Masih Ada Stunting Pada Wilayah Produksi Panas Bumi Darajat

LOGIKANEWS.COM – Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Salah satu penyebab stunting bersumber dari buruknya asupan gizi terhadap anak, terutama masa pertumbuhan 0 hingga 5 tahun. Potensi stunting juga bisa akibat dari lambannya penanganan serta buruknya kebiasaan masyarakat, dalam mengkonsumsi asupan makanan bergizi.

Di Kabupaten Garut, angka stunting menjadi yang tertinggi kedua se Jawa Barat. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesda) Dinas Kesehatan Garut, tercatat sebanyak 10 desa yang berada di tujuh Kecamatan yang menyumbang angka anak penderita stunting, diantaranya sebanyak 77 balita kurus dan 169 stunting. Disampaikan dr. H Helmi Budiman Wakil Bupati Garut (08/10/2019) pada awak media, kesepuluh desa tersebut yakni Desa Simpang di Kecamatan Cibalong, Desa Pasirlangu dan Jayamekar di Kecamatan Pakejeng, Desa Girimukti dan Karangsewu di Kecamatan Leuwigoong, Desa Lembang di Kecamatan Leles, Desa Padamukti di Kecamatan Sukaresmi, Desa Sukarasa di Kecamatan Malangbong serta Desa Wanakerta di Kecamatan Cibatu.

Sebenarnya desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Sukaresmi termasuk kedalam 33 desa dan empat Kecamatan yang masuk dalam daftar wilayah penerima dana bonus produksi panas bumi Darajat yang dikelola oleh PT. Star Energy Geothermal Limited, dimana perusahaan yang mengelola panas bumi berkewajiban memberikan dana bonus produksinya kepada daerah sekitar sesuai dengan Undang–Undang (UU) nomor 21 tahun 2014 yang dituangkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, yang diatur lebih jelas dalam Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2017 tentang tatacara rekonsiliasi, penyetoran dan pelaporan bonus produksi panas bumi.

Garut : termasuk kedalam peta sebaran tinggi kurang (stunting) di Propinsi Jawa Barat dengan kategori merah / prioritas 2 (35-40)

Tentunya, ini menjadi sebuah ironi bagi desa yang berada pada wilayah produksi panas bumi yang masih memiliki angka stunting yang tinggi, sementara bonus produksi panas bumi salah satu tujuannya adalah untuk memberikan peluang sebesar–besarnya bagi masyarakat sekitar sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal.

Menurut data yang kami miliki, pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Garut menerima pendapatan dari bonus produksi panas bumi sebesar Rp 19,4 miliar lebih, yang merupakan akumulatif dana bonus produksi di tahun 2015 hingga tahun 2018. Dari jumlah tersebut dialokasikan untuk kegiatan di desa dan kecamatan yang berhak menerima bonus produksi sejumlah Rp 5,9 miliar lebih dan alokasi kegiatan pemkab garut sejumlah Rp 5,4 miliar lebih.

Pada kenyataannya dana bonus produksi tersebut dipergunakan untuk alokasi program-program infrastruktur, baik oleh pemerintahan desa, kecamatan maupun oleh pemerintahan kabupaten. Sementara anggaran dari bonus produksi tahun 2018 terdapat SILPA yang dimasukan ke tahun anggaran 2019 senilai Rp13,1 miliar lebih. Jika dilihat dari rincian penggunaan dana bonus produksi panas bumi tersebut tidak ada satupun yang fokus pada isue peningkatan kesehatan, peningkatan taraf hidup dan perbaikan gizi untuk mencegah adanya stunting di daerah-daerah yang mendapatkan bonus produksi panas bumi.

Lebih dari itu, Pemerintah kabupaten Garut mulai menerima bonus produksi panas bumi sejak tahun 2006. Hingga tahun 2018 kemarin, total bonus produksi panas bumi yang telah diterima Pemkab Garut melalui kas daerah sebesar Rp 275 miliar, besaran bonus produksi panas bumi tersebut sesuai apa yang disampaikan Bupati H Rudy Gunawan, dalam kesempatan sosialisasi Capaian Kinerja ESDM dan upaya lingkungan hidup di Hotel Green Kamojang, Jl. Raya Kamojang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, (2/11/2018). (Ridwan Arief)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *