihak, karena tidak mungkin hanya Kuswendi saja harus bertanggung jawab,” ucap Budi menjelaskan pendapatnya.

Proses hukum yang sedang berjalan yang saat ini sudah menetapkan Kuswendi sebagai tersangka, Budi berharap proses penegakan hukum kembali pada pengadaan lahan untuk pembangunan, karena itu diatur oleh Undang-undang dan mereka pun dibayar APBD. “Kata pihak DPPKA mereka menunjuk konsultan dari Tasikmalaya. Namun sampai saat ini pun kami tidak pernah tahu konsultan yang mana,” jelasnya.

“Kenapa proses pengadaan tanah harus dikejar, karena memang banyak pejabat yang tiba-tiba memiliki lahan di wilayah itu. Bahkan salah satu pejabat mau membuat perumahan, cuman memang bisa atas nama orang lain,” papar Budi menambahkan.

Bersitegang dengan Anggota DPRD
Sekaligus Anak Penjual Lahan Buper ke Pemkab Garut

Dalam kesempatan tersebut Budi mengaku sempat bersitegang dengan anak H Agus SM selaku penjual tanah seluas 4,8 hektar kepada Pemkab Garut yang kini digunakan unutk proyek Buper , yang namanya Riki, pada aat itu masih menjabat sebagai anggota DPRD Garut dari Fraksi Hanura. (saat ini menjadi caleg di Demokrat, red).

“Saya sempat bersitegang dengan Riki anak pak Agus, saat itu masih bekerja sebagai anggota DPRD. Saya juga meminta risalah rapat tentang pengadaan tanah Buper ke Setwan DPRD Garut, sampai saat ini tidak pernah ada. Saya minta ke H Alit tentang risalah DPRD Garut. Dan sampai saat ini tidak pernah ada. Saya yakin tidak pernah ada,” ungkap Budi penuh keyakinan.

Pengadaan lahan di Gunung Guntur nuansa politisnya pun dianggap kuat. Pasalnya, banyak tanah yang dimiliki oknum pejabat. “Sejak kasus ini muncul, kami pun melakukan investigasi, saya juga sudah melakukan konfirmasi ke Notaris Karmiatun, terkait Pertek (Pertimbangan Tekhnis, red) yang ditolak oleh BPN karena salah satu direksinya adalah Wawan Nurdin. Karena Bu Karmiatun juga tunduk dan taat pada UU Jabatan Notaris, menurut Bu Karmiatun wawan Nurdin menyerahkan KTP, sehingga tidak cukup alasan untuk menolak,” katanya lagi.

Respon Bupati Garut, Rudy Gunawan

Biar persoalan itu menjadi terang benerang, Budi juga mengaku telah memberikan keterangan sesuai yang ia ketahui. FPG pernah melayangkan surat ke Bupati Garut, H Rudy Gunawan. Menurut keterangan bupati di salah satu poinnya, bahwa di sana tidak ada alat berat. “Maka saya pikir bupati belum melakukan kroscek ke lokasi. Karena faktnya di lokasi pembangunan Buper ada alat berat,” katanya.

Budi kembali menjelaskan, tentang administrasi tanah lokasi Buper, polisi dan kejaksaan harus bertanya mulai dari siapa pemilik lahan, berapa luas dan berapa nilai harga jual, terhitung berapa dan tanah siapa saja. “Ini harus diusut tuntas,” pungkasnya. (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *