Pelaksanaan Perda Anti Maksiat Digugat Bentuk Pengawasan DPRD Garut Dipertanyakan

Audensi pemuka dan tokoh agama bersama DPRD Garut terkait pengawasan dan penegakan hukum Perda Maksiat di Kabupaten Garut. (FT: Ridwan Arif)

LOGIKANEWS.COM – Rabu, 27 September 2019 gedung DPRD Kabupaten Garut kembali digeruduk masa aksi unjuk rasa. Gedung DPRD Garut sampai dengan hari ini berturut-turut menjadi lokasi penyampaian aksi unjuk rasa (unras), setelah sebelumnya pada hari Rabu dan Kamis pihak DPRD Garut harus sama menerima aksi unjuk rasa yang berujung penerimaan audensi oleh para wakil rakyat. Aksi unras pada hari ini mengatasnamakan Parade Tauhid 1441 H Indonesia 2019, masa tersebut terdiri berbagai elemen masyarakat, ormas, organisasi mahasiswa, LSM serta pimpinan pondok pesantren.

Dalam rilisnya, massa menyikapi kondisi Kabupaten Garut pada khususnya, dimana terjadinya pembiaran terhadap maraknya perbuatan maksiat, peredaran obat-obatan terlarang serta minum keras. Maka massa yang tergabung dalam ormas, organisasi mahasiswa, LSM serta pimpinan pondok pesantren dalam agenda memandang perlu untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan Kabupaten Garut.

Tokoh dan pemuka Agama bersama jajaran Polri dan TNI bersama-sama menciptakan Garut yang kondusif dan aman dari serangan maksiat. (FT: Ridwan Arif)

Gerakan ini mencari solusi terbaik, sehingga Peraturan Daerah (perda) No. 2 tahun 2008, tentang Anti Perbuatan Maksiat, yang mana telah diubah dalam Perda No. 13 tahun 2015, benar-benar dilaksanakan. Sehingga Garut dapat meminimalisir perbuatan-perbuatan maksiat yang akan mendatangkan bencana moral bagi masyaakat Garut.

Belum lagi terkait dengan buruknya pelayanan publik serta kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan ruang lingkupnya, tanpa adanya kajian strategis dan tidak dilibatkannya peran serta masyarakat sesuai dengan undang-undang.

“Oleh karena itu, kami menuntut Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Garut. Kami menuntut kinerja Polri dan Satpol PP dalam pengawasan penyebaran minuman keras dan obat-obatan terlarang, penegakan hukum bagi pelaku penyebaran minuman keras dan obat-obat terlarang agar dapat menimbulkan efek jera. Pertegas dan perbanyak program pengawasan Ingkungan pariwisata dan hiburan malam dan lainya dalam bentuk pengawasan, perlindungan anak perempuan yang dimana program ini di pegang oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA),” ujar Korlap aksi, Ustad Sibaweh .

Selain itu, pihak pengunjuk rasa juga meminta penegakan hukum terkait pelanggaran Tata Ruang Kabupaten Garut serta penutupan perusahaan di Kabupaten Garut yang tidak sesuai dengan Ruang Lingkup Kabupaten Garut dan atau membuat pencemaran lingkungan serta ekosistemnya. “Tentang isu nasional terkait sidang paripurna DPR yang menyetujui rancangan UU PM, RUU KUHP, RUU KPK, secara tegas kami menolak dan mendukung perjuangan rekan-rekan mahasiswa. Serta menuntut kepada DPRD Kabupaten Garut untuk membuat surat penolakan dalam bentuk Nota Dinas,” tandasnya.

Para wakil rakyat yang menerima pengunjuk rasa diantaranya, Wakil Pimpinan DPRD, Enan beserta anggota DPRD lainnya, Lulu Gandhi Nan Rajati, Subhan Fahmi, Hj. Rini Sri Rahayu, H Muhtarul Wildan, Dadan Wandiansyah dengan kesepakatan penerimaan aspirasi yakni, kinerja DPRD Kabupaten Garut periode 2019-2024 akan lebih baik. Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2019 mendatang, SatpoL PP akan mengundang anggota dewan dan elemen masyarakat, dalam hal ini tindak lanjut dari audensi hari ini.

Terkait dinas lingkungan hidup, akan memberikan daya izin Amdal, perusahaan yang ada di Kabupaten Garut, juga akan membuat surat edaran peringatan yang dikirimkan kepada perusahaan yang melanggar Amdal dokumen pengesahan perubahan tata ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Untuk dinas perizinan agar meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, kementerian agama akan memberikan pembinaan terhadap penyakit masyarakat, dinas perizinan memberikan data jumlah tempat karaoke dan hiburan malam dan masa berlakunya izin tempat tersebut.

Pihak Satpol PP sebagai penegak Perda, akan menutup tempat-tempat hiburan yang tidak berizin. Selain dari anggota DPRD Kabupaten Garut, audensi tersebut dihadiri oleh pihak dinas penduduk dan catatan sipil, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, pihak BPJS. Sementara itu dari pihak massa audensi dihadiri oleh Aceng Wahid selaku Korlap, Cecep Citeras, Umar H Kertanegara, Didin R Cinagara, Ceng Tedi, Idris Sukajaya dan lainnya. (Ridwan Arif)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *