Lima Raport Merah Bupati Garut Versi KMPB

0 183

HMI: Perwakilan HMI Garut, Muhlis Munawar ikut menyampaikan aspirasi melalui orasi di hadapan massa KPMB. (FT: Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM Masyarakat dan pengusaha di Kabupaten Garut yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat dan Pengusaha Bersatu (KMPB) berhasil mendesak Bupati Garut, H Rudy Gunawan SH MH MP untuk mencabut sikapnya yang menolak bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp 134 lebih.

 Sekitar ribuan massa KMPB mengawali aksi dengan berkumpul di alun-alun Kabupaten Garut sejak pukul 08.30 WIB, hari Jumat (30/11/2018). Setelah itu mereka mulai bergerak ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut.

TONTON VIDEONYA DISINI:

 Sebelum sampai ke gedung dewan, massa aksi berkumpul di Persimpangan Lima (Simpang Lima) Kabupaten Garut dan melakukan berbagai orasi tentang kekecewaan mereka terhadap kebijakan Pemkab Garut yang tidak menerima bantuan keuangan Banprov TA 2018.

 Setelah itu, massa aksi melanjutkan perjalannya ke Gedung DPRD, di Jalan Patriot No.2 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kaler. Massa yang didominasi dari Ormas Pemuda Pancasila (PP) langsung merangsek ke gedung dewan. Namun aksinya sempat dicegah pihak kepolisian yang sudah berjaga-jaga di gedung putih.

CALEG; Salah satu Calon Legislatif, Galih Fachrudin Qurbany nampak hadir dalam aksi massa KPMB. Dalam orasinya, desakan kepada pihak Pemkab Garut untuk menerima Banprov sebesar Rp 134 M bukan semata-mata mendukung pengusaha, tetapi demi kemasalahatan masyarakat Garut yang sedang mengalami berbagai persoalan. Dana Rp 134 Milyar apabila diserap oleh Pemkab Garut, maka tentu akan berdampak kepada masyarakat secara luas. Perputaran uang akan melaju dari Pemerintah, pengusaha, pedagang, penjual jasa angkutan bahkan sampai keluarga pekerja kuli dan petani.

 Sejumlah pengusaha dan aktivis pun bergantian melakukan orasi di pintu gerbang Gedung DPRD Garut. Dalam orasinya mereka menyampikan kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Bupati Garut selama periode pertama berjalan.

 Dalam askinya mereka membawa tema Raport Merah Lima Tahun Bupati Garut. Korlap Aksi, Abu Musa HM mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hal yang sangat krusial dalam keberlangsungan sebuah pemerintahan daerah. Belanja daerah digunakan sebagai alat kebijakan yang memiliki fungsi untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritualnya, berdasarkan sila ke Lima, Pancasila UUD 1945.

 Sementara penyerapan APBD melalui program Amazing Bupati Garut, H Rudy Gunawan selama kurun waktu Lima tahun terdapat berbagai kegagalan diantaranya, pembangunan gedung PKL I dan II, Gedung Bela Diri Ciateul, Gedung Olah Raga Basket, Perbaikan Lapang Jayaraga, pembangunan Gedung Art Centre serta pembangunan Pasar Wanaraja dan Pasar Samarang  yang ditenggarai tidak dinikmati pedagang kecil.

 “Selain itu, kegagalan Bupati Garut, H Rudy Gunawan selama kepemimpinannya, dalam wewenangnya memberikan perijinan daerah seperti perijinan Bumi Perkemahan (Buper), Pabrik Sepatu Cijolang, Tambak Udang di Garut Selatan, tower telekomunikasi yang tidak berijin serta merebaknya pendirian mini market serta PLTMH di Kecamatan Singajaya dan Kecamatan Pendeuy,” ungkap Korlap Aksi KMPB, Abu Musa HM melalui reales yang disebarkannya.

 Menurut Abu Musa, kegagalan dalam mereformasi birokrasi yang melingkupi proses perencanaan pemerintahan daerah, penggaran pemerintahan daerah, kegiatan pelaksanaan pemerintahan daerah serta pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan dan pencapaian program daerah.

 “Kemudian kegagalan dalam penghamburan anggaran APBD melalui program kunjungan Pemda ke beberapa negara antara lain Thailnd dan Laos. Ditambah dengan segala agenda kunjungan yang akan dilaksanakan tanggal 3 Desember 2018, yaitu kunjungan Pemda ke China, yang kita nilai sebagai agenda penghamburan APBD dan tidak ada manfaatnya sama sekali untuk masyarakat Garut,” ujarnya.

 Sementara, sambung Abu Musa, disatu sisi bupati justru tidak melakukan penyerapan anggaran perubahan bantuan provinsi TA 2018 senilai Rp 134 Milyar, yang sejatinya akan menimbulkan multi playar effect bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat Garut. Dengan tidak diserapnya anggaran tersebut oleh bupati Garut sama saja menolak pembangunan fisik maupun non fisik. Menolak kesejahteraan dalam tatanan penciptaan masyarakat yang adil dan makmur.

 “Dalam Waktu lima tahun bupati menghambur-hamburkan APBD dan tidak mampu menaikan sumber pendapatan daerah, baik dari pajak atau retribusi dan lainnya,” katanya.

Dalam askinya itu, KMPB menuntut Pemkab Garut untuk menyerap anggaran perubahan Banprov TA 2018, perbaikan sistem dan pemerataan program kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Garut. “Kami juga menuntut DPRD untuk menggunakan hak interplasinya atau hak menyatakan pendapat terkait raport merah yang kami sampaikan,” tukasnya.

 Aksi Massa KMPB akhirnya mendapatkan respon positif dari sebagian pimpinan DPRD dan juga Bupati Garut, H Rudy Gunawan. Sejumlah perwakilan KPMB menyampaikan kekecewannya dan juga mendorong Pemkab Garut dan DPRD untuk menyerap Banprov sebesar Rp 134 Milyar.

 Akhirnya, Bupati Garut pun menerima aspirasi massa dan menegaskan akan menerima anggaran Banprov dari Pemerintah Prov Jabar sebesar Rp 134 Milyar.

 Massa KPMB pun merasa lega dan menyampaikan apresiasinya terhadap Bupati Garut, H Rudy Gunawan. Setelah itu, mereka pun berjanji akan melaksanakan proses pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. (Asep Ahmad)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.