Pemda dan DPRD Garut Diduga Lakukan Konspirasi Jahat

Penulis: Galih Fachrudin Qurbani ST, Dir.Eksekutif, Pusat Analisa Kebijakan dan informasi Strategis ( PAKIS), Politisi PKB

0 401

KESULITAN melakukan penataan kota terkait keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Garut sesungguhnya tidak lepas dari produk kibijakan, diskresi dan pemahaman sosiologis politis dari para pemangku jabatan serta lemahnya penegakan hukum. Bagaiman tidak, jika kita analisa secara empirik dan mendalam, bertahannya PKL di sejumlah Kawasan Tertebit Lalu Lintas (KTL) Jalan Ahmad Yani,  Jalan Dewi Sartika bersambung, Jalan Siliwangi hingga Jalan Cikurai depan Kantor Pos belum bisa terpecahkan hingga saat ini. Belum lagi penolakan PKL untuk pindah ke Gedung PKL yang telah disediakan pemerintah di Jalan Guntur, yang mengakibatnya fungsi dan kegunaan gedung tersebut menjadi mangkrak, rusak dan menjadi tempat mesum.

Kegagalan penertiban ini bukan semata-mata karena pembangkangan PKL terhadap pemerintah,  terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2012, tentang koordinasi dan pemberdayaan PKL. Perda Garut Nomor 12 tahun 2015 tentang K-3 dan terhadap UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terkait KTL.  Sebelum kita mengurai benang merah keruwetan PKL Garut hingga mencari kambing hitam (playing victim) atas persolan tersebut, kita akan flashback untuk menelaah rajutan  historis  efektivitas Rule of Law dan Law Inforcement dengan segala diskresi Pemkab Garut dan multi efeknya.

Tinjauan  historikal atas produk hukum :  Pertama Bertahannya PKL Garut jika kita pahami berawal dari ketidakjelasan, ambigu atas Perda Nomor 12 tahun 2015 tentang K-3 yang tak lagi memuat larangan tersebut secara tegas dan lugas, yang secara ekspilisit  tertuang dalam  pasal 8 huruf  (j) isinya “trotoar dan bahu jalan tidak boleh dipergunakan untuk PKL kecuali PKL yang terjadwalkan dan terkendali” dan di huruf  (k) disebutkan “trotoar dan bahu jalan tidak boleh dipergunakan PKL yang menggunakan kendaraan “.

Yang telah menggantikan Perda Garut Nomor 2 Tahun 1988 , yang sebelumnya secara tegas melarang dijadikannya trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan, tanpa terkecuali.  Ambiguitas dan paradoksnya pasal inilah yang telah melahirkan kebijakan bupati dengan menerbitkan SK Bupati Nomor 551.3 /Kep.80-Dp2SDEM/2017 tertanggal 16/01/2017 tentang Penetapan Tentang Lokasi sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di wilayah Kecamatan Garut Kota yang meliputi, Jalan Mandalagiri, Jalan Siliwangi, Jalan Pasar Baru, Jalan Pramuka.

  1. Jalan Mandalagiri, mulai dari pertigaan Jalan Ahmad Yani ke arah Utara hingga ke pertigaan Jalan Guntur.
  2. Jalan Siliwangi (mulai perempatan jalan Cikuray kearah barat sampai kepertigaan jalan Dewi sartika).
  3. Jalan Pasar Baru (mulai dari rel kereta api samapi kepertigaan jalan Guntur).
  4. Jalan Pramuka (depan Gedung Dakwah Kabupaten Garut ).

Keputusan inilah yang dipahami oleh PKL selaku objek hukum sebagai sebuah sikap diskriminatif. Dimana ada PKL yang diberikan hak berjualan di jalan / trotoar sementara sebagian besar PKL tidak mendapatkan jatah yang dianggap previlage itu.

Yang patut dianggap sebuah sikap naif dan kotra produktif dari bupati adalah konsideran yang melatar belakangi keluarnya SK Nomor 551.3 tersebut adalah belum tertampungnya sebagian besar PKL pada gedung PKL I dan II yang secara jelas tertuang dalam konsideran point (d ). Padahal, sejatinya jangankan penuh dan tidak dapat menampung PKL, hantunya PKL pun tidak kelihatan batang hidungnya.

PKL lebih memilih berdagang di tempat semula atau tempat lain di luar lokasi yang ditentukan.  In konsistensi dan langkah kontra-produktif juga dilakukan bupati pada penegakan regulasi. Hal ini dapat kita lihat bahwa Pemkab Garut sangat kompromistis, bersikap permisif, dengan memfasilitasi para PKL berjualan di jalan atau bahu jalan. Seperti di ruas Jalan Dewi Sartika bersambung Jalan Siliwangi hingga Jalan Cikurai depan Kantor Pos.

Salah satu apologi dari Disperindag selaku pihak yang melegitimadi PKL tersebut adalah mereka yang berjualan disana bukan PKL , melainkan Pedagang Kreatif Lapangan. Padahal dalam Perda Garut Nomor 12 tahun 2015 tentang K-3, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15 bahwa: “Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan saran bergerak maupun tidak bergerak. Menggunakan prasarana kota, menggunakan fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/swasta yang bersifat sementara / tidak menetap, dengan dalih bukan PKL. Bantuan APBD pun dikucurkan, termasuk roda dagang yang pengadaannya menghabiskan total dana sekitar Rp800 juta lebih,

Disisi lain, pertentantangan dan pelanggaran pun terjadi,karena ruas Jalan Cikuray (dari Simpang Empat Jalan Jenderal A Yani/Toko Liong sampai dengan Simpang Empat Jalan Siliwangi / Kantor Eks Kehutanan), merupakan Kawasan Tertib Lalu lintas yang telah ditetapkan oleh bupati melalui SK Bupati Nomor 551/Kep.76-Dishub/2005 tentang Penetapan Ruas/Penggal Jalan sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas KTL) yang hingga kini belum dicabut, yang merujuk pada UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Atas kebijakan ini patut diduga bupati melalui Disperindag telah melakukan Collaboration of Crime (persengkongkolan jahat / konspirasi), baik dari sisi materil (penyalahgunaan alokasi anggaran)  maupun dari sisi policy / diskresi yang mendorong pada terjadinya Abuse of Power, menghabiskan anggaran negara dan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan UU dan telah berdampak merugikan para pengguna jalan raya yang merupakan Public Service.

Kedua: Tinjauan Sosio-politic-historis,  Akibat dari Perda banci yang beraroma parodoks tersebut telah melahirkan difungsional public space, trotoar dan jalan raya , hal ini telah membuat sedimentasi kultur PKL yang semakin menjadi-jadi untuk menepati kawasan keramaian dan perkotaan, sehingga PKL bukan lagi sebuah UMKM yang wajib dibina dan dilindungi, bukan lagi PKLyang besifat nomaden dan dinamis, tapi PKL sudah permanen dan statis bahkan sudah menjadi epidemis. Terbukti bahwa PKL tidak lagi memindahkan gerobaknya disaat pertokoan tutup dan keramaian perdagangan tidak ada. Hal ini diperparah lagi dengan diskresi Bupati dalam bentuk surat keputusan (SK) yang bisa dikatakan sebagai bentuk clas constitusional (benturan aturan).

Kalau dicermati, urusan penataan kota termasuk PKL Garut selama ini,  selain terkesan penghamburan anggaran dan menabrak, regulasinya sendiri terkesan dibuat tidak jelas. Hal ini terjadi karena lemahnya Pemkab Garut dalam menegakan hukum (Perda dan UU) dan dangkalnya dalam memahami kontektual PKL dari sisi sosial-kultural, hal tersebut dapat kita lihat dari: Pertama, PKL sejatinya adalah sebuah usaha perorangan atau kelompok yang berdagang dipusat keramaian kota yang besifat dinamis / nomaden dengan bermodalkan sangat terbatas.

Karena bermodalkan kecil itulah, PKL tidak berkemampuan untuk membeli kios /toko yang cara kerjanya sangat bergantung kepada keramaian, “ada gula ada semut”, maka ada keramaian dan pusat perbelanjan disitulah PKL tumbuh dan berkembang. Mengapa PKL demikian, ini karena dengan modal yang kecil ia membutuhkan perputaran uang yang cepat. Kredo atas perputaran uang cepat ada pada tindakan berjualan yang ada keramaiannya.

Oleh karena itu, relokasi PKL oleh Pemkab Garut dengan memfasilitasi dan membuatkan gedung PKL I dan II sebanyak 288 lapak, yang berlokasi di Jalan Guntur menjadi Out of Contack terhadap realitas dan kultur PKL yang menghendaki keramaian sebagai sebuah destinasi  alasan jitu dalam berdagang dan PKL selalu berada diruang terbuka, menghendaki Horizontal Open Space (ruang terbuka horizontal ) . “Bukanlah PKL jika PKL sudah digedungkan”. Maka jangan heran jika gedung tersebut menjadi Ghost Shallter (tempat berteduhnya hantu) dan menjadi alternatif ruang mesum, karena kosong dan tidak berpenghuni.

Kedua, telah terjadi sublimasi sosio-cultural, hubungan simbiosis mutualistis antara pemilik toko permanen dengan PKL. Presepsi ini bisa menjadi benar karena kedua elemen ini secara langsung telah memancing kerumanan masa dan keramaian dalam satu kawasan, sehingga satu sama lain saling melengkapi dan mendorong semua orang untuk dating. Memancing animo publik untuk berbelanja atau sekedar jalan-jalan dan cuci mata.

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa  perencanaan yang dilakukan oleh Pemkab terkesan tidak terkorelasi dengan kontektualitas dan realitas, yang seharusnya menjadi basis knowlage dan telaah kritis dalam membuat sebuah produk kebijakan.

Dari uraian diatas tersebut, dapat kita jadikan kesimpulan bahwa tersendatnya upaya Pemkab Garut, bupati dan jajaranya dalam upaya melakukan penertiban PKL dan upaya memanfaatkan Gedung PKL I & II dan terkesan sangat lips service smata, seolah mendirikan benang basah, menimbulkan  blunder karena  kebijakan yang diambil tidak relevan dan bahkan membenturkan kebijakan, sehingga saling bertabrakan dengan regulasi dan kepentingan lain .

Oleh karena itu, dari fakta-fakta ini patut diduga, bahwa: Pertama, Pemkab Garut, Bupati, Disperindag dan DPRD telah melakukan sebuah Constitutional Crime  (kejahatan konstitusional) yang mengakibatkan kerugian  dan memberikan rasa ketidak-adilan, baik materil maupun immaterial bagi pihak lain, terutama masyarakat sebagai pengguna jalan raya sebagai public area. Begitupun terhadap disfungional dan mangkraknya Gedung PKL I dan II yang telah menghabiskan uang negara miliyaran rupiah. Jelas ini merugikan negara dan masyarakat Garut.

Kedua: Bupati telah membuat kebohongan publik, berupa dalam konsideran yang mendasari keluarnya SK Bupati Nomor 551.3 /Kep.80-Dp2SDEM/2017 tertanggal 16/01/2017 tentang Penetapan Tentang Lokasi sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di wilayah Kecamatan Garut Kota adalah dengan tidak tertampungnya sebagian PKL di gedung PKL I & II karena  Over Capacity.

Ketiga: jika ini dianggap bukanlah  kesalahan, DPRD Garut yang telah membuat dan melegitimasi keluarnya Perda  Nomor 12 tahun 2015 tentang K-3, yang dianggap banci dan paradoks, meskipun sejatinya kita memahami, tidak semua produk kebijakan akan memuaskan semua pihak. Maka, pertanyaan berikutnya mengapa para anggota dewan yang terhormat tidak melakukan fungsi kontrolnya dan melakukan pembiaran begitu lama atas sebuah kebijakan bupati yang tertuang dalam SK Bupati No. 551.3 /Kep.80-Dp2SDEM/2017, yang melalui  disperindag melegalkan pembuatan gerobak PKL yang ditempatkan pada ruas KTL ?.

Bukankah wajib hukumnya bagi dewan untuk menegur bahkan menggunakan hak interpelasi dan hak impeachment jika  kebijakan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan UU yang berlaku ?. Karena pembiaran inilah kiranya, patut diduga dewan telah melakukan permufakatan jahat / persekongkolan dan dapat dikatagorikan sebagai sebuah tindak pidana.

Lepas dari persoalan atas telah terjadinya Miss Management yang berimplikasi pada bentuk pertanggung-jawaban administrasi, hukum dan politik, maka solusi agar persoalan berlarut-larutnya penertiban PKL dan persoalan mangkraknya gedung PKL, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang cepat dan solutif agar kawasan Kota Garut dan sekitarnya bisa lebih Indah, nyaman ,bersih dan tertib maka perlu dilakukan:

  1. Bupati sebagai kepala pemerintahan dan kepala daerah harus mengambil langkah dan sikap yang tegas terhadap PKL untuk melakukan penerbitan tanpa terkecuali dan pandang bulu, terutama PKL yang berada di kawasan tertib lalu lintas. Karena itu merupakan perintah UU dan regulasi, dengan mengkoordinasi kepada pihak yang berkompenten yaitu, pihak keamanan, Satpol PP, Dishub dan Disperindag dengan didahului oleh  langkah-langkah persuasif dan musyawarah.
  2. Bupati Garut segera mempertanggung jawabkan mangkraknya Gedung PKL I dan II dalam bentuk segera memfungsikannya sebagaimana perencanaan awal, maka jika tidak segera membuat diskresi atas alih fungsi gedung tersebut agar negara tidak dirugikan.
  3. Bupati segera mecabut SK bupati yang dianggap bertentangan dengan upaya penertiban PKL Garut.
  4. Bupati melakukan relokasi  (menciptakan destiansi baru pusat keramaian dan terjamin keramaiananya) bagi penempatan PKL dan bertanggung jawab melakukan control dan pembinaan secara berkesinambungan, sehingga tidak lagi alasan bagi PKL untuk kembali lagi kehabitat semua yang menjadi pusat penertiban.
  5. DPRD dan Pemkab bersama-sama membuat Perda Khusus tentang Penataan Kota dan PKL yang lebih adil, realistis dan aplikabel bagi PKL disatu sisi dan juga tidak merugikan masyarakat umum disisi yang lain serta membuat perencanaan baru tentang RTRW, terutama terkait pusat-pusat kota baru yang menimbulkan sebaran dan pusat-pusat keramaian baru.
  6. Apabila  indikator adanya penyimpangan diatas menguat, maka perlu kiranya penegak hukum dalam hal ini Kapolres dan Kajari Garut segera mengambil langkah hukum, agar satu demi satu benang kusut itu segera terurai.

Memang tidak mudah untuk mangbil  langkah-langkah dan kebijakan ini, butuh kerja sama yang baik dan kompak antar semua pemangku kewenangan. Namun kita berkeyakinan apa yang menjadi masalah berlarut-larut bagi masyarakat Garut akan segera terselesaikan, jika langkah ini cepat direalisasikan. Kita hanya berharap bahwa tegaknya Law Enforcement dan sikap tegas dari stake holder kebijakan bisa membawa perubahan di Garut. Mungkin ini jamu. Sebuah minuman yang pahit, tapi esok hari akan membuat kita sehat dan segar bugar, wallahualam bisawab. (***)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.