LSM Pendekar Layangkan Surat Kepada Bawaslu Jabar

LOGIKANEWS.COM– Banyaknya sorotan masyarakat tentang Pilkada yang akan diselenggarakan di tahun 2018 ini menjadi acuan dan penilaian dalam proses seleksi Panwascam di Kabupaten Subang, yang diduga adanya proses seleksi yang tidak professional.

Ditemukan banyak pelanggaran kode etik yang menyimpang dari aturan dasar kewenangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan. Tidak rasional yang berujung tidak terlaksananya apa yang disebut demokrasi, bermartabat serta berkualitas dalam visi dan misi Panwaslu.

Ketua LSM Pendekar Wahyudin mengatakan, untuk lebih jelasnya, dia bisa menyampaikan beberapa temuan, yang telah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Pihaknya pun siap untuk hadirkan.

“Bahwa proses seleksi Panwascam kami anggap sebagai floting atau juksung. Kami tahu bahasa itu cuma ada di dinas PU, namun dipakai dalam proses seleksi Panwascam. Faktanya, anggota yang diterima adalah itu-itu juga yang keberadaanya masih dalam lingkup yang sama seperti yang terjadi di Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Cipeundeuy,” ujar Wahyudin.

Menurutnya,  apa mungkin Pemilu cukup dengan satu RT dalam satu desa yang sama. Lalu, apa hal seperti itu tidak disebut juksung, karena dalam hasil keputusan pelantikan Panwascam seolah-olah telah dibuat dengan waktu semalam saja, tanpa sepengetahuan Bawaslu.

“Dari hal tersebut, kami simpulkan politik uang oleh oknum-oknum yang terkait bisa merusak citra Panwaslu di Kabupaten Subang.  Terbukti, dari sumber peserta seleksi Panwascam yang kami temui bahwa peserta yang diminta uang ada yang lolos bahkan ada juga yang tidak lolos. Artinya, pemberi dan penerima sudah melanggar dari aturan kode etik,” papar Wahyudin.

Selain itu, sebut Wahyudin, ditambah koordinator yang bermain melibatkan peserta yang ikut seleksi Panwascam, yang saat ini dengan santainya menghitung besar pendapatan yang diperoleh. Hal ini mengasumsikan bahwa Bawaslu tidak tahu menahu tentang persoalan tersebut.

“Maka, kami meminta kepada pihak Bawaslu untuk melakukan penegakan aturan Panwas dan kewenangan yang sebenarnya. Lalu apa konsekuensinya bagi mereka yang melanggar, baik oknum peserta seleksi maupun pihak Panwaslu di Kabupaten Subang,” ungkapnya.

Wahyudin meyakini pihak Bawaslu bisa menindak tegas pelanggaran yang terjadi dalam proses seleksi Panwascam di Kabupaten Subang tanpa ada muatan atau tanda kutip lainnya. Sebagai dasar aduan, Wahyudin melampirkan data beserta surat yang mereka siapkan dari investigasi kepada narasumber yang siap dimintai keterangan.

“Kami berharap persoalan ini agar segera ditindaklanjuti dan kami tidak ingin ada oknum yang tidak bertanggungjawab dengan menghalalkan segala cara dalam memanfaatkan situasi dan kondisi di lapangan,” pungkasnya. (Janoka Maulana).

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *