Terkait Buper Kadispora Garut Mengaku Diperas

0 430

LOGIKANEWS.COM – Beberapa pekan ini, LogikaNews.Com menyampaikan informasi terkait dugaan sejumlah kasus pengadaan lahan untuk Bumi Perkemahan (buper), di wilayah hukum Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Tepatnya di sekitar Gunung Guntur.

Media ini juga menyampaikan sejumlah pejabat telah dipanggil oleh Kepolisian Daerah Provinsi Jabar (Polda Jabar). Bahkan Camat Kecamatan Tarogong Kaler, Drs Saepurohman mengakui bahwa dirinya beserta pemilik lahan yang dibeli Pemkab Garut, Agus Saeri Mulyadi alias Agus Odong juga sudah memenuhi panggilan Polda Jabar.

Begitupun dengan salah seorang petugas di Desa Pasawahan, Yusuf yang mengkui dirinya beserta salah satu anak Agus SM, yakni Serli Besi juga sudah memenuhi panggilan Polda Jabar terkait dugaan kasus seputar Buper.

Hari Selasa, 08 Mei 2018 lalu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (dispora) Kabupaten Garut, Kuswendi didampingi Kabid Sarana dan Prasarana (sapras), Yana kepada LogikaNews.Com mengatakan, pihaknya juga sudah memenuhi panggilan Polda Jabar. “Saya memenuhi panggilan Polda Jabar, karena ada laporan bahwa tanah tersebut menyerobot tanah BKSDA. Di Polda Jabar saya menjawab, yang mengukur bukan pihak Dispora, tetapi Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Kuswendi diamini Yana.

Dalam kesempatan itu, Kuswendi mengaku bahwa dirinya menyampaikan apa saja ke Polda Jabar, sesuai apa yang terjadi. “Adapun batas-batasnya, Polisi juga menanyakan itu tanah siapa, tanah masyarakat atau tanah pemerintah ,masa jeruk makan jeruk. Begitu kata Polisi,” terang Kuswendi.

Menjawab berbagai pertanyaan dari Polda Jabar, Kuswendi mengaku dia menjelaskan, bahwa tanah yang dibeli Pemkab Garut dilengkapi dengan surat-surat. Selain itu, Kuswendi juga menyampaikan ke Polda Jabar apa saja yang akan dilakukan di lokasi Buper. “Kalau tanah kan ada surat-suratnya. Adapun lokasi dianggap berbahaya maka saya jelaskan, dulu pohon ada tiga, sekarang ditanami ribuan. Dulu tidak ada TPT (tembok penahan tanah, red) sekarang pakai TPT. Dulu tidak ada kirmir, sekarang dikirmir. Di lokasi Buper tidak ada bangunan, bahkan mushola pun terbuka, ditambah jamban. Nah nilah yang harus dipahami,” bebernya.

Kuswendi pun memaparkan kronologis awal mula terjadinya pembelian lahan untuk lokasi Bumi Perkemahan di wilayah Gunung Guntur. Menurutnya, pihak Dispora berusaha mengakomodir keinginan Kwarda Pramuka Purwakarta. “Kemudian kita mengakomodir keinginan kwarda, kita tahu bahwa kegiatan pramuka sangat positif, mereka menjerit-jerit pingin. Kalau saya dimanapun sah-sah saja, tetapi yang jelas bahwa Buper itu harus di Gunung agar menyatu dengan alam. Persoalannya, saya keliling ke Cisurupan tetapi tidak ada yang tepat. Cibeureum Samarang diguankan, tapi kan tanah pemerintah juga,” ungkapnya.

Selain di Cisurupan, Kuswendi juga menyampaikan ke pihak Pemkab Garut lokasi tanah di belakang SMK di wilayah Kecamatan Karangpawitan. “Pernah kami meminta tanah yang di belakang SMK di Kecamatan Karangpawitan, tetapi tidak diberikan. Ya sudah kata Bupati beli saja lahan untuk Buper. Unsur di lokasi sekarang berdiri Buper bukan keinginan saya, saya hanya mengajukan. Saya tidak tahu kalau akan membli lahan Buper di Gunung Guntur, yang penting ketika hendak membangun semua prosedur ditempuh da nada ijin dari geologi. Yang ini boleh dan itu tidak boleh, itu dari geologi,” terangnya.

Selain menceritakan proses terjadinya pembelian lahan untuk Bumi Perkemahan, Kuswendi juga menjelaskan, telah terjadi miss komunikasi da nada yang melaporkan terkait Buper ke Polda Jabar. “ Hanya miss komunikasi dan ada yang melaporkan. Kalau mau dibuka mah, tadinya mau ada yang meras, tetapi tidak saya kasih,” imbuh pejabat tertinggi di Dispora ini dengan lugas.

Sementara, terkait dugaan terjadinya pengambilan asset Pemkab Garut berupa pasir dan batu di lokasi Buper, Kuswendi menyatakan bahwa pasir tersebut tidak dijual, melainkan disumbangkan ke salah satu masjid. “Tuduhan soal pengambilan pasir di lokasi Buper, sudah kami telusuri. Kalau memang ada pengambilan pasir, maka saya minta mana nomor mobilnya, pas ada laporan kami dipanggil. Kami memberikan 4 truk ke masjid,” akunya.

Kuswendi pun mengaku pernah menyampaikan, kalau ada yang menjual pasir di lokasi Buper, maka laporkan saja. “Kami tidak pernah menjual kepada siapaun. Itu asset Negara, itu harus sesuai prosedur hukum. Memang ada yang mengawasi walaupun terbatas, pak Kabid seminggu sekali berkunjung ke lokasi itu. Ketika ada laporan kita tindak lanjuti, yang khawatir justru ada tudingan bahwa yang menjual itu pihak Dispora, itu yang gawat,” bebernya. (Asep Ahmad)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.