MENINGKATNYA TENSI POLITIK DI GARUT, DIHARAPKAN MEREDA SEBELUM PLENO DENGAN PENYELENGGARA DAN PESERTA PEMILU YANG JURDIL

LOGIKANEWS.COM – Pesta demokrasi sudah hampir usai, Pilpres dan Pileg pun sudah terlaksana pada hari keramat Rabu 17 April 2019 kemarin. Namun ribut-ribut mulai dari media sosial, media massa dan pelaporan-pelaporan terkait dugaan kecurangan disana sini makin banyak. Baik pelaporan yang masuk ke Bawaslu bahkan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum RI (DKPP RI).

Di Kabupaten Garut, khusus untuk pemilihan Calon anggota legislatif terjadi tensi yang semakin “meninggi”, persoalan dugaan pergeseran suara tercoblos mulai dari dugaan pergeseran suara antar partai sampai ke pergeseran, penambahan dan pengurangan suara antar Caleg di internal partai pun menguak ke permukaan.

Terakhir pada hari kemarin Senin, 29 April 2019 beberapa petinggi partai peserta pemilu mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Garut, yang diantaranya, Partai PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat serta PPP.

Kedatangan mereka ke Bawaslu yang dikutip dari galamedianews.com 29 April 2019 “untuk menyampaikan dan mendesak agar dalam pelaksanaan sidang pleno di KPU Garut untuk dibuka C1 Plano. Dikarenakan adanya indikasi kecurangan penambahan dan pengurangan suara.

Selain itu, mereka juga menyampaikan tidak berjalannya PKPU No 3 Tahun 2019, seperti yang dikatakan Heri Rustiana perwakilan parpol “tidak dipampangnya hasil perhitungan suara C1 di setiap KPPS sehari setelah pemungutan suara. Padahal, dalam PKPU No 3 Tahun 2019 pada pasal 61 poin C itu setiap penyelenggara diwajibkan untuk memampang hasil perhitungan suara.

Heri selaku Bappilu Partai Demokrat juga menambahkan adanya indikasi kecurangan, adanya penambahan dan pengurangan suara terlihat tidak samanya data raihan suara, baik parpol dan caleg yang ada di format C1 dengan format DAA dan DA1.

Hal ini juga sudah terlihat tidak adanya keterbukaan dipihak penyelenggara. Heri menilai, pesta demokrasi Pemilu di Kabupaten Garut cacat hukum dan sudah mencederai pesta demokrasi yang seharusnya dilakukan secara Jurdil.

Pada hari Selasa 30 April 2019 dalam momen rapat Pleno tingkat Kabupaten yang diberitakan galamedianews.com, para petinggi parpol pun dikabarkan walkout dari area rapat pleno tersebut yang disebabkan oleh tidak digubrisnya surat permintaan yang telah dilayangkan, yaitu mereka meminta perhitungan perolehan suara dengan membuka C1 Plano tidak mengacu pada data DA1 hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan.

Ketua DPC PDIP Garut, Lina menyebut, permintaan rekomendasi perhitungan suara mengacu terhadap C1 Plano didorong oleh seluruh Ketua Parpol di Garut, diantaranya, Ketua DPC PDIP Garut, Ketua DPD Golkar, Ketua DPC PPP, Ketua DPC Gerindra, Ketua DPC Demokrat, Ketua DPD PSI, Ketua DPC Hanura, Ketua DPD Nasdem dan Ketua DPC Partai Berkarya. “Namun, pada saat hendak mulai perhitungan suara permintaan tersebut tidak didengar oleh Bawaslu Garut untuk disampaikan ke KPU Garut,” ujar Lina.

Dalam konteks ini, kompetisi yang tak terselesaikan dengan baik, menurut Ihin Solihin, akan berbahaya bagi kondusifitas Kabupaten Garut. Karenanya hukum diperlukan. Konstitusi menjadi wasit untuk menengahi sebuah perselisihan. Namun masalahnya, hukum dan konstitusi mulai tak dipercaya.

“Ternoda salah satunya oleh dugaan kecurangan yang masif, terstruktur, sistematis. Ini akibat dari terlalu seringnya politik terlibat dan melakukan intervensi terhadap hukum,” ujar Ihin Solihin dari LSM Bergerak.

Lanjut Ihin, akhirnya masyarakat Kabupaten Garut dihantui rasa kekhawatiran menerima, akibat dari semua praktek politik kotor dan politik uang yang diduga dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu maupun dugaan oknum-oknum pelaku politik lainnya.

“Situasi saat ini seperti rimba, rimba dalam demokrasi, dimana yang paling banyak uang dia yang dimenangkan, dia yang paling banyak jaringan penguasa dia juga yang akan maju melenggang menduduki kursi parlemen,” katanya.

Ihin mengatakan, seandainya memang kondisinya sudah seperti itu, melawan melalui jalur hukum itu dirasa percuma, tak mungkin akan mendapat keadilan. Sebab bagi yang tersingkir sudah sedemikian yakin bahwa semua akses, jalur dan celah hukum telah dikuasai kelompok tertentu.

“Mungkin sekarang timbul pertanyaan, bagaimana jika Pemilihan Suara Ulang dilaksanakan ?. Soal dasar hukum pemilu ulang, bisa menggunakan UU No 7/2017 yang diantaranya, rekomendasi PSU didasari adanya pelanggaran dalam proses pemungutan suara sebelumnya. Bentuk pelanggaran seperti ada masyarakat yang tidak berhak untuk memilih, tapi justru diberikan hak pilih. Sementara, untuk rekomendasi PSS dan PSL, dikeluarkan karena sebagian tahapan di TPS tidak bisa dijalankan,” papar Ihin.

Namun demikian hal itu akan menjadi interpretasi pemahaman yang berbeda satu pandangan hukum dengan pandangan lainnya, termasuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemungutan suara ulang wajib dilaksanakan 10 hari pasca pemungutan sebelumnya, 17 April 2019. Berarti jika menginginkan PSU, waktu untuk PSU pun sudah terlewati yaitu paling lambat pada tanggal 27 April 2019 yang lalu.

“Namun pelaporan pemilu masih bisa diajukan kepada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DKPP) dan aparat penegak hukum jika ada dugaan tindakan yang merugikan salah satu pihak sesuai kewenangannya, kalau seandainya keadaaan demikian benar adanya,” ungkap Ihin.

Dengan demikian, selaku masyarakat Kabupaten Garut yang menginginkan kepastian politik di tingkat legislatif saat ini berharap agar para petinggi partai beserta calon legislatifnya, serta para penyelenggara pemilu dapat mengambil langkah kebijakan politik yang tepat atas dasar kebenaran, keadalian pemilu yang jujur dan adil. “Dan tentunya tanpa mengabaikan aspek konstitusi dan hukum didalamnya,” pungkas Ihin. (Arif)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *