LSM SIDIK Kritisi Usaha Perparkiran Ilegal di Garut

´┐╝LOGIKANEWS.COM – Ijin operasional parkir di seluruh wilayah hukum Kabupaten Garut sampai saat iniditenggarai dipastikan tidak pernah ada. Hal itu disebabkan, kebijakan pemimpin di Kabupaten Garut berdasarkan SK Bupati 503 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan retribusi parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir serta petunjuk teknis dan SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 272 Tahun 2009 petunjuk dan standarisasi pengelolaan perparkiran belum dijalankan secara profesional.

Salah satu sumber media ini, Ketua LSM SIDIK DPC Kabupaten Garut, Yogi Iskandar mengatakan, Satuan Ruang Parkir (SRP) setiap bangunan harus memiliki tabel. Seperti rumah sakit, pertokoan, objek wisata, perkantoran. Selain itu harus memiliki Andal lalin serta harus dilakukan kajian.

“Kalau tidak memiliki SRP, maka ijin operasionalnya tidak harus dikeluarkan. Bahkan bisa diberi sangsi dengan memberhentikan kegiatan, hal itu merupakan tanggung Satpol PP sebagai penegak perda (peraturan daerah) yang harus bertindak tegas,” paparnya.

Untuk itu, sambung Yogi, solusi dari persoalan perparkiran di Kabupaten Garut hanya satu yakni tegakan aturan. “Kalau hukum tidak ditegakkan atau kalau setiap persoalan perparkiran terus dinegosiasikan, maka tidak akan ada titik temu. Tentunya pengaruh negatifnya adalah peningkatan PAD tidak akan pernah terwujud,” terangnya.

Sumber menambahkan, regulasi tentang Parkir harus dibereskan dengan baik. Selama ini, Pemkab Garut dianggap tidak bisa bekerja profesional, sehingga banyak bisnis parkir yang menguntungkan sejumlah pihak saja, tetapi tidak menguntungkan negara.

“Kalau saja regulasi perparkiran tidak ditegakkan, maka selamanya uang recehan dari rakyat terus mengalir setiap harinya ke para oknum, bukan kepada negara,” tandasnya.

Ketua LSM SIDIK DPC Kabupaten Garut, Yogi Iskandar (ft:Asep Ahmad)

Sumber menambahkan, perlindungan konsumen dan keputusan MK tentang pengelolaan parkir pun harus segera dibuat, sehingga masyarakat yang kehilangan kendaraannya menjadi tanggung jawab pemilik lahan parkir.

“Pemkab harus mengasuransikan konsumen, sehingga ketika ada kehilangan maka konsumen tidak rugi karena sudah memiliki asuransi,” paparnya.

Sumber juga menegaskan, masyarakat harus sadar hukum dengan selalu meminta karcis kepada juru parkir. Kalau tidak ada karcis, maka masyarakat tidak harus membayar parkir.

“Masyarakat bisa mempelajari Perbup Perparkiran di Garut Nomor 503 tahun 2011 tentang petunjuk teknis retribusi,” tambahnya.

Selain itu, anggaran pencetak karcis dan tatacara melegalkan karcis melalui porporasi atau membuat nomor seri di Bapenda Garut harus jelas.

“Dengan porporasi tersebut bisa diketahui berapa karcis yang dibuat dan keluar. Dengan demikian, PAD Garut bisa terhitung dengan mudah. Namun selama ini pendapatan dari retribusi parkir diduga selalu mengalami kebocoran,” terangnya.

Sumber terpisah yang meminta identitasnya disebutkan menceritakan, salah satu usaha parkir di Kabupaten Garut pengelola menjadi temuan BPK. Pasalnya, setelah dicek atau uji petik menggunakan stop watch manual terdapat temuan yang dianggap merugikan negara.

“Dari temuan tersebut bisa ditegaskan ijin formal semua lahan parkir di Garut bermasalah atau ilegal, namun dipungut retribusi. Singkat kata telah terjadi pungli. Namun lagi-lagi penarikan retribusi itu didukung oleh para oknum,” tandasnya.

Sumber lain, mengatakan, sejak tahun 2015 ijin pengelolaan parkir diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (DPMPT) Garut. Untuk itu, masyarakat bisa melakukan kroscek data perijinan di DPMPT. Kalau tidak ditegakkan aturan maka akan menjamur lokasi ijin ilegal.

“Kinerja DPRD dan Pemkab Garut tidak profesional. Sehingga aturan A sampai Z perparkiran tidak jelas, bahkan juru parkir tidak mendapatkan pelatihan,” terangnya.

Sementara, sambung sumber, potensi parkir di Garut yang begitu besar sulit tercapai dengan baik. Sementara salah satu kendala seperti taman parkir diisi PKL, sehingga PAD parkir menjadi berkurang.

“Pemkab Garut harus mengembalikan fungsi Jalan Mandalagiri, Pasar Baru dan Jalan Siliwangi dan Lapang Gedung PKL Medina. SK 511 tahun 2016 harus dicabut agar PAD parkir Garut bisa tercapai dengan baik,” katanya.

“Penertiban di jalan-jalan sebagai kewenangan Polisi Lalu Lintas. Sehingga polisi harus ikut bertanggung jawab dalam penertiban PKL,” tambah sumber.

Sementara itu, staf perizinan DPMPT Kabupaten Garut, Ganjar mengatakan, selama Dua Tahun ini pihaknya belum menerima pengajuan izin operasional dari perusahaan manapun.

“Secara formal, selama Dua tahun ini kami belum menerima pengajuan perijinan operasional Parkir. Namun saya hanya sebagai staf, sebaiknya nanti konfirmasi ke pak Kabid,” paparnya singkat. (Asep Ahmad/Arif).

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela. Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *