Misteri Kemana Larinya Pokir: Oleh Ridwan Arif (Wartawan Majalah Logika)

SAAT ini isu dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Garut semakin ramai diperbincangkan, dari mulai warung kopi sampai dengan sosial media pun tak luput ikut serta membahasnya. Begitupun media daring dan cetak yang makin menambah kemeriahan dalam isu ini.

Penulis pun sangat tertarik dalam isu ini dan mencoba membuat analisa sendiri dengan kemampuan, informasi dan data yang terbatas yang dimiliki oleh penulis. Akan kemana kah “lari nya isu Pokir yang saat ini masih menjadi misteri.

Pokir (Pokok Pikiran) DPRD hakikatnya adalah hal mulia yang diberikan oleh undang-undang sebagai hak anggota Dewan di DPRD. Pokir ini diadopsi oleh anggota DPRD dari berbagai sumber aspirasi dan inspirasinya, diantaranya hasil reses, harapan anggota dewan itu sendiri, maupun sumber media pemberitaan yang mereka ikuti.

Singkatnya, adapun Pokir DPRD tersebut akan diproses oleh Badan Anggaran (Banggar) dan disahkan oleh pimpinan DPRD dalam sebuah rapat. Jika demikian, kita tentu jadi tertarik lalu apa masalahnya dan pelanggaran apa yang dilakukan oleh Anggota/DPRD terkait Pokir ini..?

Di Garut isu kasus pokir ini mencuat saat Kejari Garut menyebutkan sedang mendalami dugaan PMH (pikor) dalam pokir DPRD Garut, disana pun mencuat angka Rp150 Milyar. Namun angka tersebut belum terkonfirmasi apakah angka dugaan kerugiannya ataukah angka keseluruhan dari kegiatan Pokir DPRD tersebut. Lalu angka itu angka tahun anggaran dari tahun berapa saja atau angka itu merupakan di satu tahun anggaran.

Dari pertanyaan diatas yang belum terkonfirmasi tersebut, penulis semakin bersemangat untuk mencari tahu kedalaman isu pokir ini. Bagi penulis isu pokir ini ada dua Aspek yang tidak bisa diabaikan, yakni aspek politis serta aspek hukum.

Aspek Politis, tentu jika berbicara anggota DPRD pasti kita berbicara tentang lembaga politis yang mewakili masyarakat dalam fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan terhadap pemerintahan. Namun demikian Pemerintahan saat inipun juga termasuk kedalam unsur politis, dimana Kepala Pemerintahan dilantik setelah melalui serangkaian mekanisme pemilihan yang melibatkan partai politik dan masyarakat.

Melihat kekuatan politis Pokir di Garut tidak bisa dipisahkan dari momentum Pra (sebelum) Pesta Demokrasi untuk Kepala Daerah/Anggota Legislatif dan Pasca (setelah) Pesta Demokrasi nya. Dari sisi politis ini, penulis melihat isu Pokir cukup memiliki peran penting yang bisa di “mainkan” oleh komponen politis dengan ragam kepentingan yang berbeda, mulai dari pembalasan sang politisi yang kalah bertarung, hingga adanya peluang-peluang yang dibaca menguntungkan bagi yang siap menjadi PAW dari politisi yang masuk dalam zona kemenangan.

Bahkan momen dari isu Pokir inipun dapat dimanfaatkan maksimal oleh para politis untuk “menyandera” nama-nama yang diisukan masuk dalam lingkaran dugaan kasus Pokir tersebut, dan tidak menutup kemungkinan adanya “bargaining barter” kepentingan yang memanfaatkan isu ini.

Dari aspek hukum, tentunya dugaan pelanggaran dari sebuah kegiatan yang melibatkan anggaran akan selalu ada, terlebih kegiatan POKIR ini melibatkan anggaran yang tidak sedikit. Dugaan pelanggaran tersebut mulai dari pelanggaran proses administrasi, pelanggaran penyalahgunaan wewenang, dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi (tipikor). Bahkan perbuatan melawan hukum (PMH) atas pembiaran dan persekongkolan dari suatu tindakan yang diduga merugikan negara.

Dari kesimpulan kedua aspek tersebut diatas, penulis berharap para politisi yang diduga berperan atas mencuatnya isu pokir ini agar dapat menyelasaikannya secara politis dengan baik tanpa harus mengorbankan nama baik Kabupaten Garut secara keseluruhan. Walau bagaimanapun juga DPRD Kabupaten Garut adalah bagian dari wajah Garut. Dan jangan sampai dikemudian hari Kabupaten Garut menjadi tranding negatif dari mencuatnya isu Pokir ini.

Dari Aspek Hukum, tentunya penulis juga sangat berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dalam isu ini agar segera melakukan tindakan yang profesional sesuai dengan kewenangannya untuk dapat segera menjerat mereka yang diduga melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara tersebut.

Penulis juga berharap APH yang menangani isu Pokir ini bekerja dalam koridornya dan tidak dapat terseret aspek kepentingan politis demi satu ataupun golongan yang diistimewakan. Dan berharap isu kasus Pokir ini dapat segera ada kejelasan menurut hukum, agar dugaan dalam kasus ini terang benderang dan semua pihak yang saat ini masuk kedalam dugaan kasus Pokir ini bisa segera mendapatkan status kepastian hukumnya.

Untuk menghindari stigma negatif yang selama ini seakan sudah menjadi “vonis” dan merupakan sebuah “punishment” dari masyarakat, meskipun belum ada putusan dari pengadilan yang berwenang mengadili bersalah dan tidaknya seseorang dalam suatu dugaan tindak pelanggaran.

Semoga misteri kemana larinya isu kasus Pokir ini segera dapat terungkap dan membawa Kabupaten Garut menjadi lebih baik dan dalam Ridho Allah SWT. (***)

 

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *