Money Politik di Garut Nyata atau Ilusi

LOGIKANEWS.COM – Dugaan pelanggaran sejumlah oknum yang dialamatkan terhadap beberapa politikus diantaranya tindak pidana Money Politik kini menjadi buah bibir di Kota Intan. Hal ini diawali dengan beredarnya uang kertas dengan nilai puluhan ribu rupiah yang dibungkus dalam amplop putih disertai dengan kertas yang lengkap dengan foto kandidat calon legislatif (caleg), berikut nama partai dan nomor urut yang sudah tercatat di KPU Garut.

Sejumlah media pun secara maraton menyampaikan informasi dugaan money politik tersebut, sehingga banyak dibaca masyarakat dan menjadi perhatian serius. Begitupun dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga ini ikut mendalami kasus dugaan money politik di perhelatan Pemilihan Legislatif (pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) serta pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sejumlah media membewarakan bahwa Bawaslu akan segera memproses kasus dugaan money politik yang diduga dilakukan oknum kader partai-partai besar yang memiliki massa terbanyak ini. Bahkan di jejaring berantai seperti Whats App kasus ini menjadi pembicaraan panas. Diantaranya muncul pertanyaan tentang keberanian Bawaslu Kabupaten Garut yang dipimpin oleh seorang Srikandi, Ipah Hafsiah.

Sejauh ini belum ada klarifikasi dari pihak-pihak terduga kasus money politik, sehingga Bawaslu pun menyampaikan pihaknya baru akan melakukan pemanggilan guna mendapatkan keterangan dan jawaban atau klarifikasi dari para terduga yang telah dilaporkan pihak tertentu ke Bawaslu.

“Undangan pada hari Senin mengacu pada ketentuan di hari kerja, bukan hari kalender. Sehubungan Hari Jumat merupakan hari Nasional dan hari Sabtu dan Minggu merupakan hari libur akhir pekan,” katan Ipah Hafsiah kepada media saat dikonfirmasi terkait dugaan money politik yang dilakukan oknum dari Kubu Nomor 1 yakni oknum politikus Golongan Karya (Golkar) AGR, MI dan N.

Belum tuntas kasus dugaan money politik yang diduga berada di kubu Nomor 1, kemudian muncul lagi dugaan money politik dari oknum kubu Nomor 2 diantaranya dari Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) DG, AR dan H. Selain itu, ada juga dugaan praktek money politik oleh oknum PKS (Partai Keadilan Sejahtera), E, M dan T.

Sontak saja, berita ini menjadi viral dan menjadi perhatian masyarakat. Dari Tiga kasus ini sekarang masyarakat menunggu pembuktian, klarifikasi, proses hukum dan tindakan dari Bawaslu dan penegak hukum. Apakah kasus ini akan benar-benar terbukti sebagai pelanggaran atau hanya menjadi kabar panas saja.

Apakah kasus dugaan money politik ini benar-benar terjadi atau halusinasi yang hampir menjadi fakta. Banyak pihak menyikapi persoalan ini dengan logika proses demokrasi yang terjadi pada di Indonesia.

Money politik dianggap sebagian pihak sebagai hal yang biasa terjadi menjelang hajat demokrasi seperti pileg dan pilpres. Banyak politikus melakukan itu sebagai tuntutan.

“Kalau tidak memiliki uang banyak masyarakat yang akhirnya malah mencibir para kandidat, sehingga mau tidak mau money politik akan terjadi,” ujar salah satu warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya.

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Garut, Agus Sugandhi. (FT: Ist)

Salah satu politikus senior Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) sekaligus aktivis Anti korupsi, Agus Sugandhi menyebutkan, semua akan berubah apabila sistem demokrasi yang dianut pemerintah Indonesia dirubah. Kalaupun tidak dirubah, maka pengawasan dan penegakan hukum harus dipertajam.

“Sistem di negara Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal. Untuk merubah sistem yang saat ini terjadi, Demokrasi liberal bisa diganti. Kalau pun tidak diganti, maka harus diperkuat tingkat pengawasannya agar praktek-praktek melanggar hukum tidak menjadi budaya,” katanya.

Ketua Ormas Komite ANti Korupsi (KARK) Kabupaten Garut, Rizal M. (FTAsep Ahmad)

Sementara itu, Ketua Ormas KRAK (Komite Anti Korupsi), Rizal Mardiansyah kepada Majalah Logika mengatakan, KRAK akan terus menyoroti perbuatan yang melanggar hukum, tidak pidana money politik. Rizal menyebut Money Politik merupakan bagian dari korupsi berjamaah. “Tanggal 15 April 2019 disalah satu pabrik di Suci, Karangpawitan Garut, APK caleg DPRD, DPRD Provinsi dan DPR RI oknum PKS dibagikan sekitar pukul 10 WIB oleh wanita berinisial A alias K disertai dengan uang senilai Rp 50.000. Saya dengar langsung dari karyawannya,” tegas Rizal M.

Sementara itu, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dalam Pasal 187 poin A hingga D disebutkan, orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun. (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *