Memilih Mantan Napi di Pilkada 2018

SUDAH dimaklumi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan uji materi Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pasal itu diatur tentang ketentuan bahwa mantan narapidana dilarang ikut pilkada. Dalam putusan MK ini, maka para eks narapidana bisa mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah. Baik itu mantan narapidana kasus korupsi, narkoba,maupun terorisme tanpa adanya larangan.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g UU Pilkada itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK juga menilai pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Tentu saja keputusan MK ini menjadi ‘kado istimewa’ bagi semua mantan narapidana, terutama bagi mantan narapidana korupsi yang nota bene  yang dulunya pejabat. Kini dengan adanya putusan MK ini mereka bisa mencalonkan dirinya kembali pada Perhelatan politik dalam Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018.

Lalu apa dasar yuridis sosiologis sehingga MK membatalkan pasal yang krusial ini? Menurut salah satu anggota majelis hakim MK, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. UU tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan sesuai Pasal 28J UUD 1945. Apabila UU membatasi hak mantan narapidana tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah sama saja UU telah memberikan hukuman tambahan. Sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warganya.

MK menyatakan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakat lah yang menentukan pilihannya, mau memillih mantan narapidana atau tidak. Apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik, maka berlaku syarat kedua putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.

Keputusan ini memang tidak selamanya diterima publik. Mantan Ketua MK Mahfud MD mengaku bingung tentang hal yang melatar belakangi putusan MK sampai-sampai membolehkan mantan narapidana termasuk mantan napi kasus korupsi, mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa ada batasan waktu. Mahfud mempertanyakan apakah ini bentuk kemajuan demokrasi di Indonesia atau sebaliknya?

Sementara, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan, secara hukum positif memang tidak ada larangan bahwa mantan narapidana maju di pilkada. Namun hal ini menjadi dilematis ketika sudah bicara soal moral di masyarakat. Seorang calon pemimpin, tidak cukup hanya dilihat dari aturan baku, tapi harus menjunjung tinggi moral dan integritas. Jadi alangkah naif jika pemimpin tersebut pernah cacat hukum yang jelas-jelas diketahui masyarakat.

Terlepas apakah dalam berdemokrasi kita mengalami kemajuan atau kemunduran, tetapi nampaknya keputusan MK ini sudah menjadi ‘suatu aturan hukum’ yang suka atau tidak suka harus dilaksanakan. Karena  itu diperlukan kesadaran masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih pemimpin daerahnya. Jangan sampai masyarakat ‘tertipu’ untuk yang kedua kalinya. Rakyat harus cerdas dalam memilih calon kepala daerah, selain cerdas juga harus punya hati nurani.

Sanggupkah kita dipimpin oleh mereka yang selama ini mempermainkan amanah, mengkorupsi uang negara, walaupun sesungguhnya mereka sudah mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Namun pantaskah orang-orang seperti ini kita beri kesempatan lagi? Para aktivis pemberantasan korupsi memang yakin rakyat sudah mulai cerdas dan tidak akan memilih para mantan narapidana khususnya napi korupsi ini. Namun semuanya bisa terjadi, jika nantinya yang terpilih mereka yang sudah pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, ini artinya bangsa kita memang sedang ‘sakit’ jadi mau bilang apa. (***)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *