LSM SIDIK: Program BSPS Rutilahu di Garut Harus Dikawal dan Diawasi

LOGIKANEWS.COM – Untuk membenahi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kondisinya kurang layak huni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih dikenal sebagai Program Bedah Rumah dan dengan nama lainnya Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Bantuan BSPS bertujuan untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

“Untuk mengoptimalkan pengaturan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berupa stimulan rumah swadaya serta melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,” ujar Ketua LSM SIDIK DPC Kabupaten Garut, Yogi Iskandar.

Menuurt Yogi, ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang menerima BSPS, di antaranya ketidaklayakan rumah yakni luas lantai kurang dari 72 m2, atap rumah terbuat dari daun atau lainnya, dinding rumah terbuat dari bambu atau jenis lainnya, lantai tanah, tidak mempunyai akses ke sanitasi yang layak, sumber penerangan bukan listrik, dan tidak ada akses ke air minum layak.

“Kementerian PUPR hanya menerima usulan rumah tak layak huni (RTLH) yang berhak menerima BSPS dari Bupati/Walikota/Kementerian/Lembaga yang telah dilengkapi dengan lokasi desa/kelurahan yang memiliki data RTLH dan kekurangan rumah. Ada pula usulan yang diberikan oleh anggota DPRD kepada pemerintah atau pimpinan daerah setempat,” katanya.

Di Kabupaten Garut khususnya, sambung Yogi, program BSPS/Rutilahu ini menjadi perhatian dari LSM SIDIK yang melakukan fungsi sosial kontrolnya selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal ini diketahui ketika LSM SIDIK melakukan audensi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), hari Jumat 9 Agustus 2019 lalu.

Yogi Iskandar menambahkan, selaku Ketua LSM SIDIK, audensi yang dilakukannya merupakan bentuk dari perhatian lembaga SIDIK terhadap program BSPS / Rutilahu dari pemerintah yang ia nilai sangat baik. “Jangan sampai program pemerintah yang baik ini dilapangan tidak sejalan dengan aturan, apalagi ada permasalahan. Yang akhirnya program yang baik tidak akan mendapatkan hasil yang baik,” katanya.

Lanjut Yogi juga menandaskan, ada beberapa persoalan dari program ini yang ia temukan dilapangan, diantaranya bisa mengarah kepada tindak Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dan tentu, hal itu harus segera diantisipasi dan diselesaikan dengan baik oleh satuan kerja di dinas maupun koordinator fasilitator juga para tenaga pendamping program.

 

“Saya paparkan kepada kepala dinas, kepala bidang dan kasie yang ikut menghadiri acara audensi, diantara permasalahan yang kami paparkan sesuai dengan data dan temuan kami di lapangan yakni adanya para tenaga pendamping program BSPS/Rutilahu yang rangkap tugas. Pendamping BSPS merangkap sebagai tenaga pendamping di program lain yaitu Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung. Bahkan diantaranya ditemukan ada nama tenaga pendamping yang pernah mempunyai persoalan hokum,” katanya.

Selain itu, sambung Yogi, ada juga temuan dilapangan terkait pembangunan rumah progran BSPS/Rutilahu yang tidak sesuai dengan standar spesifikasi Rincian Anggaran Biaya (RAB), juklak juknis program BSPS/Rutilahu, diantaranya dinding yang seharusnya dipasangi bata hanya dipasang oleh papan “GRC Board”.

“Selain dua hal tadi juga ditemukan adanya kerjasama dengan penyedia barang (toko material) yang mengakibatkan adanya timbal balik fee (komisi,red) kepada oknum penyelenggara program bilamana dapat mengkondisikan (membeli) dari toko material tertentu,” papar Yogi Iskandar.

Tanggapan dari dinas Perkim sendiri menurut Yogi tidak memuaskan dan tidak substansial. Jawaban atas persoalan tersebut normatif saja, hanya sebatas mengapresiasi adanya audensi dan akan melakukan evaluasi. Kepala Dinas menyatakan akan memberikan reward dan punishment kepada semua tim yang tergabung dalam program BSPS, namun sampai saat itu tidak ada kejelasan nya. “Jelas ini patut dipertanyakan kinerja dinas dibidang  fungsi dan pengawasan selaku satuan kerja,” katanya.

Yogi berharap program ini jangan dijadikan ajang bancakan dan komersialisasi bisnis. “Program ini sangat mulia, membantu masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Janganlah rakyat miskin ini dijadikan objek eksploitasi, apalagi guna memperkaya diri sendiri oleh oknum yang ada pada program BSPS/Rutilahu ini,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut H. Ooh Idham Holid S.sos, ST, M.Si saat dimintai klarifikasi dan konfirmasinya melalu pesan aplikasi whatsapp mempersilahkan kepada wartawan untuk mengkonfirmasi. Tetapi, ketika diberikan pertanyaan dalam pesan aplikasi tersebut hanya dibaca, tanpa membalas menjawab pertanyaan dari wartawan. (Ridwan Arif)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *